Gibran Mundur, Politik Belum Berakhir
Writer, Walker, Cyclist, and Alumnus of The Open University (UT) and UPN Veteran. Views expressed are my own and do not represent any organization.
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Sigid Mulyadi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menghadirkan pemandangan yang menarik. Di ruang publik, terutama media sosial, respons masyarakat tampak terbelah. Ada yang menyesalkan, kecewa, bahkan seolah ikut berkabung. Sebagian lainnya justru bergembira, merasa senang karena sesuatu yang selama ini mengganjal atau menyakitkan hati mereka seolah telah terbalaskan.
Dua ekspresi yang bertolak belakang itu muncul hampir bersamaan. Ada yang merasa kehilangan, ada pula yang menganggapnya sebagai kemenangan. Barangkali begitulah politik bekerja. Sebuah peristiwa yang sama bisa melahirkan kegembiraan bagi satu kelompok sekaligus kekecewaan bagi kelompok lainnya. Penilaiannya sering kali tidak hanya ditentukan oleh apa yang terjadi, tetapi juga oleh siapa yang mengalami dan kepentingan apa yang sedang dipertaruhkan.
Pengunduran diri Gibran sendiri tidak bisa dilepaskan dari dinamika yang mendahuluinya. Persoalan dokumen pendidikan yang berkembang melalui putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, desakan politik di DPR, hingga usulan hak menyatakan pendapat dari 120 anggota DPR yang berasal dari delapan fraksi telah membentuk rangkaian peristiwa yang akhirnya bermuara pada pengunduran diri tersebut. Sebuah dinamika hukum dan politik yang memperlihatkan bahwa jabatan publik tidak pernah sepenuhnya terpisah dari persoalan legitimasi dan kepercayaan.
Riuh di Layar, Belum Tentu di Kehidupan Nyata
Namun, keterbelahan publik yang saya lihat itu terutama berasal dari komentar-komentar di kolom video YouTube dan berbagai unggahan media sosial. Saya tidak tahu apakah suasana tersebut benar-benar mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan. Bisa jadi, yang terlihat begitu gaduh hanyalah suara kelompok yang paling aktif menyampaikan pendapatnya. Sementara sebagian besar masyarakat mungkin menjalani hari seperti biasa, tanpa merasa perlu ikut larut dalam perdebatan politik.
Media sosial memiliki kemampuan memperbesar sebuah peristiwa sekaligus menciptakan kesan bahwa semua orang sedang membicarakannya. Komentar yang saling berbalas, potongan video, dan narasi yang berulang-ulang membuat peristiwa politik seolah menjadi pusat kehidupan bersama.
Padahal, di luar layar telepon genggam, masyarakat masih berhadapan dengan persoalan yang lebih dekat: pekerjaan, harga kebutuhan pokok, pendidikan anak, dan urusan rumah tangga. Belum tentu pengunduran diri seorang wakil presiden mengubah percakapan mereka di meja makan.
Di sinilah kita perlu membedakan antara kegaduhan politik dan kepentingan publik. Keduanya bisa beririsan, tetapi tidak selalu berjalan beriringan. Sebuah peristiwa politik mungkin sangat ramai diperbincangkan, tetapi dampaknya terhadap kehidupan masyarakat belum tentu sebanding dengan kegaduhan yang ditimbulkannya.
Kursi Kosong dan Kepentingan Baru
Lantas, apakah setelah ini hiruk-pikuk politik akan berhenti? Ataukah justru pengunduran diri Gibran menjadi pembuka babak baru dengan pertarungan yang lebih tajam?
Kini ada satu kursi kosong yang tentu menarik perhatian banyak pihak. Konstitusi telah mengatur mekanisme pengisiannya. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Secara konstitusional, mekanismenya telah tersedia. Namun, proses politik di balik pengisian jabatan tersebut tentu akan menjadi perhatian tersendiri. Siapa yang akan diusulkan? Kepentingan apa yang akan dipertimbangkan? Bagaimana konfigurasi dukungan politik akan terbentuk? Pertanyaan-pertanyaan itu berpotensi menjadi bahan perbincangan baru.
Di sinilah menariknya membaca politik. Mereka yang hari ini berdiri berseberangan belum tentu akan terus menjadi lawan. Pada suatu waktu, dua kelompok yang berbeda pandangan bisa saja bertemu karena menemukan kepentingan yang sama. Sebaliknya, mereka yang pernah berjalan bersama bisa berpisah ketika kepentingannya tidak lagi sejalan.
Politik memang mengenal cita-cita, gagasan, dan perjuangan. Namun, ia juga mengenal kalkulasi kekuasaan. Keduanya sering berjalan beriringan, sehingga tidak selalu mudah membedakan mana perjuangan untuk kepentingan publik dan mana yang merupakan upaya memperoleh atau mempertahankan kekuasaan.
Pertunjukan yang Terus Berganti
Maka, pengunduran diri Gibran mungkin menjadi akhir dari satu babak, tetapi belum tentu akhir dari cerita politik yang menyertainya. Para pemain bisa berganti posisi, kelompok yang berseberangan bisa menemukan titik temu, dan mereka yang hari ini bersorak mungkin suatu saat berada di sisi yang berbeda.
Mantan pemilik kursi itu sendiri barangkali akan menyaksikan perkembangan berikutnya dengan perasaan yang sulit ditebak. Bisa jadi trenyuh, tersenyum, atau justru memasang wajah datar melihat kegaduhan yang terus berlangsung. Kita tidak pernah benar-benar tahu.
Sementara itu, masyarakat kembali menjadi penonton. Ada yang bersorak, ada yang kecewa, ada pula yang perlahan kehilangan minat karena merasa pertunjukan politik terlalu sering menyajikan cerita yang serupa.
Namun, mungkin sudah waktunya kita tidak terlalu terpaku pada siapa yang berhasil menduduki kursi kekuasaan. Yang lebih penting adalah apa yang dilakukan setelah seseorang duduk di sana. Sebab, jabatan bukan hadiah bagi kelompok yang berhasil memenangkan pertarungan politik, melainkan amanah untuk menjalankan tanggung jawab publik.
Kursi kosong memang selalu mengundang banyak orang untuk mendekat. Tetapi jangan sampai dalam kegembiraan menyaksikan siapa yang akan mengisinya, kita lupa bertanya apakah siapa pun yang kelak duduk di sana benar-benar memahami untuk siapa kursi itu disediakan.