Tindak Pidana Pemalsuan Uang di Indonesia: Regulasi, dan Penegakan Hukumnya
Kumpulan artikel yang membahas seputar konsep hukum, daftar pasal, tindak pidana, serta tanya jawab hukum.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Seputar Hukum tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarTindak pidana pemalsuan uang merupakan kejahatan serius yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Tindakan ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat.
Untuk memahami persoalan ini secara menyeluruh, penting melihat aspek pengertian tindak pidana pemalsuan uang, regulasi, hingga upaya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.
Pengertian dan Bentuk Tindak Pidana Pemalsuan Uang
Definisi Pemalsuan Uang Menurut Hukum Indonesia
Tindak pidana pemalsuan uang adalah tindakan membuat, meniru, atau mengubah uang agar terlihat asli. Menurut jurnal Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dollar karya Suwarjo, SH., M.Hum, kejahatan pemalsuan mata yang dimaksud adalah kejahatan pemalsuan mata uang. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 245 KUHP yang berbunyi:
Pasal 245 KUHP berbunyi:
“Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”
Modus Operandi dalam Pemalsuan Uang
Pelaku pemalsuan uang biasanya menggunakan teknologi cetak digital dan bahan baku menyerupai uang asli. Sebagian besar kasus memanfaatkan kelemahan pengawasan dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang ciri-ciri uang asli. Selain mencetak uang palsu, sebagian pelaku juga memanfaatkan jaringan distribusi untuk mengedarkan uang ke pasar.
Dampak Penyebaran Uang Palsu Terhadap Masyarakat dan Ekonomi
Penyebaran uang palsu dapat menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Selain menurunkan kepercayaan pada sistem keuangan, peredaran uang palsu juga bisa memicu inflasi dan menurunkan nilai mata uang rupiah. Pada skala tertentu, kejahatan ini dapat memperburuk kestabilan perekonomian nasional.
Baca juga: Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum di Indonesia
Regulasi Hukum Terkait Tindak Pidana Pemalsuan Uang
Dasar Hukum Pemalsuan Uang
Indonesia memiliki aturan tegas terkait pemalsuan uang. Dasar hukumnya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama pada Pasal 244 hingga Pasal 245, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
KUHP Nasional (UU No. 1/2023) telah memindahkan delik ini ke Pasal 337 hingga Pasal 345, namun UU No. 7/2011 tentang Mata Uang masih berlaku sebagai lex specialis untuk mata uang Rupiah.
Penjeratan diutamakan menggunakan KUHP karena sanksinya lebih berat. Regulasi ini menjadi landasan bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus pemalsuan uang.
Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pemalsuan Uang
Pelaku pemalsuan uang diancam pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda dalam jumlah besar. Sanksi ini bertujuan memberikan efek jera dan menekan angka kejahatan sejenis. Selain hukuman penjara, pengadilan juga bisa memutuskan penyitaan alat bukti serta pemusnahan uang palsu.
Studi Kasus Penegakan Hukum pada Pemalsuan Mata Uang Dollar
Isi jurnal Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dollar yang ditulis oleh Suwarjo, SH., M.Hum, menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pemalsuan mata uang dollar memerlukan kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, dan bank sentral, serta upaya meningkatkan kualitas penyidikan untuk menelusuri jaringan pelaku secara menyeluruh.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Uang di Indonesia
Proses Penyelidikan dan Penyidikan oleh Aparat Penegak Hukum
Aparat penegak hukum seperti kepolisian berperan penting dalam mengungkap kasus pemalsuan uang. Proses dimulai dari laporan masyarakat dan diikuti dengan penyelidikan, penangkapan pelaku, hingga penyitaan barang bukti. Setiap tahapan harus memenuhi standar prosedur agar kasus dapat diproses ke persidangan.
Kendala dan Tantangan dalam Penanganan Kasus Uang Palsu
Menurut jurnal Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu di Indonesia karya Denico Doly, jaringan pembuat dan pengedar uang palsu di Indonesia cukup besar. Penanganan kasus uang palsu di Indonesia masih menghadapi hambatan seperti keterbatasan alat deteksi, kurangnya koordinasi antar aparat, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengenali uang palsu. Sementara itu, tantangan lainnya muncul dari modus pelaku yang semakin canggih dan terorganisir.
Studi di Kepolisian Resor Kota Sleman: Upaya Penanggulangan dan Pencegahan
Penelitian Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Rupiah Palsu (Studi di Kepolisian Resor Kota Sleman) oleh Kania Peni Palupi mencatat bahwa ada beberapa faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum.
Di antaranya yaitu penegak hukum tidak dapat menyelesaikan semua kasus pemalsuan dan pengedaran uang palsu yang telah dilaporkan, sarana prasarana yang masih kurang canggih, dan faktor masyarakat yang kurang mendukun pemutusan peredaran uang palsu.
Upaya Pencegahan dan Peran Masyarakat
Strategi Pencegahan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia
Bank Indonesia bersama lembaga terkait terus memperkuat sistem pengamanan uang rupiah, misalnya menambah fitur keamanan pada lembaran uang baru. Pemerintah juga rutin melakukan sosialisasi tentang bahaya dan ciri-ciri uang palsu.
Edukasi Masyarakat dan Deteksi Uang Palsu
Masyarakat didorong untuk lebih peka mengenali ciri uang asli, seperti memperhatikan tekstur, gambar, dan tanda air (watermark). Edukasi melalui media massa dan pelatihan deteksi uang palsu menjadi salah satu strategi utama untuk memutus mata rantai peredaran uang palsu.
Peran Lembaga Keuangan dan Aparat Penegak Hukum
Bank dan lembaga keuangan wajib melaporkan transaksi mencurigakan kepada otoritas terkait. Sementara itu, aparat penegak hukum perlu terus meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku pemalsuan uang. Kolaborasi lintas sektor memegang peran penting untuk menekan angka kejahatan ini.
Kesimpulan
Ringkasan Penegakan Hukum dan Dampaknya
Tindak pidana pemalsuan uang merupakan ancaman serius bagi perekonomian dan kepercayaan publik terhadap alat pembayaran resmi. Regulasi dan penegakan hukum yang tegas telah diterapkan untuk menekan kejahatan ini, meskipun tantangan di lapangan masih cukup besar.
Rekomendasi untuk Masyarakat dan Pemerintah
Perlunya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat, penguatan sistem deteksi oleh aparat, serta kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mencegah dan memberantas pemalsuan uang di Indonesia. Semua pihak diharapkan berperan aktif demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.