Damai Patani Belum Utuh Tanpa Suara Perempuan
Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Sherly Mailani tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarJika kita melihat foto-foto dokumentasi dari putaran dialog damai Thailand Selatan di Kuala Lumpur, ada satu pemandangan yang sangat khas dan berulang: deretan laki-laki berjas rapi atau berseragam militer duduk berhadapan di meja perundingan. Di satu sisi meja berdiri perwakilan pemerintah Thailand dan petinggi militer; di sisi lain duduk para tokoh senior dari kelompok perlawanan Melayu-Muslim seperti Barisan Revolusi Nasional (BRN).
Namun, ada satu pertanyaan mendasar yang jarang dilontarkan ke permukaan: Di mana posisi perempuan ketika masa depan kawasan Patani sedang dipertaruhkan?
Sejak konflik bersenjata kembali bergejolak pada tahun 2004 di provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, dan sebagian Songkhla, perang ini telah menelan ribuan korban jiwa dan merusak tatanan sosial masyarakat. Namun, proses pencarian solusinya masih terjebak dalam pendekatan lama: kesepakatan antar-elit yang didominasi laki-laki. Padahal, perdamaian sejati tidak akan pernah lahir dari meja yang mengecualikan separuh dari populasi warga yang terdampak.
Ketika "Damai" Hanya Diartikan Sebagai Berhentinya Tembakan
Dalam kajian resolusi konflik, kecenderungan menyerahkan urusan damai hanya kepada kelompok bersenjata dan elit politik kerap disebut sebagai elite-driven bargaining. Pendekatan ini biasanya fokus pada hal-hal teknis seperti penghentian tembak-menembak, aturan gencatan senjata, atau kompromi tata kelola keamanan semata.
Masalahnya, pendekatan ini hanya menghasilkan apa yang disebut "perdamaian negatif" (negative peace), yaitu kondisi di mana senjata beristirahat, tetapi ketakutan, rasa trauma, dan ketidakadilan struktural di tingkat akar rumput tetap menyala.
Di sinilah Agenda Women, Peace, and Security (WPS) hadir untuk merombak cara pandang kita. Lahir melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 pada tahun 2000, agenda global ini menegaskan bahwa perempuan bukan sekadar korban pasif dalam perang, melainkan aktor kunci yang wajib dilibatkan secara setara dalam mencegah konflik, merundingkan perdamaian, serta membangun kembali masyarakat pascakonflik.
Riset global menunjukkan fakta yang sangat jelas: keterlibatan aktif dan substantif kelompok perempuan dalam perundingan damai secara signifikan meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan yang bertahan lama. Ketika perempuan berada di meja perundingan, topik bahasan tidak lagi sempit seputar pembagian kekuasaan militer, melainkan meluas ke isu pemulihan kesehatan, pendidikan anak, akuntabilitas hukum, dan kesejahteraan komunitas.
Realita di Patani: Ibu dan Anak di Antara Dua Pusaran Kekerasan
Mengapa agenda WPS sangat krusial untuk Patani? Jawabannya sederhana: karena perempuan dan anak-anak adalah pihak yang menanggung beban paling berat dan sunyi dalam konflik berkepanjangan ini.
Laporan Human Rights Watch bertajuk "Targets of Both Sides" menggambarkan bagaimana warga sipil di Thailand Selatan terjepit di antara dua kekuatan bersenjata. Di satu sisi, kelompok insurgensi kerap melancarkan serangan terhadap fasilitas publik, membakar sekolah negeri, serta mengintimidasi dan membunuh guru dan tenaga pendidik. Sekolah yang seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak diubah menjadi arena teror.
Di sisi lain, respons aparat keamanan negara kerap memicu kecemasan baru. Penggunaan sekolah-sekolah dasar sebagai markas operasi counterinsurgency oleh pasukan militer dan milisi Rangers membuat murid-murid dan para ibu merasa tidak aman. Banyak ibu terpaksa memindahkan anak-anak mereka dari sekolah karena takut akan terjadinya bentrokan bersenjata atau merasa cemas dengan keberadaan serdadu di lingkungan bermain anak-anak.
