Menperin: Rencana Insentif Mobil Hybrid Tetap Lanjut, Skemanya Beda dengan BEV
PerbesarMenteri Perindustrian (Menperin), Muhammad Sarmuji membeberkan perkembangan wacana pemberian insentif untuk kendaraan hibrida. Melanjutkan pembahasan serupa yang pernah disampaikan pemerintah pekan lalu.
Setelah pertemuan dengan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Sarmuji memastikan bahwa formula stimulus untuk salah satu jenis kendaraan elektrifikasi tersebut sedang dalam tahap perumusan teknis.
"Nanti seberapa besar insentif yang diusulkan akan diperjelas lagi. Dari industri pun tidak meminta besaran yang sama seperti BEV (Battery Electric Vehicle), yang penting ada insentif. Usulannya akan kita ajukan tahun ini," kata Sarmuji ditemui di kantornya.
Di sisi lain, dorongan pemberian insentif ini diselaraskan dengan besarnya potensi pasar dalam negeri yang dinilai belum digarap optimal. Tingkat kepemilikan mobil di Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara kawasan ASEAN lainnya.
"Sebenarnya pasar mobil kita masih cukup luas, rasio kepemilikan mobil kita baru 99 per 1.000 penduduk. Itu masih jauh dibandingkan negara ASEAN sekitar kita, seperti Malaysia yang mencapai 490 atau Thailand 275. Kalau rasio kepemilikan mobil bisa meningkat, pasti produksi akan lebih besar," terang Sarmuji.
Sebelumnya, Sarmuji mendorong pemberian insentif berbentuk nonfiskal bagi kendaraan berteknologi hibrida seperti hybrid electric vehicle (HEV), plug-in hybrid electric vehicle (PHEV), dan range extended electric vehicle (REEV).
Bentuk insentif nonfiskal yang tengah dimatangkan antara lain kemudahan administrasi, pembebasan aturan pembatasan lalu lintas ganjil-genap, hingga penyediaan fasilitas parkir khusus. Langkah ini dinilai dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang beralih ke kendaraan hemat energi.
Sarmuji menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap sektor otomotif tidak melulu harus berupa pemotongan pajak. Keringanan operasional harian di jalan raya dinilai memiliki daya pikat yang sama kuatnya bagi konsumen.
"Nonfiskal itu misalkan administrasi, di kota-kota bisa dipakai, ganjil genap tidak terkena, ada parkir khusus. Mungkin juga kalau yang masih perlu charger, ada fasilitas charger dan sebagainya," terangnya.
Sarmuji menjelaskan bahwa selama ini kendaraan murni listrik berbasis baterai atau BEV telah menerima paket insentif yang komprehensif. Sebaliknya, lini kendaraan berefisiensi tinggi seperti HEV, PHEV, dan REEV belum memiliki regulasi insentif khusus dari pemerintah.
Padahal, semua jenis teknologi penggerak tersebut dipandang memiliki peran strategis dalam menekan angka konsumsi BBM bersubsidi. Penggabungan mesin pembakaran internal (internal combustion engine/ICE) dan motor listrik dinilai menjadi solusi transisi energi yang efektif.