Merawat Warisan, Menjaga Ingatan Kota

Writer, Walker, Cyclist, and Alumnus of The Open University (UT) and UPN Veteran. Views expressed are my own and do not represent any organization.
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Sigid Mulyadi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Pagi itu, gowes saya berhenti di sebuah masjid yang berdiri di dalam teluk. Tidak persis di tengah, tetapi cukup jauh menjorok ke laut sehingga kehadirannya langsung memunculkan rasa takjub. Ada sesuatu yang terasa ganjil sekaligus memikat ketika melihat sebuah bangunan besar berdiri di atas air—seolah ia sedang menegosiasikan batas antara daratan dan lautan, antara yang permanen dan yang cair.
Masjid itu ditopang deretan tiang pancang yang tertanam dalam laut. Dari kejauhan, tiang-tiang itu tampak kokoh, barangkali dari besi atau baja, jumlahnya pun tak sedikit. Melihat konstruksi penyangganya saja sudah cukup untuk memunculkan satu kesadaran sederhana: bangunan sebesar ini tidak mungkin lahir dari gagasan kecil.
Karena lokasinya berada di dalam teluk, akses menuju masjid tentu tidak bisa dibiarkan alamiah. Harus ada jalan penghubung, area parkir, ruang terbuka, dan berbagai fasilitas penunjang. Reklamasi menjadi bagian dari konsekuensi pembangunan. Seluruh kawasan itu memperlihatkan satu hal yang mudah dipahami siapa pun yang datang: proyek seperti ini membutuhkan biaya yang sangat besar.
Namun semakin lama saya memandangnya, semakin saya merasa bahwa yang sedang saya lihat bukan sekadar sebuah bangunan ibadah. Ada sesuatu yang lebih besar dari beton, baja, dan anggaran. Ada ambisi simbolik.
Saya membayangkan penggagasnya mungkin tidak hanya ingin membangun masjid. Mungkin ada hasrat yang lebih dalam: meninggalkan jejak. Membangun sesuatu yang melampaui fungsi sehari-hari, lalu menjelma menjadi penanda zaman—sebuah legacy.
Dalam sejarah kota-kota besar, bangunan monumental hampir selalu lahir dari dorongan serupa. Ia bukan semata infrastruktur, melainkan pernyataan. Sebuah kota ingin berkata: kami pernah punya visi besar. Monumen, stadion, museum, gedung parlemen, jembatan ikonik, hingga rumah ibadah megah sering kali menjadi bahasa visual dari ambisi kolektif itu.
Arsitek dan teoritikus kota Kevin Lynch, dalam The Image of the City (1960), menjelaskan bahwa kota tidak hanya dibentuk oleh fungsi ruang, tetapi juga oleh citra mental yang melekat di kepala warganya. Kota membutuhkan landmark—penanda yang membuat warga merasa terhubung dengan tempatnya. Landmark bukan hanya objek visual; ia membentuk memori kolektif.
Masjid di dalam teluk itu, saya kira, sedang diarahkan ke sana: menjadi landmark, ikon, wajah kota.
Legacy dan Nafsu Monumental
Keinginan meninggalkan legacy sebenarnya sangat manusiawi. Dalam psikologi perkembangan, Erik Erikson menyebut adanya dorongan generativity—keinginan untuk menciptakan sesuatu yang melampaui usia biologis kita. Manusia ingin meninggalkan jejak, warisan, atau kontribusi yang membuat keberadaannya tidak sepenuhnya hilang setelah ia tiada.
Dorongan ini bisa mulia, tetapi juga problematis.
Di banyak tempat, hasrat membangun legacy kerap bersinggungan dengan ego politik. Pemimpin ingin dikenang melalui proyek-proyek besar. Bangunan monumental menjadi semacam prasasti modern. Nama boleh tidak dipahat di dinding, tetapi publik tahu siapa yang membangunnya.
Tidak ada yang salah dengan ambisi besar selama ambisi itu berpijak pada kebutuhan publik dan keberlanjutan jangka panjang. Persoalannya sering muncul setelah pita peresmian dipotong, kamera dimatikan, dan tepuk tangan berhenti.
Sebab membangun bukanlah akhir cerita.
Di Indonesia, kita sering terpesona pada fase pembangunan. Kita menyukai narasi “groundbreaking”, peletakan batu pertama, visual crane raksasa, dan rendering proyek masa depan. Pembangunan mudah dijual sebagai simbol kemajuan. Ia fotogenik. Ia politis. Ia menghasilkan citra.
Sebaliknya, pemeliharaan nyaris tidak pernah romantis.
Merawat drainase tidak semenarik meresmikan jalan baru. Memperbaiki cat yang mengelupas tidak memberi sorotan sebesar membangun fasad megah. Maintenance adalah kerja sunyi. Ia repetitif, rutin, dan sering dianggap sekadar biaya, bukan investasi.
Padahal justru di sanalah kualitas peradaban diuji.
Problem Bernama Pemeliharaan
Saat berjalan di sekitar kawasan masjid itu, saya melihat tanda-tanda yang memunculkan kegelisahan. Ada bagian yang tampak kurang terawat. Beberapa sudut terlihat seperti menunggu perhatian yang tak kunjung datang.
Saya juga melihat area-area yang memberi kesan bahwa kawasan ini dulu dirancang dengan visi lebih besar. Ada ruang yang seolah disiapkan untuk fasilitas tambahan—mungkin kawasan komersial, ruang wisata, atau fungsi publik lainnya. Tetapi sebagian tampak berhenti sebagai rencana.
Di situ kekaguman saya bergeser menjadi refleksi.
Mengapa kita sering kuat dalam membangun tetapi lemah dalam merawat?
