Kapitra: Menteri Full Power Justru Tambah Beban Jokowi Tangani COVID-19

POLITISI PDI Perjuangan, Kapitra Ampera (kanan) bersama Presiden Joko Widodo saat penabalan gelar adat oleh LAM Riau, akhir Desember 2018 silam.

SELASAR RIAU, PEKANBARU - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kapitra Ampera, mengkritik dominasi Menteri Perhubungan ad Interim Luhut Binsar Panjaitan dalam penangan COVID-19 di Indonesia.

Akibatnya, kebijakan Presiden Joko Widodo yang sudah berpihak kepada rakyat, akhirnya dimentahkan bawahannya, menterinya sendiri.

"Presiden sudahlah memikirkan COVID-19, sekarang malah menteri menambah bebannya. Presiden sibuk membantu rakyat. Menterinya malah kadang mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompoknya," kata Kapitra, Kamis, 23 April 2020.

Ia mencontohkan kebijakan Menteri Perhubungan Ad Interim Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dalam penanganan COVID-19. Di antaranya, mempersilakan tenaga kerja asing (TKA) asal China masuk ke Indonesia, bukan melarangnya.

Seharusnya, tutur pengacara kondang tersebut, sektor perhubungan, Menteri LBP harus me-lock down TKA dari China, harus distop.

"Sektor perhubungan, me-lock down tenaga asing dari China harus distop dulu. Fokus terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat," jelasnya.

Tak hanya itu, Kapitra juga mengingatkan para menteri yang sering tumpang-tindih kebijakan dengan Presiden dalam penanganan COVID-19.

Menurutnya, jangan lagi beban Presiden Jokowi semakin bertambah akibat para menterinya membelok dari perintah Jokowi. Akhirnya, muncul sinisme di tengah-tengah rakyat.

"Ini harus dibenahi, Presiden harus punya kendali. Presiden sekarang hilang kendali atas bawahannya. Presiden bilang A, menterinya bisa saja bilang C atau D. Padahal menteri itu harus full loyality, jangan seperti sekarang merasa full power, petantang-petenteng sehingga membantah Presiden," jelasnya.

Kapitra juga meminta kepada Pemerintah Pusat untuk segera menghentikan pembangunan ibukota baru di Kalimantan Timur, termasuk Pekan Olahraga Nasional (PON).

Anggaran kedua bidang tersebut, dialihkan menangani COVID-19 hingga kondisi kembali normal seperti sebelumnya. Tidak elok pemerintah menggelontorkan dana ke sana, sementara rakyat kelaparan.

"PON, ibukota baru, jangan dikejar ke sana, ada Rp 900 triliun anggaran dari sana, fokus ke COVID-19 saja. Presiden harus tegas, garis komando harus jalan, Presiden bilang A sampai ke desa juga harus A," tuturnya.

Kebijakan presiden, lanjutnya, harus seperti paralon yang lurus. Jangan ada defiasi oleh menteri, apalagi presiden pernah bilang cuma ada visi presiden, bukan visi menteri.

Disinggung apakah perlu dilakukan reshuffle terhadap menteri membangkang ini?

Kapitra mengatakan, Jokowi harus mengevaluasi semua menterinya, namun itu bisa dilakukan nanti, sekarang fokus menangani Corona saja.

"Mereka ini harus diperingatkan dulu, kalau sudah diperingatkan baru di-reshuffle, mungkin ini karena Covid makanya belum ada (reshuffle)" tutupnya.