Pemindahan Ibu Kota: Apa Dampak yang Mengikutinya?
Saya adalah mahasiswi jurusan Administrasi Publik Universitas Mulawarman
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Shelly Avriati Anam tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarMenurut Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, jumlah pulau di Indonesia adalah 17.508 pulau. Indonesia memiliki banyak pulau tetapi persebaran penduduknya belum merata. Hampir semua persebaran penduduk berpusat pada satu wilayah. Persebaran penduduk berpusat pada satu wilayah karena di sanalah pusat kegiatan berada.
Presiden Joko Widodo resmi merencanakan pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tanggal 26 Agustus 2020. Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ini merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai macam masalah yang dihadapi oleh ibu kota sebelumnya salah satunya adalah kepadatan penduduk. Pemindahan Ibu Kota tahap awal dimulai sejak 2022.
Dalam pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Pulau Kalimantan Timur merupakan salah satu proyek pemerintah Indonesia untuk mendistribusikan pusat pemerintahan dan mempercepat pertumbuhann ekonomi di luar Pulau Jawa. Meskipun tujuan utamanya ialah untuk mengurangi beban Jakarta dan mengembangkan wilayah di luar Pulau Jawa, proses pembangunan IKN memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap kota-kota di sekitarnya.
Pemindahan ibu kota negara yang tengah dilaksanakan oleh pemerintah mempunyai dampak positif di bidang ekonomi bagi ibu kota negara yang baru. Pemindahan ibu kota ini tidak akan berdampak negatif terhadap perekonomian nasional. Efek positif tersebut disebabkan adanya sumber daya potensial yang belum dimanfaatkan dengan maksimal. Pada akhirnya nanti dampak pemindahan ibu kota baru terhadap perekonomian nasional menjadi +0,1%.
Selain itu, Pemindahan ibu kota negara juga akan mendorong para investor untuk melakukan investasi di daerah sekitar ibu kota baru. Selain itu, pemindahan ibu kota akan menciptakan investasi baru yang berpeluang lebih luas pada wilayah lain serta meningkatkan output beberapa sektor lainnya.
Dari adanya pemindahan ibu kota akan disertai dengan urbanisasi. Selain itu akan terjadi pertumbuhan infrastruktur yang pesat untuk mendukung pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berpotensi menambah tingkat kemacetan yang sudah ada. Selain itu, perkembangan infrastruktur yang pesat sering kali disertai dengan peningkatan polusi udara akibat adanya emisi dari kendaraan dan alat-alat berat yang digunakan untuk proyek pembangunan. Polusi udara ini dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, memperburuk kualitas udara dan menggangu keseimbangan ekosistem lokal.
Kemacetan dan polusi udara juga merupakan masalah yang timbul akibat adanya urbanisasi penduduk. Dengan adanya pemindahan ibu kota negara membuat penduduk di ibu kota sebelumnya dan pulau-pulau lainnya ikut urbanisasi ke ibu kota yang baru.
Oleh karena itu, perlu penanganan kemacetan dan polusi udara yang tepat.
Mengembangkan lebih luas transportasi publik yang terintegrasi dan berkelanjutan, seperti pengadaan bus dan jalur khususnya merupakan langkah awal dalam pengembangan transportasi umum/publik untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara.
Menerapkan kebijakan kendaraan ramah lingkungan, memberikan fasilitas umum unntuk kendaraan listrik. memberika fasilitas tempat pengisian daya untuk kendaraan listrik atau disebut Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).
Menerapkan standar emisi yang ketat, saat ini uji emisi belum begitu dominasi di masyarakat. Hanya sebagian warga masyarakat yang tau atau paham terkait uji emisi kendaraan.
Mengatur tata ruang, mengatur zona-zona dengan kepadatan tinggi dan mengendalikan pembangunan untuk menghindari over kepadatan di area tertentu.
Berdasarkan semua alternatif-alternatif kebijakan yang ada untuk menanggulangi kemacetan dan polusi udara adalah dengan mengembangkan lebih luas transportasi publik. Mengambil contoh pada studi kasus banyak warga yang menyambut positif keberadaan bus Balikpapan City Trans. Hingga saat ini keberadaan bus tersebut masih beroperasi.