Mengisi Kursi Wapres, Menjaga Kredibilitas Pemerintah
Writer, Walker, Cyclist, and Alumnus of The Open University (UT) and UPN Veteran. Views expressed are my own and do not represent any organization.
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Sigid Mulyadi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden menyisakan persoalan yang tidak sederhana. Kursi orang nomor dua di republik ini kini kosong dan harus segera diisi melalui mekanisme konstitusional. Namun, ada persoalan lain yang mungkin lebih panjang dampaknya: bagaimana memastikan pengisian jabatan tersebut tidak melahirkan polemik politik baru yang justru membebani pemerintahan?
Menarik mengamati respons publik. Di ruang media sosial, pembicaraan mengenai calon pengganti mulai berkembang, termasuk munculnya istilah wapres begal. Sebuah sebutan satir yang menggambarkan kecurigaan sebagian netizen terhadap siapa pun yang nantinya menduduki kursi yang ditinggalkan Gibran.
Tentu, istilah tersebut merupakan ekspresi dan penilaian politik, bukan kesimpulan hukum. Pengganti wapres akan dipilih melalui mekanisme konstitusional. Namun, fenomena ini memperlihatkan bahwa persoalan pengisian jabatan tidak berhenti pada terpenuhinya prosedur formal. Ada persoalan penerimaan publik yang juga perlu diperhitungkan.
Kursi yang Kosong, Beban yang Panjang
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden. Mekanisme ini memberikan kepastian konstitusional agar kekosongan jabatan tidak berlangsung tanpa batas. (MPR RI)
Namun, konstitusi mengatur bagaimana jabatan itu diisi, bukan bagaimana masyarakat harus menerima orang yang terpilih.
Di sinilah letak persoalannya. Siapa pun yang nantinya menduduki kursi tersebut masih harus menjalani hampir tiga tahun masa jabatan. Jika kontroversi pengangkatannya tidak dikelola dengan baik, bukan tidak mungkin ia terus dibayangi pertanyaan tentang bagaimana dirinya memperoleh jabatan tersebut.
Setiap penampilan di ruang publik, pidato, kunjungan kerja, bahkan capaian pemerintahan berpotensi disertai komentar yang mengungkit kembali kontroversi itu. Label seperti wapres begal bisa menjadi bahan olok-olok sekaligus amunisi politik yang dihidupkan kembali oleh kelompok yang tidak puas.
Memang, kinerja dapat mengubah persepsi. Seseorang yang awalnya dipertanyakan bisa memperoleh penerimaan melalui prestasi dan kontribusinya. Karena itu, tidak tepat pula jika setiap calon dianggap otomatis tidak memiliki legitimasi hanya karena ada penolakan di media sosial.
Namun, pemerintah tentu tidak perlu sengaja menciptakan persoalan yang sebenarnya dapat diantisipasi sejak awal.
Jangan Terjebak Kalkulasi Elite
Kekosongan jabatan strategis sering kali membuka ruang bagi perhitungan politik. Partai-partai dapat melihatnya sebagai kesempatan memperkuat posisi dalam pemerintahan. Nama-nama mulai diperbincangkan, sebagian mungkin secara terbuka menyatakan kesediaan, sementara yang lain memilih berhati-hati agar tidak terlihat terlalu berambisi.
Dalam politik, keinginan memperoleh jabatan terkadang disampaikan seolah-olah hanya memenuhi permintaan atau kepercayaan pihak lain. Fenomena ini tentu tidak mudah dibuktikan pada setiap individu. Namun, dinamika tersebut memperlihatkan betapa kuatnya kepentingan politik dalam proses pengisian jabatan.
Presiden dan elite partai perlu melihat persoalan ini lebih jauh daripada sekadar keseimbangan koalisi. Keputusan memilih wapres akan menjadi bagian dari penilaian publik terhadap kepemimpinan Presiden sendiri.
Risikonya juga dapat meluas ke partai politik. Jika wapres terpilih berasal dari suatu partai, kontroversi pengangkatannya bisa menjadi materi politik menjelang Pemilu 2029. Keuntungan memperoleh jabatan strategis belum tentu sebanding dengan beban persepsi yang harus dijelaskan kepada pemilih.
Artinya, ada harga politik jangka panjang yang perlu diperhitungkan sebelum keputusan diambil.
Mengutamakan Kepentingan Pemerintahan
Menurut saya, pertimbangan utama seharusnya adalah kebutuhan pemerintahan dan kepentingan negara. Sosok pengganti perlu memiliki kapasitas, rekam jejak, kemampuan bekerja sama dengan Presiden, serta penerimaan politik dan sosial yang memadai.
Figur tersebut tidak harus berasal dari partai politik. Konstitusi tidak mensyaratkan calon pengganti wapres berasal dari partai tertentu. Presiden memiliki ruang untuk mengusulkan dua nama, kemudian MPR memilih salah satunya. Ruang tersebut semestinya digunakan untuk mencari figur yang paling mampu menjalankan tanggung jawab, bukan semata-mata mengakomodasi kepentingan kelompok.
Tentu, pemerintah tidak boleh menjadikan komentar netizen sebagai penentu keputusan negara. Tidak semua kritik mencerminkan aspirasi mayoritas. Namun, mengabaikan seluruh kegelisahan publik juga bukan pilihan bijaksana. Kecermatan membaca situasi justru merupakan bagian dari kepemimpinan.
Pemerintahan memiliki pekerjaan besar yang membutuhkan konsentrasi. Agenda pembangunan, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan, dan berbagai program prioritas membutuhkan energi serta kesinambungan kebijakan.
Jangan sampai energi politik justru habis untuk mengelola kontroversi pengisian jabatan yang seharusnya dapat diantisipasi.
Kita tentu tidak sedang mencari sosok yang bebas dari kritik. Dalam demokrasi, kritik merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Yang perlu dihindari adalah keputusan politik yang sejak awal membawa beban kontroversi tanpa pertimbangan yang memadai.
Kursi wakil presiden memang harus diisi. Namun, keputusan untuk mengisinya harus mempertimbangkan lebih dari sekadar siapa yang bersedia dan siapa yang memiliki dukungan politik.
Jangan sampai pemerintah berhasil mengisi kursi yang kosong, tetapi justru mewarisi polemik yang terus membebani kredibilitasnya hingga akhir masa jabatan.