Kalau Saya Menjadi Kepala Daerah

Writer, Walker, Cyclist, and Alumnus of The Open University (UT) and UPN Veteran. Views expressed are my own and do not represent any organization.
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Sigid Mulyadi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ada satu kebiasaan yang tanpa saya sadari terus memunculkan kegelisahan yang sama. Setiap kali bersepeda menyusuri jalan-jalan kota, perhatian saya hampir selalu berhenti pada hal-hal yang mungkin dianggap remeh oleh banyak orang. Jalan berlubang. Aspal yang mengelupas.
Persimpangan keluar gang yang permukaannya lebih tinggi atau lebih rendah dari badan jalan sehingga pengendara harus mengurangi kecepatan atau menghindar agar tidak kehilangan keseimbangan. Batu-batu yang berserakan. Sampah yang menumpuk di sudut taman. Toilet umum yang pintunya rusak, baunya menyengat, atau bahkan sudah lama tidak bisa digunakan.
Setiap melewati tempat-tempat seperti itu, selalu muncul pertanyaan yang sama di dalam batin saya.
"Masak akan terus dibiarkan begini?"
Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi semakin lama semakin terasa berat. Sebab yang saya lihat bukan sekadar lubang di jalan atau toilet yang kotor. Saya melihat sesuatu yang lebih besar: bagaimana negara hadir, atau justru tidak hadir, dalam pengalaman sehari-hari warganya.
Barangkali karena itulah saya sudah lama ingin menulis tentang ini.
Kepemimpinan Dimulai dari Hal-Hal yang Kecil
Kita sering berbicara tentang pembangunan dalam ukuran yang besar. Jalan tol, bendungan, kawasan industri, rumah sakit, investasi, hilirisasi, hingga pertumbuhan ekonomi. Semua itu memang penting. Tidak ada yang membantahnya.
Namun di tengah berbagai proyek besar tersebut, ada satu lapisan pembangunan yang sering luput dari perhatian, yaitu pengalaman harian masyarakat ketika berinteraksi dengan ruang publik.
Masyarakat tidak setiap hari menikmati jalan tol. Mereka tidak setiap minggu mengunjungi kawasan industri. Tetapi mereka setiap hari melewati jalan lingkungan, menggunakan trotoar, berhenti di taman kota, membawa anak bermain di ruang publik, atau memakai toilet umum ketika berada di luar rumah.
Artinya, kualitas pemerintahan sesungguhnya lebih sering dirasakan melalui hal-hal kecil daripada melalui proyek-proyek besar.
Dalam ilmu administrasi publik dikenal konsep street-level bureaucracy yang diperkenalkan oleh Michael Lipsky. Ia menjelaskan bahwa wajah pemerintah paling nyata justru hadir pada pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat. Pengalaman warga terhadap negara dibentuk bukan hanya oleh kebijakan besar, melainkan oleh kualitas layanan yang mereka temui setiap hari.
Karena itu, lubang di jalan sebenarnya bukan sekadar persoalan aspal. Ia adalah pesan diam tentang seberapa cepat pemerintah merespons kebutuhan masyarakat.
Toilet umum yang kotor bukan sekadar persoalan kebersihan. Ia mencerminkan bagaimana ruang publik dipelihara setelah dibangun.
Andai Saya Menjadi Kepala Daerah
Sering kali, ketika sedang mengayuh sepeda, saya membayangkan satu hal.
Bagaimana jika suatu hari saya menjadi kepala daerah?
Saya membayangkan agenda pertama saya bukanlah menghadiri seremoni demi seremoni atau duduk berjam-jam dalam rapat yang penuh paparan.
Saya justru ingin lebih banyak berada di jalan.
Saya ingin bersepeda menyusuri kota, memasuki gang-gang kecil, melihat taman, pasar, kawasan permukiman, hingga ruang-ruang publik yang mungkin jarang dikunjungi pejabat.
Saya ingin melihat kota dari sudut pandang warga biasa.
