Bahas RUU Daerah Kepulauan, ASPEKSINDO Temukan Duta Maritim dengan Ketua DPD RI

Sella Islamiah
ASN Dinas Perhubungan Kab. Ogan Ilir, Duta Maritim Indonesia Sumsel 2022
Konten dari Pengguna
14 Agustus 2022 5:30 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Sella Islamiah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Dokumen pribadi
zoom-in-whitePerbesar
Dokumen pribadi
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) kunjungi Ketua DPD Republik Indonesia Bapak Ir. H. La Nyalla Mahmud Mattalitti di Gedung DPD RI pada Jumat (12/08/2022) bersama finalis Sekolah Duta Maritim Indonesia 2022 untuk membahas Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan.
ADVERTISEMENT
Rektor Sekolah Duta Maritim Indonesia yang juga merupakan Direktur ASPEKSINDO, Dr. Andi Fajar Asti, M.Pd., M.Sc mengatakan bahwa isu yang diaudiensikan bersama ketua DPD RI itu isu yang sangat strategis, untuk memastikan sejauh mana progres pembahasan RUU Daerah Kepulauan “kenapa saya katakan penting, karena untuk memastikan daerah-derah kepulauan dan pesisir itu maju, seperti daerah-daerah yang lain” ujarnya
Para finalis duta maritim dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia ini akan dibekali literasi maritim selama 10 hari yang telah dimulai sejak Selasa (9/08/2022) lalu. Adapun kunjungan ke DPD RI ini merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan Sekolah Duta Maritim Indonesia. “Saya kira itu bentuk aspirasi yang harus disuarakan, karena mereka tahu kondisi di lapangan” jelasnya menyampaikan alasan mempertemukan duta maritim dengan DPD RI
ADVERTISEMENT
Dewan Perwakilan Daerah sangat mengapresiasi kegiatan ini “mereka sangat berharap teman teman milenial ini terus mensupport membangun opini-opini bahwa rancangan undang-undang ini harus segera disahkan menjadi undang-undang” ucapnya menerangkan
Selanjutnya, Andi Fajar Asti menambahkan bahwa hasil audiensi ini akan dibahas kembali bersama Pemerintah Daerah berbasis kepulauan dan pesisir untuk menentukan langkah-langkah strategis