Tak hanya itu, maraknya kasus penangkapan dan penghilangan paksa (enforced disappearances) terhadap laki-laki Melayu-Muslim secara mendadak menggeser peran para perempuan menjadi kepala keluarga tunggal. Mereka harus memikul beban ekonomi keluarga, mengurus anak, dan menuntut keadilan hukum sendirian di tengah bayang-bayang trauma. Pengalaman keseharian inilah yang hampir tidak pernah tersentuh dalam draf perjanjian damai yang disusun oleh para elit bersenjata.
Pahlawan Tanpa Suara di Akar Rumput
Meskipun kerap diasingkan dari meja negosiasi resmi (Track 1 peace talks), perempuan di Patani tidak pernah tinggal diam. Di tingkat komunitas (Track 2 dan Track 3), organisasi masyarakat sipil dan kelompok perempuan lokal justru menjadi benteng utama resiliensi sosial.
Merekalah yang sehari-hari merawat korban kekerasan, memberikan pendampingan psikologis bagi anak-anak yang kehilangan orang tua, mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia, serta membangun dialog lintas iman di desa-desa. Perempuan di Patani adalah perajut perdamaian yang nyata di lapangan, namun suara dan gagasan mereka terhalang oleh tembok tebal yang memisahkan gerakan akar rumput dari perundingan elit di tingkat nasional.
Belajar dari Tetangga: Cermin dari Bangsamoro dan Aceh
Kita tidak perlu mencari contoh jauh-jauh untuk melihat dampak nyata kepemimpinan perempuan dalam resolusi konflik. Di Asia Tenggara, proses damai Bangsamoro di Filipina Selatan menjadi contoh keberhasilan yang diakui dunia.
Ketika negosiator perempuan terlibat aktif bahkan memimpin tim perunding pemerintah, perjanjian damai yang dihasilkan tidak hanya menghentikan perang, tetapi juga memuat mandat konkret: alokasi minimal 5% anggaran pembangunan resmi untuk program pemberdayaan perempuan, jaminan keterwakilan perempuan di parlemen otonom, hingga perlindungan khusus dari kekerasan gender. Keterlibatan perempuan terbukti menghasilkan kesepakatan yang jauh lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Sebaliknya, pengalaman proses damai Aceh pada tahun 2005 memberi kita pelajaran berharga tentang risiko mengabaikan perspektif gender. Minimnya keterlibatan perempuan di meja perundingan membuat agenda reintegrasi dan pemulihan bagi mantan kombatan perempuan serta korban kekerasan konflik sempat terabaikan di masa-masa awal pascadamai.
Merajut Masa Depan Patani yang Inklusif
Sudah saatnya pemerintah Thailand, kelompok perlawanan BRN, serta Malaysia selaku fasilitator mengubah cara pandang mereka dalam mengupayakan perdamaian di Thailand Selatan. Mengintegrasikan Agenda Women, Peace, and Security bukan sekadar formalitas untuk memenuhi standar internasional, melainkan syarat mutlak agar kesepakatan damai benar-benar bekerja di lapangan.
Langkah konkret harus segera diambil:
Membuka Meja Perundingan (Inklusivitas Track 1): Menjamin hadirnya utusan perempuan dari kelompok masyarakat sipil lokal Patani secara resmi di meja negosiasi, bukan sekadar sebagai penonton di luar ruangan.
Memasukkan Kebutuhan Warga Sipil ke Draf Perjanjian: Menjadikan perlindungan sekolah dari aktivitas militer, penghentian teror terhadap fasilitas pendidikan, serta jaminan pemulihan ekonomi dan hukum bagi keluarga korban sebagai poin-poin utama dalam roadmap perdamaian
Pada akhirnya, damai di Patani tidak boleh diartikan sebatas momen ketika para komandan menembakkan peluru terakhirnya. Perdamaian sejati adalah ketika seorang anak perempuan di Pattani atau Narathiwat dapat pergi ke sekolah dengan tersenyum tanpa rasa takut. Dan masa depan itu hanya bisa terwujud jika suara para ibu dan perempuan Patani turut didengar dan menentukan arah perdamaian di tanah mereka sendiri.