Ketika Pemerintah dan Rakyat Melihat Dunia Berbeda

Ada satu hal yang belakangan membuat saya berpikir: mengapa sebagian orang merasa pemerintah, atau presiden, seperti tidak peduli terhadap apa yang sedang ramai dibicarakan masyarakat?

Pertanyaan itu muncul ketika kita melihat begitu banyak potongan video, unggahan media sosial, percakapan podcast, komentar tokoh, pengamat, hingga kesaksian warga tentang kondisi sosial dan ekonomi. Sebuah persoalan bisa menjadi pembicaraan berhari-hari. Orang-orang membagikannya, mengomentarinya, membuat video tanggapan, lalu muncul kesan bahwa seluruh negeri sedang membicarakan hal yang sama.

Tetapi dari sisi pemerintah, respons yang muncul kadang tidak seperti yang diharapkan. Pemerintah bahkan bisa terlihat seperti tidak menganggap persoalan itu sebesar yang dirasakan masyarakat. Dari sinilah kemudian lahir tuduhan bahwa pemerintah tidak peka, tidak mendengar, atau bahkan tidak peduli.

Saya mencoba memahami persoalan ini dari kemungkinan yang berbeda.

Barangkali pemerintah memang mengetahui persoalan tersebut. Barangkali presiden juga mengetahui informasi yang sama. Hanya saja, informasi yang menjadi dasar pertimbangan mereka bukan informasi yang sama dengan informasi yang setiap hari kita lihat di layar ponsel.

Kemungkinan itu menurut saya layak dipikirkan.

Sebab kita hidup dalam zaman ketika seseorang dapat merasa mengetahui keadaan sebuah negara hanya karena selama beberapa jam melihat linimasa media sosial. Kita melihat satu video tentang harga kebutuhan pokok, satu unggahan tentang sulitnya mencari pekerjaan, satu cerita tentang program pemerintah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, kemudian melihat puluhan orang memberikan komentar dengan pengalaman serupa.

Lama-lama muncul perasaan: bukankah semua orang mengalami hal yang sama?

Belum tentu.

Kita Tidak Melihat Dunia yang Sama

Media sosial bukan jendela yang memperlihatkan dunia secara utuh. Ia lebih mirip jendela yang kacanya telah diberi warna oleh algoritma, pilihan kita sendiri, jaringan pertemanan, dan perilaku kita selama menggunakan platform tersebut.

Apa yang kita lihat hari ini sedikit banyak dipengaruhi oleh apa yang kita lihat kemarin. Apa yang kita sukai, komentari, bagikan, atau tonton sampai selesai akan memberi sinyal tentang informasi seperti apa yang kemungkinan besar menarik perhatian kita berikutnya.

Akibatnya, dua orang yang tinggal di kota yang sama, bekerja di kantor yang sama, bahkan duduk bersebelahan di sebuah ruangan, dapat hidup dalam dua dunia informasi yang sangat berbeda.

Yang satu setiap hari melihat berita tentang ekonomi yang membaik. Yang lain melihat video tentang masyarakat yang semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup. Yang satu melihat keberhasilan sebuah program pemerintah. Yang lain melihat kegagalan program yang sama. Keduanya kemudian merasa memiliki bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa dirinya sedang melihat kenyataan.

Di sinilah istilah echo chamber menjadi relevan. Penelitian tentang media sosial menunjukkan bahwa kelompok pengguna dengan pandangan atau minat yang serupa dapat memperkuat penyebaran informasi di dalam kelompoknya. Bahkan, sebuah penelitian yang menganalisis ratusan ribu unggahan menemukan bahwa rumor yang beredar melalui ruang-ruang semacam itu cenderung menyebar lebih cepat dan lebih viral.

Tetapi saya kira kita juga perlu berhati-hati. Jangan sampai echo chamber kemudian menjadi penjelasan untuk segala sesuatu. Penelitian yang lebih baru menunjukkan bahwa persoalan ini jauh lebih rumit daripada sekadar menyalahkan algoritma. Dalam eksperimen besar terhadap pengguna Facebook, misalnya, pengurangan paparan terhadap konten dari sumber yang sepandangan memang mengubah jenis konten yang dilihat pengguna, tetapi tidak otomatis mengubah sejumlah sikap politik mereka.

Artinya, masalahnya bukan hanya algoritma.

Manusia sendiri memiliki kecenderungan untuk mencari informasi yang terasa masuk akal bagi dirinya.

Kita bukan hanya korban dari algoritma. Kita juga ikut memilih dunia informasi yang ingin kita tinggali.

