Mengkritisi Penanganan Krisis Iklim dalam Perspektif Keamanan

Ilustrasi Kekeringan. Source: https://unsplash.com/photos/a-dirt-field-with-rocks-and-a-tree-sUvOgg-y074?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink

Kekeringan tidak hanya mengurangi ketersediaan air, tetapi juga dapat mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat. Ketika sumber air mengering, masyarakat harus mencari sumber alternatif untuk memenuhi kebutuhan minum, memasak, mandi, dan sanitasi. Kondisi ini dapat menjadi lebih berat bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan kekeringan dan memiliki akses air bersih yang terbatas.

Salah satu contoh konkret terjadi pada Agustus 2025. BNPB melaporkan bahwa warga di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih akibat berkurangnya sumber mata air. Sebanyak 667 kepala keluarga atau sekitar 3.766 jiwa terdampak.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kekeringan bukan hanya persoalan cuaca. Krisis air bersih juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah menyediakan akses air yang memadai, mengantisipasi risiko kekeringan, dan melindungi masyarakat yang paling terdampak.

Konsep Human Security

Konsep human security diperkenalkan secara luas melalui laporan Human Development Report 1994 yang diterbitkan oleh United Nations Development Programme (UNDP). Laporan tersebut menempatkan manusia sebagai pusat keamanan, bukan hanya wilayah atau negara. Keamanan manusia mencakup perlindungan dari ancaman terhadap kehidupan, kesehatan, kebutuhan dasar, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks kekeringan, konsep ini membantu menjelaskan bahwa keamanan tidak hanya berkaitan dengan ancaman militer atau pertahanan negara. Ketersediaan air bersih juga menjadi bagian penting dari keamanan manusia karena masyarakat membutuhkan air untuk minum, memasak, menjaga kebersihan, dan mempertahankan kesehatan. WHO menegaskan bahwa akses terhadap air yang aman dan memadai berperan penting dalam melindungi kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu, konsep human security dapat digunakan untuk mengkritisi penanganan kekeringan. Pertanyaan utamanya bukan hanya apakah pemerintah sudah menyalurkan bantuan air bersih, tetapi juga apakah masyarakat memiliki akses air yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan sebelum, selama, maupun setelah kekeringan terjadi.

Kekeringan sebagai Ancaman terhadap Keamanan Manusia

Jika dianalisis melalui konsep human security, krisis air bersih mengancam beberapa aspek kehidupan masyarakat.

Pertama, kekeringan mengancam keamanan kesehatan. Ketika persediaan air terbatas, masyarakat dapat mengalami kesulitan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Jika masyarakat terpaksa menggunakan sumber air yang tidak aman, risiko penyakit akibat air yang tercemar juga dapat meningkat.

Kedua, kekeringan dapat mengancam keamanan ekonomi dan pangan. Ketersediaan air yang menurun dapat menghambat kegiatan pertanian, mengurangi hasil panen, dan memengaruhi pendapatan petani. Dampak tersebut dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada pertanian dan memiliki sumber pendapatan terbatas. WHO juga menjelaskan bahwa kekeringan dapat mengganggu produksi pangan dan mata pencaharian masyarakat.

Ketiga, persoalan ini menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab negara. Bantuan air melalui tangki dapat membantu memenuhi kebutuhan darurat, tetapi bantuan tersebut belum tentu menyelesaikan masalah akses air dalam jangka panjang. Pemerintah perlu memastikan bahwa masyarakat di wilayah rawan kekeringan memiliki sumber air yang dapat diandalkan.

Dalam konteks Indonesia, BNPB pada September 2025 melaporkan bahwa kekeringan di Kabupaten Klaten berdampak pada lebih dari 8.000 jiwa. Pemerintah daerah menyalurkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga. Kasus ini menunjukkan pentingnya respons darurat, sekaligus membuka ruang untuk membahas kebutuhan mitigasi yang lebih berkelanjutan.

Dengan demikian, kritik dalam artikel ini tidak perlu langsung menyimpulkan bahwa pemerintah gagal. Fokus kritiknya dapat diarahkan pada pertanyaan apakah penanganan yang ada sudah melampaui distribusi bantuan darurat dan mampu menjamin akses air bersih secara berkelanjutan bagi masyarakat rentan.

Memperkuat Akses Air Bersih dan Adaptasi terhadap Kekeringan

Penanganan kekeringan perlu diarahkan pada upaya jangka panjang, bukan hanya bantuan ketika krisis air terjadi. Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur air bersih, terutama di wilayah yang berulang kali mengalami kekeringan. Pembangunan tempat penampungan air hujan, perbaikan jaringan distribusi, dan pengelolaan sumber air secara berkelanjutan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Upaya ini penting agar akses air bersih tidak sepenuhnya bergantung pada bantuan darurat ketika musim kemarau tiba.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat kesiapsiagaan melalui pemetaan wilayah rawan kekeringan dan sistem peringatan dini. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menentukan wilayah yang membutuhkan penanganan lebih awal sebelum krisis air semakin parah. Pemerintah juga perlu memastikan bantuan menjangkau kelompok rentan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki keterbatasan akses terhadap air bersih.

Dalam perspektif keamanan manusia, keberhasilan penanganan kekeringan tidak cukup diukur dari jumlah bantuan air yang disalurkan. Hal yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah menjamin akses air bersih yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan demikian, penanganan kekeringan perlu menjadi bagian dari kebijakan adaptasi perubahan iklim sekaligus upaya melindungi kesehatan dan kesejahteraan manusia.