Kesenjangan Pendidikan di Kalimantan Timur, Berbagai Faktor Jadi Penyebab

foto SDN 002 KOTA BANGUN (sumber: dokumen pribadi)

Kesenjangan pendidikan di Kaimantan Timur masih merupakan masalah besar yang memerlukan perhatian serius. Meskipun provinsi ini memiliki banyak sumber daya alam dan memainkan peran penting dalam ekonomi nasional, akses ke pendidikan dan pendidikan masih tidak merata di seluruh provinsi. Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (2020) menemukan bahwa meskipun hampir semua anak usia 7-15 tahun di Kalimantan Timur telah mendapatkan pendidikan dasar, terdapat ketimpangan pada anak usia 16-18 tahun yang belum memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan menengah. Latar belakang keluarga, keadaan ekonomi, dan tempat tinggal adalah beberapa faktor yang dapat memengaruhi ketimpangan ini.

Dibandingkan dengan kota-kota besar seperti Samarinda dan Balikpapan, wilayah terpencil seperti Kutai Timur, Berau, dan Mahakam Ulu masih tertinggal jauh, menurut data yang dikumpulkan oleh Dinas Pendidikan Kalimantan Timur. Faktor-faktor seperti infrastruktur yang terbatas, kekurangan tenaga pengajar, keadaan keuangan, dan kesulitan mendapatkan akses ke institusi pendidikan adalah beberapa hambatan yang berkontribusi pada disparitas pendidikan ini.

Banyak anak-anak di daerah pedalaman harus menempuh perjalanan jauh, bahkan melintasi sungai atau hutan, untuk pergi ke sekolah. Ini berarti bahwa dibandingkan dengan daerah perkotaan, tingkat partisipasi sekolah di daerah tersebut lebih rendah. Karena kurangnya biaya perbaikan, gedung sekolah menjadi lebih buruk daripada memiliki fasilitas modern yang luar biasa. Tidak perlu dikatakan betapa jauhnya jarak yang harus ditempuh oleh calon penerus bangsa di wilayah pedalaman karena hanya ada beberapa sekolah yang tersedia di wilayah yang tergolong luas. Kami kekurangan guru, terutama yang berkualitas. Seorang kepala sekolah di Kutai Timur bernama Adi Susanto mengatakan bahwa banyak anak yang putus sekolah karena kesulitan mendapatkan akses ke sekolah dan kekurangan fasilitas.

Selain masalah tenaga pengajar dan infrastruktur, kualitas pendidikan sangat beragam. Sekolah di Samarinda dan Balikpapan lebih mudah mendapatkan dukungan dari pemerintah dan organisasi swasta, tetapi di daerah terpencil, sekolah sering kali bergantung pada sumber daya lokal yang terbatas.

Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Semua orang berhak atas pendidikan yang layak, baik di kota maupun di pedesaan. Namun, faktanya, perbedaan pendidikan masih terjadi di perkotaan dan di pedesaan. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan jumlah guru di sekolah perkotaan dan pedesaan. Sekolah perkotaan memiliki lebih banyak guru daripada sekolah pedesaan. Tidak ada transportasi yang mudah dan fasilitas sekolah yang buruk di pedesaan menyebabkan guru kurang tertarik untuk mengajar.

Selain itu, perbedaan antara pendidikan di perkotaan dan pedesaan dapat dilihat dari fakta bahwa sekolah-sekolah di perkotaan yang memiliki fasilitas yang baik dan tenaga pengajar yang berkualitas akan memiliki siswa yang cerdas. Untuk mengatasi perbedaan pendidikan antara desa dan kota, pemerintah, khususnya Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, mengeluarkan Program Sarjana Mendidik di Daerah (SM3T). Tentu saja, pekerja sosial memiliki kemampuan untuk mengawasi hasil dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan.

Hasil ujian nasional dan angka kelulusan menunjukkan perbedaan kualitas antara sekolah-sekolah di perkotaan dan pedesaan. Seorang aktivis pendidikan Samarinda bernama Siti Marlina mengatakan, "Anak-anak di kota mendapat akses lebih banyak ke teknologi dan bimbingan tambahan, sementara di pedalaman, akses internet sangat terbatas." Selain itu, fakta bahwa 176 ribu siswa dari tingkat SD, SMP, SMA/SMK, dan mahasiswa di Kalimantan Timur (Kaltim) telah menerima bantuan pendidikan melalui program Beasiswa Kaltim yang diluncurkan pada tahun 2019, menunjukkan masih minimnya akses internet di daerah pedesaan di provinsi tersebut. Namun, tidak semua individu dan siswa usia sekolah terdaftar untuk menerima Beasiswa Kaltim. Banyak dari mereka yang tinggal di daerah terpencil atau daerah yang sulit diakses melalui jaringan internet.Meskipun demikian, belum semua warga usia sekolah dan mahasiswa terdaftar sebagai penerima Beasiswa Kaltim. Banyak di antara mereka yang tinggal di daerah pedalaman atau daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan internet.

Akhmed Reza Fachlevi, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, menyatakan bahwa kendala ini telah menghambat masyarakat setempat untuk mendapatkan Beasiswa Kaltim.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah memprakarsai sejumlah program untuk mengurangi kesenjangan ini, termasuk beasiswa untuk siswa jarak jauh dan pelatihan untuk instruktur lokal. Namun, upaya-upaya ini harus ditingkatkan, terutama untuk memastikan keberlanjutan dan akses yang adil terhadap pendidikan yang berkualitas. “Di masa depan, pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan, terutama kesejahteraan guru di daerah pedalaman. “Pendidikan yang merata adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik bagi Kalimantan Timur,” kata Budi Harsono, Direktur Dinas Pendidikan Kalimantan Timur. Kesenjangan pendidikan di Kalimantan Timur bukan hanya masalah lokal, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap kebijakan pendidikan nasional. Tanpa perhatian yang lebih signifikan, kesenjangan ini dapat memperparah kesenjangan sosial dan ekonomi di masa depan.

Penulis: 1. Ayu Dewanti 2. Ghefira Zahira Shofa

REFERENSI Ayuningtyas, I. (2021). KETIMPANGAN AKSES PENDIDIKAN DI KALIMANTAN TIMUR. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 6(2), 117-129. Darmila, M. (2023, Oktober 25). Keterbatasan Akses Internet Di Pedalaman Kaltim Jadi Penghambat Penerimaan Beasiswa. Diambil kembali dari RRI.co.id: https://www.rri.co.id/samarinda/daerah/414789/keterbatasan-akses-internet-di-pedalaman-kaltim-jadi-penghambat-penerimaan-beasiswa