Konten dari Pengguna

Menguji Ulang Batas Defisit 3 Persen di Tengah Dunia yang Berubah

Sigid Mulyadi

Sigid Mulyadi

Praktisi Pemerintahan, Alumnus UPN Veteran - Disclamer: Tulisan tidak mewakili pandangan dari organisasi

·waktu baca 5 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Sigid Mulyadi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Belakangan ini, kita disuguhi deretan judul berita dengan nada yang nyaris seragam: defisit APBN berpotensi menembus 3 persen. Angka itu diulang, ditegaskan, dan perlahan-lahan diposisikan sebagai semacam garis merah yang tak boleh dilampaui. Seolah-olah, begitu batas itu terlewati, kita sedang berdiri di ambang sesuatu yang genting.

Kita pun ikut cemas. Namun, di tengah kecemasan yang terus direproduksi, ada satu pertanyaan sederhana yang justru jarang diajukan: mengapa 3 persen?

Ilustrasi dibuat dengan AI
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi dibuat dengan AI

Mengapa bukan 5 persen? Mengapa bukan 10 persen? Bukankah dalam banyak konteks lain, selisih beberapa persen tidak selalu membawa implikasi besar? Lalu mengapa dalam kebijakan fiskal, angka ini seolah memiliki daya magis yang begitu kuat?

Pertanyaan-pertanyaan ini penting bukan untuk menolak kehati-hatian, melainkan untuk memahami dasar dari kekhawatiran itu sendiri. Sebab terlalu sering kita menerima angka sebagai sesuatu yang final—tanpa sempat menelusuri mengapa ia dipilih, dan apakah alasan tersebut masih relevan hari ini.

Angka 3 persen memang bukan lahir dari ruang kosong. Ia merupakan hasil dari pengalaman panjang, dari pelajaran krisis, dan dari kebutuhan untuk membangun disiplin fiskal. Dalam banyak praktik internasional, batas ini dipakai sebagai rambu agar pengelolaan anggaran tetap terkendali dan tidak melampaui kapasitas ekonomi.

Namun, tetap saja, ia adalah angka kesepakatan—bukan hukum alam. Ia lebih menyerupai pagar pengaman: penting untuk menjaga arah, tetapi bukan sesuatu yang tak bisa disentuh. Dalam kondisi normal, pagar itu berfungsi dengan baik. Namun ketika medan berubah, pagar yang sama bisa jadi perlu disesuaikan.

Antara Alarm dan Kepanikan

Masalahnya, hari ini kita tidak sedang hidup dalam kondisi yang sepenuhnya normal. Dunia bergerak dalam ketidakpastian: konflik geopolitik, fragmentasi ekonomi global, tekanan inflasi, hingga perubahan yang datang tanpa aba-aba. Lanskap yang dulu relatif stabil kini menjadi jauh lebih dinamis—bahkan rapuh.

Dalam situasi seperti ini, pertanyaan tentang relevansi angka 3 persen menjadi semakin penting. Apakah ia masih bisa menjadi patokan tunggal? Atau justru perlu dibaca dengan lebih lentur?

Tentu, kekhawatiran terhadap defisit yang melewati batas tersebut bukan tanpa alasan. Defisit yang terlalu besar, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan risiko serius: tekanan utang, menurunnya kepercayaan pasar, hingga potensi ketidakstabilan ekonomi. Semua itu nyata dan tidak bisa diabaikan.

Namun, kekhawatiran yang berlebihan juga bisa menjadi masalah. Ketika angka dijadikan semacam dogma, kita berisiko kehilangan fleksibilitas dalam berpikir. Kita menjadi terlalu sibuk menjaga batas, tetapi lupa bertanya untuk apa anggaran itu digunakan.

Di sinilah kita perlu membedakan antara angka sebagai alat dan angka sebagai tujuan. Defisit anggaran pada dasarnya adalah instrumen kebijakan—ia digunakan untuk merespons krisis, mendorong pertumbuhan, atau menjaga daya tahan ekonomi. Maka, yang lebih penting bukan sekadar besar kecilnya defisit, melainkan bagaimana defisit itu dimanfaatkan.

Defisit yang sedikit lebih tinggi tetapi digunakan secara produktif bisa jauh lebih berdampak dibanding defisit yang lebih kecil namun tidak efektif. Dengan kata lain, kualitas kebijakan jauh lebih menentukan daripada sekadar kepatuhan terhadap angka.

Sering kali kita terjebak pada simbol, bukan substansi. Angka 3 persen menjadi simbol kedisiplinan, padahal kedisiplinan sejatinya tercermin dari bagaimana anggaran dikelola dan diarahkan. Ketika simbol lebih dominan daripada substansi, arah kebijakan bisa menjadi bias.

Dalam praktik global, kita juga melihat bahwa banyak negara berani melampaui batas defisit dalam situasi tertentu, terutama saat krisis. Mereka meningkatkan belanja untuk menjaga ekonomi tetap hidup. Risiko tentu ada, tetapi mereka juga menyadari bahwa menahan diri secara berlebihan dalam situasi darurat justru bisa memperburuk keadaan.

Hal ini menunjukkan bahwa angka bukan sesuatu yang beku. Ia bisa disesuaikan dengan konteks, selama ada kapasitas untuk mengelola konsekuensinya. Di sinilah peran kebijakan menjadi penting: bukan sekadar mengikuti aturan, tetapi juga membaca situasi dengan jernih.

Menempatkan Angka pada Tempatnya

Maka, ketika muncul wacana bahwa defisit APBN berpotensi melampaui 3 persen, respons yang lebih bijak mungkin bukan langsung panik, melainkan bertanya lebih dalam: untuk apa defisit itu digunakan? Apakah ia memperkuat fondasi ekonomi, atau justru menambah beban tanpa arah yang jelas?

Pertanyaan ini penting agar diskursus publik tidak berhenti pada angka, tetapi bergerak ke substansi. Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar stabilitas statistik, melainkan kehidupan nyata masyarakat.

Dalam konteks ini pula, wacana-wacana seperti pemotongan gaji pejabat sering muncul sebagai respons cepat. Namun, langkah semacam ini cenderung bersifat simbolik jika tidak diiringi evaluasi yang lebih mendasar terhadap struktur anggaran.

Barangkali yang lebih penting adalah meninjau ulang cara kita memandang batas-batas fiskal. Apakah angka 3 persen masih relevan dalam dunia yang berubah cepat? Apakah kita memiliki ruang untuk menyesuaikannya tanpa mengorbankan stabilitas?

Pada titik ini, yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara kehati-hatian dan keberanian. Kehati-hatian menjaga kita dari risiko yang berlebihan. Namun keberanian memungkinkan kita beradaptasi dengan perubahan.

Karena pada akhirnya, angka hanyalah representasi. Ia tidak hidup. Yang hidup adalah masyarakat yang merasakan dampak dari setiap kebijakan. Menjadikan angka sebagai satu-satunya penentu arah kebijakan berisiko mengabaikan realitas yang jauh lebih kompleks.

Dunia tidak lagi berjalan sesuai dengan asumsi lama. Maka, cara kita membaca angka pun perlu ikut berubah. Bukan untuk mengabaikannya, tetapi untuk memahaminya secara lebih utuh.

Sebab pada akhirnya, tujuan utama kebijakan fiskal bukanlah menjaga angka tetap berada dalam batas tertentu, melainkan memastikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat tetap terjaga—stabil, tangguh, dan bermartabat.