Dampak Kebijakan Suku Bunga terhadap UMKM di Indonesia

ilustrasi gambar dibuat oleh Ai

Kebijakan suku bunga dan moneter yang ditetapkan oleh otoritas seperti Bank Indonesia (BI) bukan sekadar angka statistik atau alat stabilitas makro. Keputusan tersebut punya efek nyata terhadap kehidupan masyarakat luas: dari pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM), mahasiswa kos, hingga masyarakat berpenghasilan rendah. Sebagai mahasiswa ekonomi dan calon pendidik, saya merasa terpanggil untuk menyuarakan pentingnya aspek sosial-ekonomi dalam kebijakan moneter.

Data resmi menunjukkan bahwa inflasi Indonesia masih berada dalam kisaran yang relatif terkendali. Menurut BI, data inflasi terbaru menunjukkan (per Oktober 2025) inflasi berada di sekitar 2,86%. Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia (2025)

Kenaikan suku bunga acuan akan berimplikasi langsung pada biaya pinjaman dan risiko kredit macet UMKM. Ketika akses pembiayaan menyempit, pertumbuhan usaha kecil dapat melambat atau bahkan berhenti.” Juda Agung, Deputi Gubernur Bank Indonesia (2025).

Studi empiris menunjukkan bahwa di negara berkembang, suku bunga yang tinggi dan akses kredit yang terbatas dapat menghambat perkembangan usaha kecil dan menengah serta memperburuk ketimpangan ekonomi.” Prof. Raghuram Rajan, Ekonom & Peneliti Mikrofinans (2023).

Mahasiswa & UMKM Rawan Terlupakan

Bagi pemilik UMKM banyak di antaranya usaha skala kecil, mikro, atau rumahan suku bunga dan biaya modal bisa jadi penentu hidup-mati usaha. Bila kredit mahal atau modal kerja sulit diperoleh, ekspansi usaha tersendat; peluang kerja dan pendapatan masyarakat kecil jadi terhambat.

Sementara itu, bagi mahasiswa terutama yang merantau, tinggal di kos, atau dari keluarga berpenghasilan rendah efeknya muncul lewat biaya hidup: sewa, makanan, transportasi, kebutuhan kuliah. Jika inflasi meningkat atau daya beli melemah, beban hidup mahasiswa bisa membengkak, membuat akses pendidikan dan kesejahteraan siswa rentan.

Dengan demikian, kebijakan moneter tidak boleh hanya dipandang dari lensa “angka & stabilitas” tetapi harus mempertimbangkan dampak nyata terhadap rakyat kecil, mahasiswa, dan pelaku usaha mikro.

Moneter yang Sensitif Sosial

Berdasarkan data + kondisi sosial-ekonomi di Indonesia, saya ajukan beberapa rekomendasi:

Fasilitas kredit mikro & kredit usaha terjangkau khusus bagi UMKM dan pelaku usaha kecil, supaya akses modal tetap terbuka walau suku bunga acuan naik.

Kebijakan subsidi/dukungan sosial saat inflasi meningkat terutama untuk pendidikan dan kebutuhan pokok bagi mahasiswa, pelajar, dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Peningkatan literasi ekonomi & keuangan publik agar masyarakat memahami bagaimana suku bunga, inflasi, dan kredit bekerja; sehingga bisa mengambil keputusan finansial lebih bijak.

Transparansi kebijakan dan komunikasi publik oleh Bank Indonesia & pemerintah menjelaskan implikasi kebijakan moneter secara jelas kepada publik, termasuk kelompok rentan seperti UMKM dan mahasiswa.

Keterpaduan kebijakan moneter & fiskal misalnya kolaborasi dengan program bantuan sosial, subsidi pendidikan atau UMKM, agar dampak negatif dari kebijakan moneter bisa diminimalisir.

Kebijakan moneter idealnya tidak hanya mengejar stabilitas makro atau stabilitas nilai tukar. Lebih dari itu sebagai mahasiswa, calon pendidik, pelaku usaha mikro, atau bagian dari masyarakat luas kita berharap agar kebijakan tersebut memperhatikan mereka yang paling rentan terhadap dampaknya: UMKM kecil, mahasiswa, pekerja bergaji rendah.

Mari kita dorong agar kebijakan ekonomi inklusif: tidak hanya menguntungkan pasar finansial, tetapi memberi ruang bagi keberlangsungan usaha kecil, akses pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat luas. Karena di balik angka inflasi, suku bunga, dan neraca pembayaran ada manusia: pelaku usaha kecil, mahasiswa perantau, dan keluarga yang berjuang.