Ini penting karena sering kali kita merasa bahwa informasi yang muncul berulang-ulang di layar adalah representasi dari kenyataan. Padahal bisa saja yang sebenarnya terjadi adalah kita sedang berada di dalam sebuah ruangan informasi yang terus memantulkan suara kita sendiri.

Kita berbicara, lalu algoritma mempertemukan kita dengan orang-orang yang berbicara serupa. Mereka berbicara, lalu kita merasa semakin yakin. Setelah keyakinan itu menguat, informasi yang berbeda terasa bukan sekadar berbeda, tetapi salah.

Pada tahap tertentu, fakta bahkan bisa kalah oleh rasa akrab.

Ilustrasi dibuat dengan AI

Ketika Data Bertemu Pengalaman

Di sinilah saya membayangkan pemerintah menghadapi persoalan yang tidak sederhana.

Pemerintah mungkin memiliki data, laporan, survei, indikator ekonomi, evaluasi program, dan berbagai informasi dari aparaturnya di lapangan. Presiden juga sangat mungkin memperoleh informasi dari berbagai jalur yang tidak semuanya tersedia untuk publik.

Sementara masyarakat memiliki sesuatu yang tidak selalu tercatat dalam laporan pemerintah: pengalaman.

Pemerintah dapat mengatakan, “Data menunjukkan kondisi seperti ini.”

Masyarakat dapat menjawab, “Tetapi yang kami rasakan tidak seperti itu.”

Keduanya belum tentu berbohong.

Masalahnya, data dan pengalaman memang berbicara dalam bahasa yang berbeda.

Angka kemiskinan berbicara tentang populasi. Pengalaman seorang ibu yang harus mengurangi belanja dapur berbicara tentang kehidupan. Tingkat pengangguran berbicara tentang indikator ketenagakerjaan. Sementara seorang anak muda yang berbulan-bulan mengirim lamaran kerja tanpa jawaban berbicara tentang kecemasan.

Satu tidak otomatis membatalkan yang lain.

Justru pemerintah yang ingin dipercaya perlu memahami bahwa statistik yang benar sekalipun tidak selalu cukup untuk menjelaskan pengalaman masyarakat. Sebuah angka dapat benar secara metodologis, tetapi seseorang tetap dapat merasa hidupnya semakin berat. Di sinilah komunikasi kebijakan sering menemui jalan buntu.

Pemerintah mengira persoalannya adalah masyarakat tidak memahami data.

Masyarakat mengira persoalannya adalah pemerintah tidak memahami kenyataan.

Maka terjadilah percakapan yang tidak pernah benar-benar bertemu.

Pemerintah menunjukkan angka. Masyarakat menunjukkan video.

Pemerintah membawa laporan. Masyarakat membawa pengalaman.

Pemerintah mengatakan informasi media sosial tidak menggambarkan keseluruhan kenyataan. Masyarakat menjawab bahwa mereka justru menemukan kenyataan yang tidak tercermin dalam data pemerintah melalui media sosial.

Dan akhirnya, yang diperdebatkan bukan lagi fakta, melainkan siapa yang berhak mendefinisikan fakta.

Viral Bukan Berarti Utuh

Persoalan menjadi lebih rumit ketika sesuatu yang viral mulai diperlakukan sebagai sesuatu yang pasti penting.

Padahal viralitas adalah ukuran perhatian, bukan ukuran kebenaran.

Sebuah cerita bisa menyebar karena menyentuh emosi. Sebuah video bisa memperoleh jutaan penayangan karena kontroversial. Sebuah tuduhan dapat beredar luas karena sesuai dengan prasangka yang sudah ada sebelumnya. Bahkan sebuah informasi yang keliru dapat menjadi sangat populer justru karena ia menawarkan cerita yang sederhana untuk persoalan yang sebenarnya rumit.

Kita perlu membedakan antara visibility dan reality: antara sesuatu yang sangat terlihat dan sesuatu yang benar-benar sangat terjadi.

Di sinilah fenomena buzzer, akun partisan, dan berbagai aktor yang sengaja mengelola narasi membuat persoalan semakin rumit. Tidak semua yang viral merupakan rekayasa, sebagaimana tidak semua yang viral merupakan cerminan murni suara masyarakat. Di antara keduanya terdapat ruang abu-abu yang sangat luas.

Karena itu, mungkin saja presiden atau pemerintah melihat sebuah isu yang sedang sangat ramai dan tidak langsung menyimpulkan bahwa isu tersebut mewakili keseluruhan masyarakat.

Mungkin mereka bertanya: dari mana informasi ini berasal? Siapa yang pertama kali menyebarkannya? Apakah data pendukungnya tersedia? Apakah ini fenomena yang luas atau kasus tertentu yang diperbesar oleh mekanisme viralitas? Apakah ada informasi lain di lapangan yang memberikan gambaran berbeda?

