Penanganan Sampah di Pekanbaru Habiskan Anggaran Rp 80 Miliar

Operator pengangkut sampah di pemukiman masyarakat Pekanbaru (Laras Olivia/Selasar Riau)

SELASAR RIAU, PEKANBARU - Penanganan sampah di Pekanbaru menghabiskan anggaran hingga Rp 80 miliar dalam satu tahun. Sementara capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi hanya sekitar Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar.

Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Kota Pekanbaru, Muflihun. Dengan anggaran yang sebesar itu, kata Muflihun, artinya Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru mengalami kerugian.

Pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru saat ini masih bekerja sama dengan pihak ketiga. Dua perusahaan pengangkut sampah di Pekanbaru, yakni PT Godang Tua Jaya dan PT Samhana Indah.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru berencana menghapuskan lelang pengangkutan sampah dengan pihak ketiga. Pengelolaan sampah di Pekanbaru akan dialihkan ke sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Rencana itu untuk mengurangi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru untuk penanganan sampah. Sejauh ini, pengangkutan sampah menghabiskan anggaran puluhan miliar rupiah.

"Tapi ini masih kajian ya, belum final. Dan ini masih dalam tahap rencana," ujar Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, Kamis 8 September 2022.

Ia menyebut, saat ini pola kebersihan di Pekanbaru menghabiskan anggaran hingga Rp 80 miliar dalam satu tahun. Sementara capaian PAD dari retribusi hanya sekitar Rp 4 miliar hingga Rp 5 miliar, yang artinya Pemkot Pekanbaru mengalami kerugian.

"Jadi kita mengkaji saat ini bagaimana ini diserahkan kepada pihak ketiga, mereka memungut melalui BLUD dan mereka yang menyiapkan sarana dan prasarana, artinya kita bebas APBD. Tapi ya ini saya katakan sekali lagi masih dalam kajian ya," paparnya.

Ia menilai, untuk selanjutnya, anggaran Rp 80 miliar yang biasanya digunakan untuk angkut sampah bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Seperti membangun SMP atau fasilitas pendidikan, kesehatan dan juga UMKM masyarakat.

"Tapi ini masih kajian ya. Mudah-mudahan kalau sesuai dengan konsep awal itu Desember kita tuntaskan. Kita coba tahun depan tak pakai pihak ketiga, atau minimal di APBD-Perubahan tahun depan," jelasnya.

Terkait sampah ini, Muflihun tak menampik banyak mendapatkan kritik dan laporan dari masyarakat. Dirinya menilai pihak ketiga bekerja tidak maksimal.

"Hari-hari kita terus dapat kritikan dan laporan dari masyarakat. Dan ketika kita kroscek ke lapangan itu perusahaan yang tidak jalan mobilnya. Ini akan segera kita panggil kembali. Walau memang bukan hanya sekali dua kali kita panggil mereka ini," tukasnya.

LAPORAN: LARAS OLIVIA