Anies Baswedan bukan Syiah

Anies Resmikan Masjid Nurul Ibad di Lubang Buaya (Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Politik itu ketika sudah bersentuhan dengan kekuasaan biasanya menjadi kehilangan 'pijakan moralnya'. Politik yang digandengi oleh kerakusan kekuasaan inilah yang kemudian menjadi 'jembatan' berbagai fitnah, bahkan intimidasi dan kekerasan.

Menjelang Pilkada serentak di Indonesia kali ini luar biasa. Mulai dari berbagai intrik masing-masing calon untuk memenangkannya (termasuk pembagian sembako gratis, beras, kecap, mie instan, gula, bahkan uang tunai) hingga kepada dibangunnya persepsi buruk tentang lawan tandingnya dengan berbagai cara (termasuk dengan fitnah-fitnah yang keji).

Satu hal yang perlu diingat bahwa, sadar atau tidak, nuansa ideologi keagamaan cukup kental kali ini. Tentu tidak perlu saya sebutkan penyebabnya sehingga harus demikian. Karena memang secara pribadi saya yakin bahwa secara komunal di mana saja ada 'solidaritas sosial' yang mempengaruhi pilihan orang. Sehingga wajar saja kalau kecenderungan memilih karena kesamaan agama, ras, dan lain-lain memang ada.

Pilkada DKI secara khusus dalam hal ini nampaknya lebih dominan. Bukan hanya karena kasus Al-Maidah 51. Tapi karena memang fenomena-fenomena komunal (kemasyarakatan) yang sensitif selama ini terbangun. Tentu disebabkan salah satunya karena sikap pribadi maupun kebijakan publik yang ada. Keduanya memicu terjadinya polarisasi pilihan berdasarkan ideologi ini.

Yang terjadi kemudian adalah propaganda besar-besaran dilakukan untuk membangun persepsi buruk tentang kandidat tertentu sehingga calon pemilihnya dari kalangan kelompok komunitasnya bisa menjauh.

Saya kira dalam dunia kekebasan hal ini sah-sah saja. Toh, di negara-negara maju sekalipun melakukan hal sama, termasuk di Amerika.

Salah satu hal yang dibangun oleh tim kampanye tertentu adalah tuduhan jika calon gubernur Anies Baswedan adalah penganut Syiah. Tuduhan ini sesungguhnya bukan baru. Karena tuduhan itu juga ada ketika Anies memutuskan untuk memberikan dukungannya kepada calon Jokowi-JK saat itu.

Munculnya tuduhan kepada Anies sebagai Syiah, sebagaimana ketika itu, jelas didorong oleh kepentingan politis (Pilkada). Beberapa polesan justifikasi pun diadakan, antara lain kunjungan Anies Baswedan ke Iran ketika menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan maraknya pusat-pusat studi Iran di beberapa universitas di Indonesia.

Justifikasi yang dipaksakan itu jelas tidak dapat diterima secara akal sehat.

Pertama, kunjungan seorang pejabat negara ke sebuah negara lain tidak harus diartikan sebagai kunjungan ideologi. Apakah kunjungan petinggi PDIP ke China, bahkan bertemu dengan petinggi Partai Komunis China dapat juga diartikan PDIP adalah penganut komunisme? Tentu tidak harus demikian.

Oleh karenanya kunjungan Anies ke Iran saat itu murni sebagai kunjungan seorang pejabat (menteri) yang melihat potensi kerjasama dalam pendidikan kedua negara. Bukan karena kepentingan ideologi syiah atau sunni.

Kedua, tuduhan Anies Baswedan sebagai Syiah adalah karena maraknya kajian Persia atau Iran, yang biasanya berselimutkan kajian 'budaya Persia' di beberapa universitas di Indonesia.

Tuduhan ini jelas sangat tidak pada tempatnya, mengingat Anies Baswedan bukan Menteri Pendidikan Tinggi yang membawahi perguruan-perguruan tinggi. Justru beliau adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah saja.

Maka menghubungkan Anies dengan maraknya kajian budaya Persia di beberapa universitas sangat tidak bersambung.

Terjadi sebuah tuduhan yang kadang nampak ilmiah karena ditulis oleh oleh yang 'merasa pintar'. Namun, sesungguhnya, ada kedunguan besar karena terjadi 'missing link' yang jelas. Kira-kira saya bisa menyebutnya sebagai penampakan keilmiahan yang tidak masuk akal. Dan itu dengan sendirinya bersifat paradoks.

Mungkin dari semua argumentasi yang dapat diajukan untuk mengkonter tuduhan itu adalah bahwa semua orang juga tahu jika Syiah Indonesia di bawah komando Jalaluddin Rachmat, yang merupakan bagian dari PDIP pendukung Ahok. Sehingga tidak masuk akal jika Jalaluddin Rachmat, sebagai pimpinan Syiah di Indonesia, mendukung lawan calon yang diusung oleh PDIP.

Lebih nyata lagi, berkali-kali istri Jalaluddin Rachmat membawa rombongan Syiah bertemu Ahok dan menyampaikan dukungannya. Bahkan beberapa waktu lalu, Emilia, istri sang Imam Kang Jalal, membawa seorang pemuka Syiah dari Iran dan bertemu Ahok. Sang Imam itu bahkan memberikan pujian selangit ke Ahok saat itu.

Kesimpulannya, teman-teman Muslim se-DKI, jangan ragu dengan ideologi calon gubernur Anies. Beliau hanya seorang Muslim yang cendekia. Tidak pernah dan tidak penting menyebut dirinya dengan label apapun—kecuali sebagai Muslim.

Dan jika Anda setuju dengan kata Muslim itu, sangat cukup menjadi alasan untuk Anda singkirkan keraguan dan mantapkan pilihan untuk memilih seorang calon gubernur Muslim yang bersih dan kapabel, cendekia, berwawasan luas dan global, serta santun dan bermoral.

Pilihlah gubernur yang sejalan, senyawa, dan sehati dengan karakter dan wawasan nusantara. Jangan sampai nusantara yang kita banggakan kehilangan karakter dan jati dirinya karena pemimpin yang tidak peduli lagi dengan nilai-nilai luhurnya.

Dan gubernur seperti itu pula yang akan tetap menjaga keutuhan bangunan NKRI di atas dasar Pancasila dan UUD 45.

Bismillah dan jangan pernah ragu!

New York, 17 April 2017
Presiden Nusantara Foundation