Ketika Negara Masuk Lebih Jauh ke Ekonomi Desa

Beberapa bulan terakhir saya sering memperhatikan satu hal kecil ketika bepergian ke berbagai daerah: semakin banyak bangunan baru berdiri di desa-desa. Ada gedung koperasi dengan desain yang hampir seragam. Ada dapur umum untuk program makan gratis. Ada pula sekolah rakyat yang mulai diperbincangkan sebagai bagian dari agenda besar negara.

Sebagian orang mungkin melihat semua itu sebagai proyek pembangunan biasa—sekadar beton, cat tembok, dan papan nama. Tetapi saya merasa bangunan-bangunan itu sedang membawa pesan yang lebih dalam. Ia seperti bahasa diam dari sebuah kekuasaan yang ingin memperluas cara kehadirannya di tengah kehidupan rakyat kecil.

Tentu negara bukan baru hari ini hadir di desa. Kita mengenal dana desa, bantuan sosial, subsidi pupuk, pembangunan infrastruktur, hingga berbagai program pemberdayaan masyarakat yang sudah berjalan bertahun-tahun. Namun ada sesuatu yang terasa berbeda dalam program-program terbaru ini. Jika sebelumnya negara lebih banyak hadir sebagai fasilitator pembangunan dan penyalur bantuan, kini negara tampak ingin masuk lebih langsung ke ruang konsumsi, distribusi, dan ekosistem ekonomi rakyat.

Dan perubahan cara hadir semacam itu selalu melahirkan dua hal sekaligus: harapan dan kegelisahan.

Program makan gratis adalah contohnya. Sejak pertama kali digulirkan, kritik datang bertubi-tubi. Ada yang menganggap program itu pemborosan anggaran. Ada yang menyebutnya populisme. Sebagian lain menilai program itu hanya kosmetik politik yang tidak menyelesaikan akar persoalan kemiskinan.

Saya memahami kritik-kritik itu. Dalam demokrasi, program sebesar apa pun memang harus diuji secara rasional. Tetapi saya juga merasa sebagian kritik lahir dari jarak sosial yang terlalu jauh dari kehidupan rakyat miskin.

Kita sering menilai kemiskinan hanya lewat angka statistik: pendapatan per kapita, inflasi, daya beli, atau pertumbuhan ekonomi. Padahal kemiskinan juga hidup dalam bentuk yang jauh lebih sunyi: kecemasan seorang ibu ketika dapur mulai kosong, rasa malu seorang anak yang pergi sekolah tanpa sarapan, atau kelelahan mental kepala keluarga yang setiap malam harus memikirkan besok makan apa.

Bagi kelas menengah perkotaan, satu porsi makan mungkin terasa kecil. Namun bagi keluarga yang hidup dari penghasilan harian yang tidak menentu, satu kali makan gratis bisa menjadi ruang napas kecil di tengah hidup yang sesak.

Laporan UNICEF dan World Food Programme dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kerentanan pangan memiliki hubungan langsung dengan kemampuan belajar anak, kesehatan mental keluarga, bahkan produktivitas jangka panjang masyarakat miskin. Anak yang tumbuh dalam kekurangan nutrisi cenderung memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah. Dalam jangka panjang, kemiskinan akhirnya bukan hanya diwariskan lewat uang, tetapi juga lewat keterbatasan tumbuh kembang manusia.

Karena itu saya melihat program makan bukan sekadar urusan membagikan nasi. Ia adalah cara negara mencoba menyentuh persoalan paling dasar dalam hidup manusia: rasa lapar.

Koperasi Desa dan Upaya Memotong Rantai Lama

Namun yang paling menarik perhatian saya justru program koperasi desa.

Hari ini sebagian gedung koperasi memang masih kosong. Ada yang baru selesai dibangun, ada yang masih tahap persiapan. Tetapi justru di situlah imajinasi mulai bergerak. Sebab jika koperasi-koperasi itu benar-benar dioperasikan secara serius dan terhubung satu sama lain, yang sedang dibangun mungkin bukan sekadar toko desa biasa.

Ia bisa menjadi jaringan ekonomi baru.

