Ciri Khas Peraturan Pemerintah Dibanding Peraturan Lain: Penjelasan Lengkap
Kumpulan artikel yang membahas seputar konsep hukum, daftar pasal, tindak pidana, serta tanya jawab hukum.
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Seputar Hukum tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Peraturan Pemerintah (PP) menjadi salah satu instrumen hukum yang penting dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Banyak orang kerap bingung membedakan ciri khas Peraturan Pemerintah dibanding peraturan lain karena sekilas tampak mirip. Agar pemahaman makin utuh, berikut penjelasan lengkap seputar posisi, ciri, serta perbedaannya dengan jenis peraturan lain.
Definisi dan Kedudukan Peraturan Pemerintah (PP) dalam Hierarki Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah memiliki peran strategis sebagai pelaksana undang-undang. Menurut Fakhry Amin dkk dalam Ilmu Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden guna menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
Pengertian Peraturan Pemerintah
PP dibentuk khusus untuk memperjelas atau mengatur lebih lanjut ketentuan yang ada dalam undang-undang. Artinya, PP bersifat pelaksana, bukan berdiri sendiri atau mengatur hal baru di luar mandat undang-undang.
Posisi Peraturan Pemerintah dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
Berdasarkan sumber yang sama, PP menempati urutan tepat di bawah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Ini berarti, PP hanya dapat mengatur hal-hal yang merupakan rincian dari aturan yang lebih tinggi, tidak boleh bertentangan dengannya.
Ciri Khas Peraturan Pemerintah Dibandingkan Peraturan Lain
Beberapa ciri utama membedakan PP dari peraturan lain dalam sistem hukum Indonesia.
Aspek Pembentuk dan Kewenangan
Peraturan Pemerintah hanya dapat diterbitkan oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan. Sementara peraturan lain seperti Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, atau Peraturan Daerah diterbitkan oleh pejabat dengan lingkup kewenangan berbeda.
Materi Muatan & Fungsi Peraturan Pemerintah
Isi PP selalu berfungsi sebagai penjabaran lebih lanjut dari undang-undang. PP tidak dapat mengatur hal-hal baru yang belum diatur undang-undang; fungsinya memang untuk menjalankan amanat undang-undang yang ada.
Prosedur Pembentukan dan Pengesahan
Proses pembuatan PP lebih ketat dibanding peraturan lain. Penyusunannya wajib mengikuti tahapan: perancangan, pembahasan lintas kementerian, hingga pengesahan oleh Presiden.
Perbandingan PP dengan Jenis Peraturan Lain
Agar perbedaan lebih jelas, berikut perbandingan PP dengan jenis aturan lain:
PP vs Undang-Undang
Undang-undang dibentuk oleh DPR bersama Presiden dan berisi norma dasar. Sementara PP hanya melaksanakan undang-undang, tidak dapat mengubah atau menambah materi pokok.
PP vs Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Daerah
Dalam hierarki perundang-undangan Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, maupun Peraturan Daerah karena fungsinya yang bersifat nasional sebagai pelaksana langsung amanat Undang-Undang.
Perbedaan mendasar terletak pada kewenangan pembentuk dan cakupannya, di mana PP dan Perpres ditetapkan oleh Presiden namun PP berfokus pada penjabaran UU, sementara Peraturan Menteri bersifat sektoral untuk lingkup kementerian, dan Peraturan Daerah terbatas pada wilayah regional masing-masing kepala daerah.
Seluruh instrumen ini berfungsi secara berjenjang untuk memastikan kebijakan pusat dapat diimplementasikan secara teknis dan operasional di berbagai level pemerintahan.
Contoh Penerapan dan Implikasi Peraturan Pemerintah
Dalam praktiknya, PP sangat menentukan implementasi undang-undang di lapangan. Misalnya, aturan teknis pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat atau pemerintah baru bisa berjalan setelah ada PP sebagai pedoman hukum yang lebih rinci.
Kesimpulan
Ciri khas Peraturan Pemerintah dibanding peraturan lain terletak pada sifat pelaksanaannya, pembentukannya oleh Presiden, serta kedudukannya yang langsung di bawah undang-undang. Setiap proses dan materi dalam PP selalu mengacu pada ketentuan undang-undang yang sudah ada. Oleh sebab itu, memahami ciri khas Peraturan Pemerintah sangat penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam membedakannya dengan jenis peraturan lain.
(Review by Agi SH MHKes)