Apa Itu Hukum Pidana? Pengertian, Ruang Lingkup, dan Dasar Hukumnya di Indonesia

pengertian hukum pidana. sumber: unsplash.com

Hukum pidana merupakan cabang hukum yang berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Dalam sistem hukum nasional, hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran, tetapi juga menentukan sanksi bagi pelaku tindak pidana. Pemahaman terkait apa itu hukum pidana sangat dibutuhkan, terutama bagi masyarakat yang ingin mengerti dasar-dasar hukum di Indonesia.

Pengertian Hukum Pidana

Dalam membahas apa itu hukum pidana, penting untuk memahami definisi serta karakteristik dasarnya. Hukum pidana menjadi instrumen penting dalam mengatur perilaku manusia agar selaras dengan norma sosial dan hukum.

Definisi Menurut Para Ahli

Dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP karya Sudaryono dan Natangsa Surbakti (2020), disebutkan bahwa hukum pidana menurut Van Hamel merupakan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (onrecht) dan memberikan sanksi kepada orang yang melanggar larangan tersebut.

Karakteristik Hukum Pidana

Hukum pidana memiliki ciri khas yang membedakannya dari cabang hukum lain. Salah satunya adalah adanya ancaman sanksi atau hukuman yang bersifat memaksa. Selain itu, hukum pidana bersifat publik, artinya pelanggaran terhadap hukum ini dianggap sebagai perbuatan yang mengganggu kepentingan umum.

Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

Tujuan utama hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dari tindakan yang membahayakan serta menegakkan keadilan. Fungsi hukum pidana sendiri tidak hanya sebatas memberikan efek jera, tetapi juga mencegah terjadinya tindak pidana di masa mendatang. Dengan demikian, hukum pidana juga berperan sebagai alat kontrol sosial.

Ruang Lingkup Hukum Pidana di Indonesia

Ruang lingkup hukum pidana di Indonesia sangat luas, meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan upaya penegakan keadilan.

Hukum Pidana Materiil dan Formil

Menurut buku Pengantar Hukum Indonesia karya Dr. Rahman Syamsuddin, S.H., M.H.(2019), hukum pidana di Indonesia terdiri atas hukum pidana materiil yang berisi ketentuan mengenai perbuatan apa saja yang dilarang dan sanksinya, serta hukum pidana formil yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana materil.

Contoh Kasus Hukum Pidana

Kasus hukum pidana yang sering ditemui antara lain pencurian, penipuan, penganiayaan, hingga korupsi. Setiap kasus tersebut diatur secara spesifik dalam KUHP sebagai bagian dari hukum pidana materiil. Proses penanganannya mengikuti prosedur hukum pidana formil.

Sistem Pemidanaan di Indonesia

Sistem pemidanaan di Indonesia menekankan pada pemberian sanksi yang proporsional dengan tindak pidana yang dilakukan. Sanksi ini dapat berupa pidana pokok seperti penjara, denda, maupun pidana tambahan seperti pencabutan hak tertentu. Penjatuhan pidana dilakukan oleh hakim berdasarkan bukti dan fakta di persidangan.

Dasar Hukum Pidana di Indonesia

Dasar hukum pidana di Indonesia sangat penting dipahami untuk mengetahui sumber kekuatan hukum yang berlaku. Peraturan utama yang menjadi landasan adalah KUHP.

KUHP yang saat ini digunakan adalah KUHP lama dan merupakan warisan pemerintah kolonial. Namun pada 2023, pemerintah telah mengesahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 dan akan berlaku secara efektif 3 tahun setelah diundangkan, yaitu pada tanggal 2 Januari 2026.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP merupakan kumpulan aturan pokok yang mengatur tindak pidana dan sanksinya di Indonesia. Dalam KUHP, terdapat berbagai pasal yang secara jelas mengatur jenis-jenis tindak pidana. Mulai dari kejahatan terhadap nyawa, harta benda, hingga tindak pidana terhadap negara.

Pasal-Pasal Penting dalam KUHP terkait Hukum Pidana

Beberapa pasal penting dalam KUHP yang sering dijadikan dasar penegakan hukum pidana antara lain Pasal 362 tentang pencurian, Pasal 378 tentang penipuan, dan Pasal 351 tentang penganiayaan. Pasal-pasal ini menjadi acuan dalam proses penyidikan hingga persidangan.

Perkembangan KUHP Baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Menurut portal berita resmi Mahkamah Agung di marinews.mahkamahagung.go.id, dalam KUHP terbaru yang akan berlaku tahun 2026, perluasan bentuk pemidanaan tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan yang bersifat retributif seperti pemenjaraan, tetapi juga alternatif pemidanaan yang lebih humanis dan kontekstual.

Sebagai contoh, jika seseorang melakukan tindak pidana ringan, hukuman pidana dalam bentuk kerja sosial dipandang lebih sesuai dibandingkan hukuman penjara. Sebab, hukuman penjara justru dapat berpotensi menjerumuskan pelaku melakukan tindakan kriminal lain yang lebih serius.

Peran Lembaga Penegak Hukum

Penegakan hukum pidana dijalankan oleh beberapa lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ketiga lembaga ini bekerja sama mulai dari proses penyelidikan hingga pelaksanaan putusan, guna memastikan hukum pidana berjalan sesuai dengan prinsip keadilan.

Perbedaan Hukum Pidana dengan Hukum Perdata

Hukum pidana dan hukum perdata memiliki perbedaan mendasar baik dari tujuan maupun tata cara penyelesaiannya.

Perbedaan Dasar dan Tujuan

Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga keamanan masyarakat melalui sanksi pidana. Sementara itu, hukum perdata lebih fokus pada penyelesaian sengketa antar individu atau badan hukum (biasanya berupa kompensasi atau ganti rugi).

Contoh Kasus Perbedaan

Sebagai contoh, kasus pencurian termasuk dalam hukum pidana karena menyangkut kepentingan umum dan mengandung ancaman pidana, sedangkan kasus wanprestasi atau ingkar janji dalam perjanjian masuk ke ranah hukum perdata.

Penutup

Memahami apa itu hukum pidana sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum pidana tidak hanya memberi perlindungan, tetapi juga mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga negara. Dengan adanya dasar hukum dan sistem yang jelas, proses penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan efektif untuk menciptakan keadilan dan ketertiban.