Konten dari Pengguna

Masalah dalam Pembiayaan Pendidikan Indonesia

Sidiq Wicaksono
Mahasiswa Universitas Negeri Jember, FKIP, Pendidikan Sejarah
10 Oktober 2023 10:47 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Sidiq Wicaksono tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ilustrasi pendidikan di Indonesia. Foto: Kemendikbudristek
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi pendidikan di Indonesia. Foto: Kemendikbudristek
ADVERTISEMENT
Pembiayaan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam semua hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia saat ini. Hal ini juga menjadi hal yang penting dalam pendidikan. Namun, dalam perkembangannya, permasalahan pembiayaan pendidikan Indonesia mengalami berbagai masalah layaknya masalah hidup, semakin lama semakin banyak.
ADVERTISEMENT
Salah satu hal yang menjadi masalah adalah keberadaan berbagai penyimpangan dalam hal pembiayaan yang mengakibatkan berbagai masalah, salah satunya adalah ketimpangan pendidikan karena ekonomi yang mengakibatkan hanya golongan masyarakat menengah ke atas dengan beberapa golongan menengah ke bawah saja yang mampu untuk menempuh pendidikan dengan fasilitas yang memadai.
Keberadaan ketimpangan ini selain mempersulit keluarga yang ingin menyekolahkan anak-anak mereka perlu untuk melakukan berbagai cara untuk mampu membayar biaya pendidikan yang semakin mahal. Bahkan tidak jarang banyak di antara orang tua ataupun anak-anak yang melakukan perilaku kriminal demi mendapatkan pendidikan yang baik.
Selain masalah peserta didik, masalah pembiayaan juga menimpa para tenaga pengajar terutama negeri yang menunjukkan bahwa banyak guru yang meskipun memiliki penghasilan stabil dari mengajar, kebanyakan gaji mereka tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, terlebih jika mereka telah berkeluarga.
ADVERTISEMENT
Syukurnya, pada masa modern kini, pemerintah berusaha untuk semakin menyejahterakan guru dengan berbagai program terutama yang berkaitan dengan bantuan pembayaran intensif bagi guru sekolah non-PNS di Indonesia.