Jika Gaji ASN Dibayarkan Lewat Kopdes, Begini Bayangan Saya
Writer, Walker, Cyclist, and Alumnus of The Open University (UT) and UPN Veteran. Views expressed are my own and do not represent any organization.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Sigid Mulyadi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Mari membayangkan gaji ASN dibayarkan melalui koperasi desa/kelurahan (kopdes). Bagaimana mekanismenya? Saya mencoba memikirkannya dari hal yang paling sederhana: bagaimana uang dari rekening kas negara akhirnya sampai ke tangan setiap pegawai pada tanggal pembayaran gaji.
Kemungkinan pertama, setiap ASN memiliki rekening di kopdes. Setelah dana gaji diterima, kopdes mentransfernya ke rekening masing-masing pegawai. Alternatif lainnya, dana dari rekening kas negara langsung masuk ke rekening ASN yang terhubung dengan kopdes.
Keduanya terdengar praktis. Namun, ada persoalan mendasar. Kopdes bukan bank yang memiliki infrastruktur teknologi dan sistem pembayaran seperti perbankan. Agar bisa menjalankan fungsi tersebut, diperlukan sistem yang terintegrasi dengan mekanisme pengeluaran negara, sekaligus menjamin keamanan transaksi dan ketepatan waktu pembayaran.
Melihat kondisi kopdes saat ini, saya membayangkan alternatif pertama dan kedua tidak mudah diwujudkan. Bukan berarti mustahil, tetapi diperlukan kesiapan kelembagaan dan teknologi yang tidak sederhana.
Kembali ke Zaman Amplop Gaji
Karena dua kemungkinan itu terasa rumit, imajinasi saya justru bergerak mundur ke zaman ketika gaji pegawai dibayarkan secara tunai.
Bayangkan dana gaji ditransfer ke rekening kopdes di sebuah bank. Pada tanggal pembayaran, petugas kopdes mengambil uang tersebut dengan pengawalan aparat keamanan. Setelah tiba di kantor kopdes, uang dihitung, dimasukkan ke dalam amplop masing-masing ASN, lalu dibagikan melalui loket.
Para ASN pun datang, mengantre, dan menerima gaji mereka secara langsung.
Rasanya seperti kembali ke masa lalu. Ketika sebagian besar layanan keuangan bergerak menuju transaksi digital, kita justru membayangkan pegawai negeri mengantre untuk menerima uang dalam amplop.
Tentu, ini hanya imajinasi saya. Namun, bayangan tersebut memperlihatkan bahwa memindahkan tempat pembayaran gaji bukan perkara sederhana. Ada persoalan keamanan, efisiensi, tenaga kerja, dan pertanggungjawaban yang perlu dijawab.
Belum lagi menentukan kopdes yang bertanggung jawab membayarkan gaji setiap ASN. Apakah pegawai bebas memilih kopdes yang dekat dengan rumahnya? Apakah harus mengikuti lokasi kantor? Bagaimana dengan ASN yang bekerja jauh dari tempat tinggalnya?
Semakin jauh dipikirkan, semakin banyak persoalan yang muncul.
Jangan-Jangan Ada Keuntungan Tambahan
Namun, saya kemudian berpikir: jangan-jangan kita terlalu sibuk membayangkan kesulitannya karena belum mengetahui secara terperinci mekanisme yang sebenarnya dirancang.
Bagaimana jika kopdes tidak hanya menjadi tempat pembayaran gaji, tetapi juga menyediakan layanan tambahan bagi ASN?
Misalnya, petugas kopdes mengantarkan gaji ke kantor sehingga pegawai tidak perlu meninggalkan pekerjaannya untuk mengantre. Atau, siapa tahu, ada skema tertentu yang memungkinkan ASN bergaji di bawah Rp7 juta memperoleh tambahan penghasilan dari kopdes hingga mencapai jumlah tersebut.