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu bukan berarti pemerintah boleh mengabaikan keresahan masyarakat.

Justru sebaliknya.

Keresahan yang viral seharusnya menjadi pintu masuk untuk memeriksa kenyataan, bukan langsung dianggap sebagai kenyataan itu sendiri dan bukan pula langsung dianggap sebagai kebisingan belaka.

Masalahnya, pemerintah juga dapat terjebak dalam ruang informasinya sendiri.

Jika masyarakat dapat terperangkap dalam echo chamber, pemerintah pun tidak sepenuhnya kebal. Laporan birokrasi memiliki mekanisme penyaringannya sendiri. Informasi dari bawah bisa berubah ketika melewati jenjang organisasi. Berita buruk mungkin tidak selalu datang dengan kecepatan yang sama dengan berita baik. Sebuah program bisa terlihat berhasil dalam laporan, sementara di lapangan masih menyisakan persoalan yang tidak tertangkap oleh indikator.

Karena itu, persoalannya bukan masyarakat versus pemerintah.

Keduanya sama-sama berisiko melihat kenyataan secara parsial.

Krisis Kepercayaan Bukan Sekadar Krisis Data

Barangkali di sinilah letak persoalan yang lebih besar.

Pemerintah mungkin berpikir bahwa kepercayaan publik dapat dibangun dengan menyediakan data yang semakin lengkap. Itu penting, tetapi mungkin tidak cukup. Kepercayaan bukan hanya persoalan seberapa banyak data yang diberikan, melainkan apakah masyarakat merasa pengalaman mereka diakui dalam proses pengambilan keputusan.

Sebaliknya, masyarakat juga perlu menyadari bahwa pengalaman pribadi, unggahan viral, atau kesaksian yang terasa sangat meyakinkan belum tentu cukup untuk menggambarkan keseluruhan keadaan.

Kita membutuhkan keduanya: data yang dapat diuji dan pengalaman yang didengarkan.

Mungkin yang kita perlukan bukan pemerintah yang lebih banyak bicara atau masyarakat yang lebih banyak mengunggah. Yang kita perlukan adalah jembatan di antara keduanya.

Pemerintah perlu belajar bahwa ketika sebuah persoalan menjadi viral, pertanyaan pertama bukan “siapa yang membuat narasi ini?”, melainkan “apa yang sedang ingin dikatakan masyarakat melalui narasi ini?”

Masyarakat juga perlu belajar bahwa ketika pemerintah membawa data, pertanyaan pertama bukan “data siapa ini?”, melainkan “bagaimana data itu diperoleh, apa yang bisa dijelaskannya, dan apa yang tidak bisa dijelaskannya?”

Dengan cara seperti itu, kita tidak menyerahkan penilaian kepada algoritma dan tidak pula menyerahkan seluruh kebenaran kepada birokrasi.

Kita memeriksa keduanya.

Pada akhirnya, mungkin kesialan terbesar zaman ini bukan karena kita kekurangan informasi. Justru sebaliknya, kita hidup dalam kelimpahan informasi yang membuat kita mudah lupa bahwa informasi hanyalah bahan untuk memahami kenyataan, bukan kenyataan itu sendiri.

Saya kadang membayangkan manusia modern seperti orang yang berdiri di tengah pasar yang sangat ramai. Setiap orang berteriak menawarkan versinya tentang apa yang sedang terjadi. Ada yang membawa data, ada yang membawa pengalaman, ada yang membawa kemarahan, ada yang membawa kepentingan, dan ada pula yang sekadar ikut berteriak karena suara orang lain terdengar meyakinkan.

Dalam keramaian seperti itu, mungkin kedewasaan bukan terletak pada kemampuan memilih suara yang paling keras.

Kedewasaan justru terletak pada kesediaan berhenti sejenak, keluar dari kerumunan, memeriksa sumbernya, melihat kenyataan dari jarak yang sedikit lebih jauh, lalu bertanya dengan jujur: apakah yang saya yakini ini benar-benar kenyataan, atau hanya kenyataan yang paling sering saya lihat?

Pertanyaan itu seharusnya tidak hanya ditujukan kepada masyarakat.

Pemerintah pun perlu mengajukannya kepada dirinya sendiri.

Sebab sebuah negara akan kesulitan menemukan jalan keluar jika pemerintah dan masyarakat sama-sama hidup dalam ruang informasi yang berbeda, lalu masing-masing mengira hanya dirinya yang sedang melihat dunia sebagaimana adanya.