Selama bertahun-tahun, koperasi di Indonesia hidup dalam citra yang nyaris usang. Banyak koperasi hanya menjadi formalitas administratif. Ada papan nama, ada rapat tahunan, tetapi tidak benar-benar hidup sebagai kekuatan ekonomi rakyat. Koperasi kehilangan daya karena sering dikelola seadanya, minim inovasi, dan kalah bersaing dengan jaringan ritel besar.

Tetapi kali ini situasinya terasa berbeda. Program ini lahir langsung dari pemerintah pusat dan ditempatkan sebagai agenda strategis nasional. Itu berarti ada kemungkinan negara tidak sekadar membangun gedung, tetapi juga sedang menyiapkan sistem.

Saya membayangkan suatu saat nanti koperasi-koperasi desa itu terhubung dalam satu jaringan distribusi nasional. Ada standar operasional yang seragam. Ada sistem logistik yang lebih tertata. Ada kontrol kualitas, pelatihan SDM, bahkan mungkin integrasi digital untuk distribusi barang dan pencatatan transaksi.

Jika itu benar terjadi, maka koperasi akan berubah dari institusi ekonomi kecil menjadi infrastruktur ekonomi rakyat.

Dan di titik itulah kegelisahan mulai muncul.

Dalam dunia bisnis modern, kekuatan terbesar sebenarnya bukan selalu modal besar atau produk terbaik. Yang paling menentukan justru kemampuan menguasai rantai distribusi. Siapa yang bisa memangkas jalur distribusi paling panjang, dialah yang memiliki peluang menjual lebih murah dan menguasai pasar lebih cepat.

Bayangkan jika koperasi desa nanti mendapat pasokan barang langsung dari produsen atau pabrik. Harga barang tentu akan jauh lebih murah dibanding toko-toko kecil yang selama ini harus membeli melalui distributor berlapis. Jalur distribusi dipotong. Biaya logistik ditekan. Harga sampai ke masyarakat menjadi lebih rendah.

Dalam ekonomi modern, fenomena ini dikenal sebagai disintermediation—penghilangan perantara dalam rantai distribusi. Amazon tumbuh besar di Amerika karena mampu memotong banyak mata rantai perdagangan tradisional. Alibaba melakukan hal serupa di China. Bedanya, jika perusahaan-perusahaan itu tumbuh sebagai korporasi swasta, koperasi desa di Indonesia berpotensi tumbuh dengan dukungan langsung negara.

Dan itulah yang membuatnya terasa berbeda sekaligus menakutkan bagi sebagian pihak.

Karena jika negara benar-benar serius, koperasi desa bukan hanya akan menjadi pemain ekonomi baru, tetapi juga alat redistribusi kekuatan ekonomi.

Ilustrasi dibuat dengan AI

Ketika Tengkulak Mulai Kehilangan Ruang

Yang lebih menarik lagi adalah kemungkinan koperasi diberi mandat membeli hasil produksi petani dan peternak secara langsung.

Selama ini petani berada di posisi paling rapuh dalam rantai ekonomi. Mereka bekerja paling keras, tetapi sering memperoleh keuntungan paling kecil. Di antara sawah dan pasar terdapat rantai panjang tengkulak, pengepul, distributor, hingga spekulan harga.

Ironisnya, yang paling menikmati keuntungan sering kali justru mereka yang tidak pernah turun ke sawah.

Kita terlalu sering menyederhanakan tengkulak hanya sebagai individu, padahal sesungguhnya ia adalah sebuah struktur. Tengkulak tumbuh karena petani tidak punya akses modal, akses penyimpanan, akses distribusi, dan akses informasi harga. Dalam situasi terdesak, petani akhirnya menjual hasil panen secepat mungkin meski dengan harga murah.

Karena itu ketika muncul gagasan bahwa koperasi desa akan membeli hasil panen dengan harga yang lebih layak, banyak orang mulai gelisah. Sebab jika koperasi benar-benar mengambil peran itu, maka rantai rente lama akan terguncang.

Dalam buku Why Nations Fail, Daron Acemoglu dan James Robinson menjelaskan bagaimana banyak negara berkembang terjebak dalam institusi ekonomi ekstraktif—yakni sistem yang memungkinkan keuntungan ekonomi hanya berputar pada kelompok tertentu yang menguasai distribusi dan akses kekuasaan. Ketika negara mencoba membangun institusi yang lebih inklusif, resistensi hampir selalu muncul dari pihak-pihak yang selama ini menikmati keuntungan.

