Konten dari Pengguna

Meruntuhkan Tembok Patriarki: Jalan Panjang Menuju Kesetaraan Gender

Sevinka Ananda Putri

Sevinka Ananda Putri

Mahasiswa Sosiologi Universitas Brawijaya

·waktu baca 4 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Sevinka Ananda Putri tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Sumber: Freepik.com
zoom-in-whitePerbesar
Sumber: Freepik.com

Di tengah hiruk pikuk kemajuan teknologi dan modernitas yang merambah berbagai lini kehidupan, masih berdiri kokoh sebuah struktur sosial yang diam-diam mengakar dan membentuk pola pikir sebagian besar masyarakat: budaya patriarki. Sebuah sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan, baik dalam ranah domestik maupun publik. Di dalam sistem ini, suara perempuan seringkali diredam, keberadaannya dipinggirkan, dan kemampuannya diremehkan.

Padahal, kesetaraan gender bukanlah sekadar isu perempuan, melainkan perjuangan kolektif untuk menciptakan masyarakat yang adil dan manusiawi bagi semua. Namun, upaya menuju titik itu tidak mudah, karena budaya patriarki tidak hanya hidup dalam tatanan hukum dan struktur sosial, tetapi juga bersembunyi dalam percakapan sehari-hari, tradisi turun-temurun, hingga sistem pendidikan yang masih bias.

Patriarki dalam Kehidupan Sehari-hari

Budaya patriarki bukanlah fenomena yang jauh atau abstrak. Ia hadir dalam komentar sederhana seperti “namanya juga perempuan, wajar emosional” atau “laki-laki harus kuat, jangan cengeng.” Narasi-narasi seperti ini tampak sepele, tetapi mencerminkan konstruksi sosial yang melanggengkan ketimpangan peran dan ekspektasi berdasarkan jenis kelamin.

Dalam dunia kerja, banyak perempuan yang harus bekerja dua

kali lebih keras untuk diakui kompetensinya. Di sisi lain, laki-laki yang memilih menjadi ayah rumah tangga atau bekerja di sektor-sektor yang dianggap “feminin” kerap dipandang sebelah mata. Patriarki tidak hanya membatasi perempuan, tapi juga mengurung laki-laki dalam kotak maskulinitas kaku yang penuh tekanan.

Akar Kultural yang Sulit Diubah

Salah satu tantangan terbesar dalam melawan patriarki adalah kenyataan bahwa sistem ini sering kali dianggap sebagai “kodrat.” Banyak norma budaya dan tafsir agama yang diselewengkan untuk membenarkan subordinasi perempuan. Ketika perempuan dianggap wajib patuh, lembut, dan tidak boleh ambisius, maka ruang geraknya akan terus dibatasi.

Di berbagai daerah di Indonesia, misalnya, masih ada praktik adat yang menempatkan perempuan sebagai objek dalam perkawinan, seperti kawin tangkap di Nusa Tenggara Timur atau kawin paksa yang masih ditemukan di beberapa wilayah terpencil. Praktik-praktik ini bukan hanya melanggar hak asasi, tapi juga mencerminkan bagaimana tubuh dan pilihan perempuan dikontrol oleh sistem yang tidak memberinya ruang untuk menentukan jalan hidupnya sendiri.

Kesetaraan Bukan Ancaman, Tapi Peluang

Kesetaraan gender kerap disalahartikan sebagai upaya untuk "mengunggulkan perempuan di atas laki-laki", padahal esensinya justru menghapuskan hierarki berdasarkan jenis kelamin. Dalam masyarakat yang setara, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkembang, berpartisipasi, dan menentukan arah hidupnya.

Negara-negara yang telah berhasil mengurangi kesenjangan gender, seperti Swedia dan Islandia, menunjukkan bahwa ketika perempuan diberi ruang dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi, kesejahteraan sosial meningkat secara signifikan. Di sektor keluarga, pembagian peran yang adil antara ayah dan ibu terbukti meningkatkan keseimbangan psikologis anak dan keharmonisan rumah tangga.

Membangun Kesadaran, Memutus Mata Rantai

Perubahan tidak akan terjadi dalam semalam. Meruntuhkan budaya patriarki memerlukan kerja bersama yang dimulai dari langkah-langkah kecil: membiasakan penggunaan bahasa yang inklusif, mendidik anak laki-laki untuk menghormati perempuan, serta mendorong lembaga pendidikan dan media untuk menampilkan representasi gender yang adil dan tidak bias.

Gerakan feminisme, meskipun sering disalahpahami, telah memberikan kontribusi nyata dalam mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan progresif. Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) adalah contoh keberhasilan dari perjuangan panjang yang menuntut pengakuan dan perlindungan atas hak-hak perempuan sebagai warga negara yang setara.

Namun, hukum saja tidak cukup. Budaya yang berubah adalah kunci. Dan untuk itu, diperlukan keberanian setiap individu untuk mempertanyakan dan menantang narasi-narasi lama yang sudah terlalu lama dibiarkan.

Harapan Baru, Tanggung Jawab Bersama

Generasi muda saat ini memegang peran penting dalam membentuk masyarakat yang lebih adil gender. Di ruang-ruang digital, kampanye kesetaraan gender mulai banyak digaungkan. Namun, tantangan juga datang dalam bentuk perlawanan balik dari kelompok konservatif yang merasa terusik. Di sinilah pentingnya literasi gender — bukan hanya sebagai wacana akademis, tetapi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Kesetaraan gender bukanlah akhir dari maskulinitas atau feminitas, melainkan awal dari kebebasan memilih dan menjalani peran sesuai keinginan dan potensi masing-masing individu, tanpa dibatasi oleh stereotip kaku.

Perjalanan menuju kesetaraan gender masih panjang, namun bukan mustahil. Setiap suara yang berbicara, setiap tindakan yang adil, dan setiap kebijakan yang inklusif adalah batu bata yang menyusun masa depan tanpa patriarki. Masa depan di mana laki-laki dan perempuan berjalan berdampingan, bukan bertarung di antara ketimpangan.