Saya ingin merasakan sendiri bagaimana rasanya melewati jalan yang berlubang. Saya ingin melihat langsung toilet yang tidak layak dipakai. Saya ingin mengetahui lokasi mana yang dipenuhi sampah, saluran air mana yang tersumbat, atau taman mana yang mulai kehilangan fungsi sosialnya.
Setiap menemukan persoalan, saya akan berhenti.
Saya foto.
Saya catat titik koordinatnya.
Lalu saya minta dinas terkait memperbaikinya.
Sesederhana itu.
Bahkan saya membayangkan sesekali para kepala dinas ikut bersepeda bersama. Bukan untuk membuat konten media sosial atau pencitraan politik, melainkan agar mereka melihat sendiri kondisi yang selama ini hanya muncul dalam bentuk laporan.
Ada sesuatu yang berbeda ketika sebuah masalah dilihat dengan mata sendiri dibandingkan ketika hanya dibaca dalam lembar presentasi.
Laporan sering kali menyederhanakan kenyataan. Lapangan justru memperlihatkan kenyataan apa adanya.
Ketika Birokrasi Bergerak Terlalu Lambat
Saya tentu memahami bahwa kenyataan tidak sesederhana memberi instruksi.
Saya juga bekerja di birokrasi sehingga memahami bahwa setiap pekerjaan memiliki prosedur, regulasi, dan mekanisme penganggaran yang harus dipatuhi.
Tidak semua jalan bisa langsung diperbaiki.
Tidak semua kerusakan bisa segera dianggarkan.
Tidak semua kebutuhan dapat dieksekusi seketika.
Namun memahami birokrasi bukan berarti menyerah pada birokrasi.
Justru di situlah kepemimpinan diuji.
Pemimpin yang baik bukanlah mereka yang paling sering menjelaskan keterbatasan, melainkan mereka yang paling kreatif menemukan jalan keluar di tengah keterbatasan tersebut.
Saya membayangkan adanya mekanisme anggaran yang lebih adaptif untuk menangani kerusakan-kerusakan kecil yang bersifat mendesak. Tidak semua persoalan harus menunggu proyek besar, proses lelang, atau siklus anggaran berikutnya.
Bukan berarti mengabaikan akuntabilitas.
Justru sebaliknya.
Fleksibilitas harus tetap berada dalam koridor transparansi dan pengawasan yang kuat. Karena pelayanan publik yang cepat tidak boleh mengorbankan tata kelola yang baik.
Detail Kecil yang Menentukan Kepercayaan
Ada sebuah teori menarik dari James Q. Wilson dan George Kelling yang dikenal sebagai Broken Windows Theory. Teori ini menjelaskan bahwa lingkungan yang dibiarkan rusak perlahan akan menumbuhkan persepsi bahwa tidak ada yang peduli. Ketika satu jendela pecah dibiarkan, kerusakan lain akan lebih mudah terjadi.
Meski teori tersebut banyak digunakan dalam konteks keamanan, saya melihat relevansinya dalam pengelolaan kota.
Lubang kecil yang dibiarkan berbulan-bulan mengirim pesan bahwa kerusakan adalah sesuatu yang wajar.
Toilet yang terus kotor membuat masyarakat terbiasa dengan standar pelayanan yang rendah.
Sampah yang tidak segera diangkut perlahan mengubah persepsi bahwa membuang sampah sembarangan bukan lagi persoalan besar.
Kerusakan kecil, jika terus dibiarkan, perlahan menurunkan ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pemerintahan.
Dan ketika ekspektasi itu turun, yang hilang bukan hanya kenyamanan, tetapi juga kepercayaan.
Padahal, kepercayaan publik adalah modal sosial yang jauh lebih mahal daripada pembangunan fisik.
Blusukan Bukan Sekadar Simbol
Belakangan istilah blusukan sudah familier dalam dunia politik.
Sayangnya, tidak sedikit blusukan yang lebih menyerupai agenda protokoler daripada kegiatan mendengar.
Rute sudah disiapkan.
Lokasi sudah dibersihkan.
Warga sudah dikumpulkan.
