UMP Jawa Timur 2025 dan Daftar UMK di Setiap Daerahnya

UMP Jawa Timur 2025. Foto hanya ilustrasi, bukan tempat sebenarnya. Sumber pexels.com/Photo By: Kaboompics.com

Upah Minimum Provinsi atau UMP Jawa Timur 2025 telah ditentukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak 2024. Di samping itu, UMP tahun 2025 di kawasan ini juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan UMP tahun sebelumnya.

Sebelum mengetahui informasinya, berdasarkan buku bertajuk Ironi Upah Minimum dalam Industri Pariwisata. Wayan Gede Wiryawan, (2015: 64), UMP dan UMK suatu daerah penting untuk urusan pengusaha, pekerja, maupun pemerintah.

Jumlah UMP Jawa Timur 2025

UMP Jawa Timur 2025. Foto hanya ilustrasi, bukan tempat sebenarnya. Sumber: pexels.com/Jakub Zerdzicki

Upah Minimum Provinsi atau UMP adalah suatu standar minimum upah yang diberlakukan di seluruh provinsi dan ditetapkan gubernur setiap tahunnya. Hal itu juga berlaku untuk Provinsi Jawa Timur.

Dalam situs resmi jatimprov.go.id, UMP Jawa Timur 2025 mengalami kenaikan dibandingkan UMP tahun 2024 sebesar Rp140.741 atau setara dengan 6,5 persen. Dalam hal ini, UMP Jawa Timur yang sebelumnya berada di angka Rp2.165.244,30 naik menjadi Rp2.305.985.

Penetapan kenaikan UMP ini dipertimbangkan dari berbagai faktor, seperti kondisi perekonomian, ketenagakerjaan yang berkembang, serta rasa keadilan di kawasan Jawa Timur.

Bukan hanya itu, kenaikan UMP juga menggunakan sistem perhitungan upah minimum dengan melihat variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, maupun indeks tertentu sesuai aturan pemerintah pusat.

Daftar UMK Jawa Timur 2025

UMP Jawa Timur 2025. Foto hanya ilustrasi, bukan tempat sebenarnya. Sumber: pexels.com/Photo By: Kaboompics.com

Kenaikan UMP di Provinsi Jawa Timur juga diiringi dengan kenaikan UMK atau Upah Minimum Kabupaten Kota. Dalam hal ini, setiap daerah di Jawa Timur mengalami perubahan UMK dari tahun 2024 ke 2025, antara lain.

Baca juga: UMK Pasuruan 2025 dan Cara Mengelolanya agar Cukup untuk Satu Bulan

Demikian informasi mengenai UMP Jawa Timur 2025 dan daftar UMK setiap kabupaten atau kotanya. UMP dan UMK di atas dapat dijadikan sebagai dasar minimum dalam penentuan upah setiap pegawai di perusahaan. [ENF]