Mungkin itulah yang sedang kita lihat hari ini.

Sebagian kritik terhadap koperasi memang lahir dari kekhawatiran yang valid: soal transparansi, potensi korupsi, salah kelola, hingga risiko proyek mercusuar yang gagal. Semua itu penting dikritisi. Tetapi kita juga perlu jujur bahwa sebagian kegelisahan lahir karena ada struktur ekonomi lama yang mulai merasa terusik.

Dan setiap struktur yang merasa terancam biasanya akan melawan, baik lewat opini, pengaruh politik, maupun pembentukan persepsi publik.

Negara, Pasar, dan Pertanyaan tentang Keberpihakan

Yang sebenarnya paling menarik dari semua ini adalah perubahan cara negara memandang dirinya sendiri.

Selama beberapa dekade terakhir, kita hidup dalam keyakinan bahwa negara sebaiknya tidak terlalu jauh masuk ke pasar. Negara cukup menjadi regulator, sementara distribusi ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar. Masalahnya, pasar tidak pernah benar-benar netral. Ia cenderung bergerak mengikuti logika keuntungan, bukan logika keadilan.

Akibatnya, daerah terpencil, petani kecil, dan masyarakat miskin sering menjadi pihak pertama yang tertinggal.

Karena itu saya melihat apa yang sedang terjadi hari ini bukan sebagai kemunculan negara yang tiba-tiba hadir, melainkan sebagai upaya memperluas peran negara di ruang ekonomi rakyat. Negara tampaknya tidak lagi hanya ingin menjadi pengatur dari kejauhan, tetapi juga ingin terlibat lebih langsung dalam rantai distribusi dan konsumsi masyarakat.

Tentu langkah ini mengandung risiko besar. Semakin besar intervensi negara, semakin besar pula potensi birokrasi yang gemuk, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Kita punya terlalu banyak pengalaman tentang program besar yang runtuh bukan karena idenya buruk, melainkan karena mental rente yang menggerogoti dari dalam.

Koperasi desa pun bisa bernasib sama jika hanya berhenti menjadi proyek pembangunan fisik. Gedung bisa berdiri megah, tetapi kosong dari semangat dan tata kelola yang sehat. Kita pernah terlalu sering membangun simbol tanpa membangun sistem.

Tetapi di balik semua risiko itu, saya melihat sesuatu yang menarik: setidaknya hari ini negara sedang mencoba memperluas keberpihakannya kepada rakyat kecil bukan hanya lewat slogan, melainkan lewat infrastruktur ekonomi yang nyata.

Dan mungkin di situlah inti seluruh perdebatan ini.

Kita sedang menyaksikan benturan antara dua cara memandang negara. Yang satu percaya negara harus lebih aktif melindungi dan mengorganisasi ekonomi rakyat. Yang lain percaya negara sebaiknya menjaga jarak dan membiarkan pasar bekerja sendiri.

Tidak ada jawaban yang sepenuhnya hitam atau putih. Tetapi pengalaman banyak negara menunjukkan satu hal: ketika ketimpangan terlalu lebar, pasar sering gagal memperbaiki dirinya sendiri.

Karena itu mungkin pertanyaan paling penting bukanlah apakah negara boleh masuk lebih jauh ke ekonomi rakyat, melainkan apakah negara mampu memastikan keberpihakan itu benar-benar sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.

Sebab pada akhirnya rakyat kecil tidak terlalu peduli pada perdebatan ideologi ekonomi. Mereka hanya ingin hidup yang sedikit lebih tenang: harga kebutuhan pokok yang tidak mencekik, hasil panen yang dihargai layak, dan anak-anak yang bisa makan tanpa rasa cemas.

Dan mungkin setelah sekian lama pembangunan lebih banyak diukur lewat angka pertumbuhan dan grafik investasi, kita perlu kembali bertanya tentang hal yang paling sederhana: sejauh mana kebijakan ekonomi benar-benar membuat hidup orang kecil terasa lebih manusiawi.