Sejarah Gedung DPRD DIY: Dari Freemasonry hingga Politik Bebas Aktif Indonesia

Sejarah gedung DPRD DIY. Foto hanyalah ilustrasi, bukan tempat yang sebenarnya. Sumber: Unsplash/Suci Melia Nirmalasari

Sejarah gedung DPRD DIY tidak hanya menyimpan kisah arsitektural tetapi juga cerita perjalanan panjang dari era Freemasonry hingga politik bebas aktif Indonesia. Dengan desain gaya arsitektur kolonial yang khas, gedung ini menonjol dengan halaman luas dan kolom-kolom besar yang mendominasi fasad depan serta interior bangunannya.

Dua pintu besar menyambut setiap pengunjung, mengarahkan mereka ke dalam bangunan yang telah melalui berbagai perubahan interior, terutama di balairung Ruang Sidang. Sekarang, ruangan itu diadaptasi sebagai tempat pertemuan anggota DPRD DIY, menandai evolusi fungsional gedung seiring dengan berjalannya waktu.

Sejarah Gedung DPRD DIY dari Masa ke Masa

Sejarah gedung DPRD DIY. Foto hanyalah ilustrasi, bukan tempat yang sebenarnya. Sumber: Unsplash/Rendy Novantino

Gedung DPRD DIY berada di Jl. Malioboro no.54, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, di Kota Yogyakarta. Bangunan ini memiliki nama resmi Loji Mataram, yang dalam bahasa Belanda ditulis sebagai Loge "Mataram" te Djokjakarta, Nederlands Oost-Indië.

Kata "loge" dalam bahasa Inggris adalah "lodge", yang berarti rumah atau gedung besar. Nama "Mataram" diambil untuk menandakan bahwa gedung ini terletak di area Mataram, menghubungkan secara langsung dengan lokasinya.

Berikut adalah sejarah gedung DPRD DIY selengkapnya, mengutip dari situs jogjacagar.jogjaprov.go.id.

1. Gerakan Freemasonry

Bangunan dengan sejarah panjang ini terbangun pada 1878, berkat usaha Vrijmetselarij, sebuah kelompok Belanda di Yogyakarta yang terkait dengan Freemason. Kegiatan misterius yang sering mereka lakukan membuat banyak orang penasaran.

Gedung ini pun pernah menjadi pusat teosofi, yang menyebabkannya mendapat julukan Loji Setan. Julukan itu muncul karena ritual-ritual yang dilakukan oleh kelompok Vrijmetselarij Lodge Mataram. Karena praktik ritual Freemason, gedung ini sempat membuat takut masyarakat sekitar.

2. Kantor Agraria

Selama masa pendudukan Jepang, gedung DPRD DIY berfungsi sebagai kantor agraria. Ini merupakan periode ketika bangunan tersebut memainkan peran penting dalam pengelolaan tanah dan pertanian, sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan pemerintah Jepang kala itu.

3. Kantor BPKNIP

Setelah Indonesia merdeka, antara 1948 dan 1950, bangunan ini berperan sebagai markas Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP).

Dalam salah satu momen bersejarahnya, bangunan ini menjadi saksi pencetusan kebijakan luar negeri Indonesia yang dikenal dengan prinsip bebas aktif. Kebijakan tersebut dicetuskan oleh Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta pada 2 September 1948, menjelaskan posisi Indonesia dalam kancah internasional di hadapan sidang BPKNIP.

Tidak lama setelah itu, Kesultanan menyerahkan bangunan ini kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY, memastikan gedung tersebut terus berfungsi sebagai pusat kegiatan politik dan administratif.

Baca juga: 3 Tempat Nongkrong dekat Keraton Yogyakarta yang Instagramable dan Murah

Sejarah gedung DPRD DIY mencerminkan perjalanan sebuah bangunan yang tidak hanya penting secara arsitektural tapi juga signifikan dalam narasi politik Indonesia.

Gedung ini, dari awalnya sebagai simbol kekuasaan Freemasonry hingga menjadi saksi bisu politik bebas aktif, terus berdiri sebagai bukti hidup dari dinamika sejarah dan politik di Indonesia. (CR)