Akselerasi Belanja di Ujung Tahun

Ilustrasi memeriksa kesehatan keuangan. Foto: Shutter Stock

Barangkali sampai kapan pun, pola ini akan terus berulang: realisasi belanja daerah yang landai di semester I, lalu melonjak drastis di semester II. Lonjakan itu biasanya terjadi di triwulan IV, khususnya di bulan Desember, ketika APBD digelontorkan besar-besaran dalam waktu singkat.

Fenomena ini bukan sekadar asumsi. Data di portal APBD milik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menunjukkan ada daerah yang di semester I realisasinya bahkan masih di bawah 25 persen. Artinya, sekitar 75 persen sisa anggaran harus dibelanjakan di semester II, yang sebagian besar baru benar-benar masif di triwulan IV.

Kepala daerah sebenarnya tidak tinggal diam. Banyak di antara mereka yang sudah gemes melihat kinerja belanja yang seret di awal tahun. Namun, mereka tidak bisa mengeksekusi langsung. Realisasi anggaran sangat bergantung pada birokrasi di bawahnya—dari proses pengadaan barang/jasa, lelang proyek, hingga pencairan dana.

Di sinilah tantangan internal menjadi penghambat utama. Sebesar apa pun komitmen kepala daerah, sering kali mentok pada hambatan teknis dan struktural. Misalnya pada tahun ini, beberapa penyebab yang kerap disebut, antara lain:

• Perubahan kepemimpinan daerah di awal tahun yang membuat semua pihak menunggu arahan dan kebijakan dari kepala daerah baru.

• Penyesuaian terhadap sistem baru, seperti e-Katalog versi terbaru, yang memerlukan waktu adaptasi bagi SDM di daerah.

• Pergeseran anggaran karena ada kegiatan atau proyek yang belum masuk dalam APBD induk, sehingga perlu revisi sebelum bisa dilaksanakan.

• Kebijakan efisiensi belanja, yang membuat penyerapan anggaran lebih hati-hati dan selektif. Meski demikian, kebijakan ini tidak bisa dijadikan kambing hitam sepenuhnya, karena faktanya di tahun-tahun sebelumnya tanpa kebijakan efisiensi pun realisasi belanja di semester I tetap lambat.

Lonjakan di Ujung Tahun

Gambar dibuat dengan AI

Melihat progres semester I, ditambah perubahan APBD yang meningkatkan alokasi anggaran, kita bisa memperkirakan akan terjadi ledakan kegiatan di semester II, terutama triwulan IV. Di satu sisi, ini memberi harapan adanya peningkatan belanja yang bisa menggerakkan ekonomi. Tapi di sisi lain, ada risiko penurunan kualitas proyek karena dikejar target waktu yang sempit.

Masalahnya bukan hanya soal “menghabiskan anggaran”, tapi juga bagaimana memastikan setiap rupiah dibelanjakan secara tepat guna dan tepat sasaran. Karena kalau kualitas diabaikan, maka efek jangka panjangnya akan merugikan masyarakat.

Sebenarnya, pemerintah pusat tidak tinggal diam. Berbagai insentif telah disiapkan, seperti penghargaan fiskal bagi daerah yang mampu mencapai target realisasi di semester I. Dorongan juga datang dari Kementerian Dalam Negeri, Kanwil DJPb, dan KPPN, yang terus mendorong percepatan belanja.

Namun, pola ini nyatanya belum banyak berubah dari tahun ke tahun. Artinya, masalahnya lebih dalam daripada sekadar kurangnya motivasi. Ada yang bersifat struktural, prosedural, bahkan kultural dalam birokrasi daerah yang membuat percepatan belanja di awal tahun sulit terjadi.

Efek ke Ekonomi

Banyak yang kaget melihat pertumbuhan ekonomi kita di triwulan II tahun ini. Tapi, besar kemungkinan kejutan serupa akan muncul di triwulan III, apalagi triwulan IV, ketika realisasi anggaran dari APBN dan APBD melonjak bersamaan.

Memang, secara struktur, kontribusi belanja pemerintah terhadap PDB tidak terlalu besar. Namun, belanja pemerintah berperan sebagai katalisator bagi komponen pertumbuhan lainnya, seperti konsumsi rumah tangga, investasi, dan perdagangan. Apalagi jika belanja dilakukan untuk proyek-proyek produktif yang memberi efek ganda (multiplier effect).

Masalahnya, ketika belanja terpusat di akhir tahun, efek pengganda itu tidak bisa berjalan maksimal. Harga bahan bangunan bisa naik karena permintaan melonjak bersamaan, proyek dikerjakan terburu-buru, dan penyerapan tenaga kerja jadi tidak merata sepanjang tahun.

Jalan Keluar

Pola musiman ini hanya bisa diputus jika ada reformasi siklus anggaran di daerah. Beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan:

1. Pengadaan dini–Proses lelang dimulai bahkan sebelum tahun anggaran berjalan, sehingga pelaksanaan bisa dimulai sejak awal tahun.

2. Kontrak tahun jamak–Memungkinkan proyek besar dilaksanakan lintas tahun tanpa tergesa-gesa di akhir periode.

3. Penyederhanaan prosedur birokrasi–Mengurangi tumpang tindih aturan dan mempercepat proses administrasi.

4. Peningkatan kapasitas SDM pengelola anggaran–Agar adaptasi terhadap sistem baru, seperti e-Katalog, bisa lebih cepat.

5. Peningkatan monitoring dan evaluasi–Setiap daerah agar memiliki rapor kinerja pelaksanaan anggaran bagi setiap OPD untuk memberikan reward and punishment.

Selain itu, perubahan budaya kerja di birokrasi daerah juga penting. Selama mindset-nya masih “menghabiskan anggaran” ketimbang “menghasilkan manfaat”, maka percepatan belanja sejak awal tahun akan sulit tercapai.

Akhir tahun memang sering menjadi momen sibuk bagi pemerintah daerah. Tapi, percepatan belanja seharusnya tidak hanya terjadi di bulan-bulan terakhir. Pemerataan realisasi sejak awal tahun akan memberi manfaat ganda: kualitas proyek terjaga, harga pasar lebih stabil, penyerapan tenaga kerja lebih merata, dan dampak ekonomi lebih terasa sepanjang tahun.

Kalau tidak, kita akan terus berada dalam siklus yang sama: menunggu hingga Desember, lalu terburu-buru menggelontorkan anggaran, dan berharap semua berjalan lancar. Padahal, membangun daerah yang kuat butuh ritme kerja yang konsisten, bukan hanya sprint di garis akhir.