Masalah yang muncul pun sering kali adalah masalah yang sudah dipilih untuk ditampilkan.
Padahal esensi blusukan bukanlah berjalan di tengah keramaian.
Esensinya adalah menemukan kenyataan yang belum sempat masuk ke meja rapat.
Karena itu, jika saya menjadi kepala daerah, saya ingin blusukan yang sesungguhnya.
Tanpa pemberitahuan.
Tanpa panggung.
Tanpa spanduk.
Hanya ingin memastikan bahwa kota benar-benar nyaman bagi mereka yang setiap hari menghuninya.
Pemerintah Tidak Bisa Bekerja Sendiri
Namun saya juga menyadari bahwa kota yang bersih dan nyaman tidak mungkin dibangun hanya oleh pemerintah. Saya ingin menghidupkan kembali ruang-ruang sosial di tingkat RT dan RW.
Pertemuan warga jangan hanya membahas administrasi.
Ia bisa menjadi ruang edukasi mengenai kebersihan lingkungan, pemeliharaan fasilitas umum, hingga budaya saling mengingatkan.
Karena pada akhirnya, kota bukan hanya kumpulan bangunan.
Kota adalah kebiasaan orang-orang yang tinggal di dalamnya.
Pemerintah bisa membersihkan taman setiap pagi.
Tetapi bila masyarakat merasa taman bukan milik mereka, sore harinya sampah akan kembali berserakan. Di sinilah pembangunan fisik harus berjalan berdampingan dengan pembangunan budaya.
Kepemimpinan yang Mau Melihat
Saya memahami bahwa menjadi kepala daerah pada masa sekarang bukan perkara mudah. Ruang fiskal semakin terbatas. Transfer ke daerah mengalami penyesuaian. Tuntutan masyarakat terus meningkat. Sementara kepala daerah juga harus menjawab berbagai target pembangunan yang tidak sederhana.
Namun justru dalam kondisi seperti itulah kepemimpinan diuji.
Bukan hanya melalui proyek yang nilainya ratusan miliar rupiah.
Melainkan melalui keberanian memberi perhatian pada hal-hal yang tampak kecil tetapi setiap hari dirasakan masyarakat.
Jalan yang nyaman dilewati.
Trotoar yang aman.
Lampu jalan yang menyala.
Taman yang bersih.
Toilet umum yang layak.
Gedung pemerintah yang rapi.
Semuanya mungkin terlihat sederhana. Namun di situlah masyarakat merasakan apakah pemerintah benar-benar bekerja untuk mereka.
Pada akhirnya, saya tidak sedang menawarkan resep pembangunan. Saya hanya sedang membayangkan sebuah cara pandang yang mungkin terlalu sederhana di tengah kompleksitas pemerintahan.
Saya percaya, seorang pemimpin tidak harus mengetahui semua jawaban. Tetapi ia harus bersedia melihat apa yang sering luput dari perhatian. Sebab banyak persoalan besar sesungguhnya berawal dari hal-hal kecil yang terlalu lama diabaikan.
Mungkin karena terlalu sering berbicara tentang strategi besar, kita lupa bahwa kualitas sebuah kota justru dibentuk oleh detail-detail yang setiap hari disentuh warganya.
Maka jika suatu hari saya benar-benar menjadi kepala daerah, barangkali saya akan tetap melakukan kebiasaan yang sama seperti hari ini: bersepeda.
Bukan karena sepeda adalah simbol kesederhanaan, melainkan karena dari atas sadel sepeda saya bisa melihat kota dengan kecepatan yang tepat—cukup pelan untuk menyadari setiap lubang, setiap taman yang tak terawat, setiap toilet yang terlupakan, dan setiap sudut yang diam-diam sedang menunggu perhatian.
Mungkin, dari cara melihat yang sederhana itulah lahir kepemimpinan yang lebih peka. Dan sering kali, yang paling dibutuhkan masyarakat bukanlah pemimpin yang paling banyak berbicara, melainkan pemimpin yang mau melihat.