Bisa juga kopdes memberikan diskon belanja pada momen tertentu kepada ASN yang menunjukkan bukti penerimaan gaji. Berbagai kemungkinan lain tentu dapat dibayangkan, sepanjang dirancang dengan perhitungan yang masuk akal.
Semua itu masih sebatas dugaan saya, bukan informasi mengenai kebijakan yang sudah ditetapkan. Saya sengaja membayangkannya karena sebuah gagasan sebaiknya tidak dinilai hanya dari kemungkinan buruk yang muncul dalam pikiran kita.
Meski demikian, manfaat tambahan tersebut tidak boleh sekadar menjadi pemanis untuk menutupi persoalan mendasar. Jika memang ada skema pembayaran gaji melalui kopdes, ukuran keberhasilannya tetap harus jelas: gaji diterima tepat waktu, aman, tanpa biaya tambahan yang memberatkan, dan tidak menambah kerepotan ASN.
Menunggu Mekanisme, Bukan Sekadar Janji
Pada akhirnya, saya memilih menunggu penjelasan lebih lanjut. Kita belum tentu memahami seluruh rancangan yang sedang dipikirkan pemerintah. Karena itu, terlalu dini untuk memastikan bahwa gagasan ini akan merepotkan, tetapi sama terburu-burunya jika kita langsung menganggapnya sebagai terobosan.
Justru di sinilah pemerintah perlu menjelaskan bagaimana mekanismenya bekerja, apa manfaatnya bagi ASN, dan mengapa pembayaran gaji perlu dilakukan melalui kopdes. Jika tujuan utamanya memperkuat koperasi, hubungan antara tujuan tersebut dan kebutuhan ASN juga harus diterangkan secara masuk akal.
Saya tetap membuka kemungkinan bahwa kopdes kelak menemukan cara unik untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan ASN. Namun, saya juga berharap gagasan ini tidak berhenti sebagai pemindahan jalur pembayaran dari bank ke koperasi.
Sebab, bagi ASN, gaji bukan sekadar uang yang berpindah dari satu rekening ke rekening lain. Di dalamnya ada kepastian untuk membayar kebutuhan rumah tangga, menyekolahkan anak, dan memenuhi kewajiban setiap bulan.
Kalau kopdes bisa membuat proses itu lebih mudah, aman, dan menguntungkan, tentu layak diapresiasi. Tetapi jika justru menambah antrean dan kerumitan, kita patut bertanya apa sebenarnya manfaat perubahan tersebut.
Jadi, mari menunggu. Siapa tahu imajinasi saya tentang amplop gaji dan antrean di loket kopdes meleset jauh dari kenyataan. Saya justru akan senang jika mekanisme yang kelak diterapkan ternyata jauh lebih sederhana daripada yang bisa saya bayangkan hari ini.
Hanya saja, belakangan perdebatan ini sebenarnya sudah memperoleh kejelasan. Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada 20 Oktober 2026 menegaskan bahwa pembayaran gaji PNS tetap dilakukan melalui mekanisme transfer seperti sekarang, yakni melalui perbankan. Sehari kemudian, Menteri PANRB Rini Widyantini juga menyatakan belum ada rencana mengalihkan pembayaran gaji ASN melalui Kopdes Merah Putih. Rini menekankan bahwa yang terpenting adalah ASN menerima haknya secara mudah dan transparan. Dengan demikian, gagasan yang sempat membuat kita membayangkan rekening induk, pengawalan uang tunai, hingga antrean amplop di loket kopdes masih sebatas wacana, belum menjadi kebijakan. Saya pun bisa menyimpan kembali imajinasi tentang petugas kopdes yang membagikan amplop gaji. Namun, ada pelajaran kecil dari kehebohan ini: sebuah gagasan yang menyangkut kehidupan jutaan orang sebaiknya dijelaskan terlebih dahulu sebelum berkembang menjadi perdebatan tentang mekanisme yang bahkan belum diputuskan.