Puskesmas Santun Lansia: Layanan Kesehatan Ramah di Masa Tua

Ilustrasi lansia dengan petugas kesehatan. Source: Freepik.com

Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk lanjut usia (lansia) di Indonesia pada tahun 2021 mencapai angka 29,3 juta. Angka ini dapat menjadi pertanda baik karena peningkatan jumlah lansia diikuti peningkatan umur harapan hidup merupakan tanda Indonesia memasuki periode aging population. Namun, jangan salah! Peningkatan penduduk lansia perlu diiringi dengan sistem pelayanan kesehatan terpadu yang disesuaikan dengan keterbatasan lansia, seperti tidak kuat mengantre di kasir, tidak paham menggunakan fasilitas kesehatan elektronik, dan lain sebagainya. Menanggapi hal tersebut, Puskesmas Santun Lansia dapat menjadi solusinya. Yuk, kita cari tahu informasinya berikut ini!

Puskesmas Santun Lansia merupakan program Kemenkes sejak tahun 2003 dalam menerapkan pelayanan kesehatan kepada lansia di Indonesia. Tujuannya yaitu meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan lansia untuk mencapai masa tua yang bahagia dan berdayaguna dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Program ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan tersebut melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kriteria Puskesmas Santun Lansia dapat dilihat dari pemberian pelayanan oleh petugas terlatih, prioritas pelayanan, penyediaan sarana-prasarana yang aman dan mudah diakses, pelayanan pro-aktif, dan koordinasi lintas program dengan pendekatan siklus hidup. Kemenkes menetapkan tiga tingkatan Puskesmas Santun Lansia, yaitu strata I (pratama), strata II (madya), dan strata III (paripurna).

Kebijakan, Implementasi, serta Hasil yang Dicapai

Kebijakan mengacu pada Permenkes RI No. 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas. Permenkes ini mengatur bentuk pelayanan, terbagi untuk pra-lansia dan lansia yang juga disebutkan dapat dilakukan di luar gedung, seperti di posyandu lansia, di rumah (home care), dan/atau di panti lansia. Pada tahun 2017, diterbitkan buku panduan penyelenggaraan sebagai tindak lanjut Permenkes dan landasan hukum bagi pengelola program dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar.

Kebijakan serta panduan tersebut sudah jelas dan mudah dipahami dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan lansia. Namun, adanya keterlambatan kebijakan tentang lansia oleh pemerintah daerah menjadi salah satu kendala. Misalnya, di Kota Semarang belum ada peraturan lansia yang dibuat oleh Pemprov Jawa Tengah atau Pemerintah Kota Semarang hingga tahun 2014, baru disahkan Perda Provinsi Jawa Tengah No. 6 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Usia Lanjut. Lain dari itu, hasil yang dicapai dari Puskesmas Santun Lansia di Indonesia sejauh ini cukup memuaskan. Berdasarkan data Direktorat Kesehatan Keluarga sampai tahun 2018, sudah tersedia 48,4% Puskesmas (4.835 Puskesmas dari 9.993 Puskesmas) yang telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan santun lansia dan sudah mempunyai 100.470 Posyandu Lansia.

Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang sering ditemui yaitu keterbatasan jumlah tenaga kesehatan dan minimnya sumber dana. Keterbatasan tersebut menggangu efektivitas pelayanan dan agenda dalam menambah jumlah Puskesmas Santun Lansia harus ditunda. Hal ini menyinggung kepada permasalahan selanjutnya, datang dari proses perencanaan dan pembentukan. Bidang Kesehatan Keluarga dan Dinas Kesehatan Kota tidak dengan mudahnya dapat menentukan Puskesmas mana saja yang layak menjadi santun lansia karena hal itu merupakan kewenangan bidang umum. Sementara itu, prosesnya lambat, komunikasi yang tidak intens dengan kepala Puskesmas, dan belum semua Puskesmas memenuhi sarana prasarana yang dibutuhkan menjadi faktor pendukungnya.

Usulan Perbaikan

Menanggapi permasalahan yang terjadi, pemerintah diharapkan lebih fokus dalam memberikan dukungan dana maupun menyediakan jumlah tenaga kesehatan untuk Puskesmas Santun Lansia. Selain itu, mempermudah sistem pengajuan rujukan dengan salah satunya yaitu Puskesmas dapat mengurus persetujuan dari Dinas Kesehatan Kota. Penentuan Puskesmas Santun Lansia pun diharapkan dari hasil prioritas Puskesmas yang tidak memerlukan banyak perubahan fisik bangunan agar dapat memaksimalkan yang tersedia. Yang terakhir, Puskesmas memaksimalkan monitoring dan evaluasi sesuai dengan pedoman yang diterbitkan Kemenkes maupun SOP Lansia dari masing-masing Puskesmas secara berkala. Dengan pengoptimalan dan penambahan jumlah Puskesmas Santun Lansia di Indonesia, diharapkan dapat menunjang kemudahan akses pelayanan kesehatan bagi lansia.