Perbedaan antara Hukum Pidana Materiel dan Formil dalam Sistem KUHAP Indonesia
Kumpulan artikel yang membahas seputar konsep hukum, daftar pasal, tindak pidana, serta tanya jawab hukum.
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Seputar Hukum tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarPendahuluan
Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Pemahaman mengenai keduanya penting agar masyarakat, mahasiswa hukum, maupun praktisi dapat memahami bagaimana negara menjerat pelaku tindak pidana sekaligus menjamin hak-hak tersangka atau terdakwa.
Menurut Van Hattum dan Van Bemmelen yang dikutip dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Teori dan Praktik oleh Tinuk Dwi Cahyani, hukum pidana formil mencakup substansi larangan dan ancaman pidana.
Sedangkan, hukum piidana materiil atau yang juga dikenal sebagai hukum acara pidana mengatur bagaimana negara memproses, menyelidiki, menyidik, menuntut, hingga mengadili suatu perkara.
Pembagian kedua jenis hukum ini kemudian menjadi fondasi dasar dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana Indonesia.
Hukum Pidana Materiil : Substansi Larangan dan Ancaman Pidana
Pengertian dan Ruang Lingkup
Hukum pidana materiil adalah aturan yang mengatur perbuatan apa yang dilarang, siapa yang dapat dipidana, serta jenis dan batasan pidana yang dapat dijatuhkan kepada seseorang.
Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHAP), hukum pidana materiil meliputi KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), undang-undang pidana khusus, dan berbagai peraturan pidana lainnya.
Contoh Aturan Materiil
Larangan pencurian (Pasal 362 KUHP)
Larangan penganiayaan (Pasal 351 KUHP)
Larangan korupsi (UU Tipikor)
Larangan pencemaran lingkungan (UU Lingkungan Hidup)
Seluruhnya berisi rumusan delik yang menentukan perbuatan apa yang dapat dihukum.
Hukum Pidana Formil: Proses Penegakan Hukum
Pengertian dan Fungsinya
Hukum pidana formil adalah aturan mengenai bagaimana negara menegakkan hukum pidana materiil. Menurut Didik Endro Purwoleksono dalam Hukum Acara Pidana, hukum ini mengatur seluruh proses mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sidang, pembuktian, hingga putusan dan upaya hukum.
Fungsi utamanya:
Menjamin proses penegakan hukum berjalan benar.
Melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa.
Menentukan tata cara penggunaan kewenangan aparat negara.
Contoh Aturan Formil
KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)
Ketentuan penyitaan, penggeledahan, dan penahanan
Aturan pembuktian dan alat bukti
Aturan penyusunan surat dakwaan
Praperadilan
Perbedaan Fundamental Materiil vs Formil
Pada dasarnya, perbedaan hukum pidana materiil dan formil dapat dilihat dari berbagai aspek, di antaranya:
1. Objek Pengaturan
Materiil
Mengatur substansi larangan dan pidananya.
Menentukan perbuatan apa yang dapat dihukum.
Formil
Mengatur prosedur dan mekanisme penegakan hukum.
Mengatur bagaimana aparat menindak dan mengadili.
2. Fungsi dalam Peradilan Pidana
Materiil
Memberikan batasan jelas tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana.
Formil
Menentukan cara pembuktian, tata cara sidang, dan perlindungan hak asasi.
3. Keterkaitan dalam Praktik
Hukum pidana materiil tidak dapat ditegakkan tanpa hukum pidana formil. Sebaliknya, hukum pidana formil juga tidak dapat bekerja tanpa adanya aturan larangan dalam hukum pidana materiil .
Delik Materiil dan Formil: Penjelasan dari Perspektif Lingkungan Hidup
Menurut Unsur-Unsur Delik Materiel dan Delik Formil dalam Hukum Pidana Lingkungan oleh Indah Sari, perbedaan delik materiil dan formil dapat dilihat dari bagaimana rumusan delik ditentukan:
Delik Formil
Delik Formil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan itu dilakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan.
Delik Materiil
Delik Materiil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi jika perbuatan itu telah menimbulkan akibat.
Peran KUHAP dalam Mengatur Hukum Pidana Formil
KUHAP adalah rujukan utama proses pidana di Indonesia. KUHAP mengatur tentang:
Penyelidikan dan penyidikan
Penggeledahan, penahanan, penyitaan
Hak-hak tersangka/terdakwa (hak bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa)
Praperadilan
Pembuktian
Putusan dan upaya hukum
Ini menunjukkan bahwa KUHAP merupakan perangkat formil yang melengkapi hukum pidana materiil dalam KUHP dan undang-undang lainnya.
Mengapa Perbedaan Keduanya Penting?
Untuk menjamin kepastian hukum: hukum pidana materiel menentukan apa yang dilarang, sedangkan hukum pidana formil memastikan prosesnya tidak sewenang-wenang.
Untuk melindungi hak warga negara: Tanpa hukum acara pidana yang ketat, penegakan hukum dapat melanggar HAM.
Untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan hak individu: Sistem yang baik menuntut pelaku kejahatan sekaligus melindungi orang yang tidak bersalah
Untuk efektivitas sistem peradilan pidana: Rumusan delik materiil yang jelas akan sia-sia tanpa prosedur penegakan yang benar.
Kesimpulan
Perbedaan antara hukum pidana materiil dan formil merupakan fondasi penting dalam sistem hukum Indonesia. Hukum pidana materiil memberikan definisi tindakan pidana dan ancaman hukumannya, sementara hukum pidana formil mengatur bagaimana negara menegakkan aturan tersebut secara sah, adil, dan menghormati hak asasi manusia.
Dengan memahami keduanya, masyarakat dapat menilai bagaimana proses pidana bekerja secara utuh, mulai dari rumusan delik hingga putusan pengadilan.