Jawaban paling mudah tentu soal anggaran. Infrastruktur besar membutuhkan biaya operasional besar. Semakin kompleks bangunan, semakin mahal biaya perawatan. Struktur di wilayah pesisir bahkan menghadapi tantangan ekstra: korosi, kelembapan tinggi, abrasi, dan paparan garam yang mempercepat kerusakan material.
Tetapi masalahnya sering kali lebih dalam daripada sekadar dana.
Ada persoalan institusional.
Banyak warisan fisik di negeri ini dibangun dalam rezim kepemimpinan tertentu, tetapi tidak memiliki model tata kelola yang tahan terhadap pergantian kekuasaan. Ketika pemimpin berganti, prioritas ikut berganti. Program yang dulu dianggap penting bisa kehilangan patron politiknya.
Warisan fisik akhirnya menjadi korban siklus lima tahunan.
Kita kerap terjebak dalam logika kepemilikan politik: proyek dianggap milik figur, bukan milik publik. Akibatnya, ketika figur itu tidak lagi berkuasa, antusiasme untuk merawat warisannya ikut menurun.
Padahal ruang publik seharusnya tidak tunduk pada ego elektoral.
Bangunan yang sudah berdiri semestinya berhenti menjadi simbol individu dan mulai diperlakukan sebagai aset bersama.
Kota, Memori, dan Tanggung Jawab Kolektif
Sosiolog Maurice Halbwachs menulis bahwa memori kolektif selalu membutuhkan medium—dan ruang fisik adalah salah satunya. Kota menyimpan ingatan melalui bangunan, jalan, taman, dan ruang publik. Ketika ruang-ruang itu rusak atau diabaikan, yang hilang bukan hanya benda material, tetapi juga lapisan memori yang menyertainya.
Itulah mengapa merawat bangunan publik sesungguhnya bukan hanya urusan teknis.
Ia adalah tindakan menjaga ingatan.
Setiap kota memiliki cerita tentang apa yang ingin ia wariskan kepada generasi berikutnya. Ada kota yang dikenal dari pelabuhannya, ada yang dari pasar tradisionalnya, ada yang dari stadion atau rumah ibadahnya. Landmark menjadi simpul identitas.
Tetapi identitas tidak dibangun sekali jadi.
Ia harus dirawat terus-menerus.
Masalahnya, budaya kita sering masih berorientasi pada penciptaan simbol, bukan pemeliharaan makna. Kita lebih cepat membangun ikon daripada membangun sistem yang memastikan ikon itu tetap hidup.
Ini bukan hanya masalah pemerintah. Ada persoalan budaya yang lebih luas: kita sering menganggap merawat sebagai pekerjaan sekunder.
Padahal dalam banyak aspek kehidupan, merawat justru adalah bentuk cinta yang paling dewasa.
Membangun relasi mungkin membutuhkan gairah, tetapi mempertahankannya membutuhkan komitmen. Menanam pohon mungkin membutuhkan niat, tetapi membesarkannya membutuhkan ketekunan. Mendirikan bangunan membutuhkan modal, tetapi menjaganya membutuhkan karakter.
Dalam banyak hal, maintenance adalah bentuk kedewasaan.
Setelah Monumental, Apa?
Saya paham bahwa proyek besar dengan dana publik hampir selalu kontroversial. Kritik terhadap biaya, prioritas, dan urgensinya adalah hal yang wajar, bahkan sehat dalam demokrasi. Pertanyaan seperti “apakah ini benar-benar kebutuhan?” atau “adakah alternatif yang lebih mendesak?” adalah pertanyaan yang harus selalu diajukan.
Namun setelah bangunan itu berdiri, ada pertanyaan baru yang tak kalah penting.
Bukan lagi soal apakah dulu layak dibangun atau tidak.
Melainkan: sekarang setelah warisan itu ada, apakah kita cukup dewasa untuk merawatnya?
Pertanyaan ini, menurut saya, jauh lebih mendasar.
Sebab sebuah kota tidak hanya dikenang dari apa yang berhasil ia bangun, tetapi juga dari apa yang sanggup ia pelihara. Banyak bangsa besar tidak selalu unggul karena membangun yang paling megah, melainkan karena mampu menjaga yang pernah dibangun tetap relevan lintas generasi.
Di situlah peradaban bekerja.
Peradaban bukan hanya tentang menciptakan sesuatu yang monumental. Ia juga tentang kesediaan menanggung biaya—ekonomi, politik, dan moral—untuk memastikan warisan itu tetap hidup.
Pagi itu, sebelum kembali mengayuh sepeda, saya memandang masjid di teluk itu sekali lagi.
Air laut tetap bergerak, ombak kecil datang dan pergi, tiang-tiang pancang tetap menahan beban bangunan dengan diam. Saya tiba-tiba merasa bahwa bangunan itu seperti metafora yang sangat tepat bagi kehidupan bersama kita.
Sebuah kota, seperti masjid itu, tidak berdiri hanya karena ada struktur yang tampak di permukaan. Ia berdiri karena ada penyangga yang bekerja diam-diam di bawahnya.
Tiang-tiang itu adalah anggaran yang berkelanjutan. Tata kelola yang sehat. Kepemimpinan yang melampaui ego. Warga yang merasa memiliki. Dan kesadaran kolektif bahwa warisan publik bukan milik satu generasi.
Barangkali inilah cara pandang yang perlu kita bangun.
Bahwa legacy sejati bukanlah meninggalkan bangunan yang megah, melainkan mewariskan budaya merawat.
Sebab pada akhirnya, yang membuat sebuah warisan bertahan bukan semata beton terbaik atau desain termegah, melainkan satu hal yang jauh lebih langka: komitmen untuk terus peduli, bahkan ketika sorotan sudah lama pergi.
