Pendidikan Gratis sampai Universitas

Ada satu potongan video Presiden Prabowo Subianto yang membuat saya berhenti sejenak.

Dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN), 18 September 2026, Presiden mengatakan biaya pendidikan negeri, mulai SD, SMP, SMA hingga universitas negeri, harus gratis. Ia juga menyatakan akan membahas gagasan tersebut lebih lanjut dalam rapat terbatas.

Kalimat itu sederhana. Tetapi implikasinya tidak sederhana.

Selama ini, ketika berbicara tentang pendidikan gratis, pembicaraan publik lebih sering berhenti pada sekolah dasar dan menengah. Ketika gagasan tersebut dibawa sampai perguruan tinggi negeri, persoalannya menjadi jauh lebih kompleks.

Bagi keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas, diterima di universitas negeri dapat menjadi kabar yang membahagiakan sekaligus mencemaskan. Biaya pendidikan bukan hanya uang kuliah. Ada UKT, biaya tempat tinggal bagi mahasiswa yang harus meninggalkan daerah asal, transportasi, buku, perangkat komputer, praktikum, penelitian, hingga biaya hidup sehari-hari.

Karena itu, ketika Presiden mengatakan universitas negeri harus gratis, yang sedang dibicarakan sebenarnya bukan sekadar menghapus satu jenis tagihan. Yang dibicarakan adalah bagaimana negara memastikan kemampuan ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk melanjutkan pendidikan.

Gagasan tersebut layak dibicarakan serius.

Tetapi setelah kalimat itu muncul, pertanyaan berikutnya juga tidak bisa dihindari: berapa biayanya, siapa yang menjadi penerima, apa yang dimaksud gratis, dan dari mana negara membiayainya?

Pertanyaan itu bukan bentuk penolakan. Justru sebaliknya. Semakin besar sebuah kebijakan publik, semakin penting memastikan desainnya dapat bekerja.

Anggaran Pendidikan Besar

Presiden sendiri dalam pidatonya sudah mengantisipasi pertanyaan mengenai sumber dana. Ia menyebut uang yang dikorupsi, dicuri, atau diselewengkan sebagai salah satu sumber yang semestinya dikembalikan untuk kepentingan rakyat.

Pemberantasan korupsi dan pemulihan kerugian negara tentu penting. Tetapi untuk membiayai program permanen seperti pendidikan gratis, negara membutuhkan sumber pembiayaan yang juga permanen dan dapat diproyeksikan.

Uang hasil penindakan hukum bersifat tidak pasti, baik jumlah maupun waktunya. Karena itu, penerimaan dari penegakan hukum tidak cukup dijadikan fondasi utama untuk membiayai kewajiban belanja yang berlangsung setiap tahun.

Di sinilah pembicaraan mengenai APBN menjadi penting.

RAPBN 2027 mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun. Angka tersebut sangat besar dan menunjukkan bahwa pendidikan memang menjadi salah satu prioritas utama negara.

Tetapi ada satu hal yang perlu diluruskan.

Rp820,9 triliun bukan uang yang tersedia untuk kemudian dibagikan kepada mahasiswa agar mereka tidak membayar UKT.

Anggaran pendidikan mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari pendidikan dasar dan menengah, bantuan pendidikan, pembangunan serta rehabilitasi sarana, pembiayaan perguruan tinggi, hingga berbagai program lainnya. Anggaran tersebut juga tersebar melalui berbagai kementerian dan pemerintah daerah.

Karena itu, pertanyaan yang lebih tepat bukan apakah Indonesia mempunyai anggaran pendidikan yang besar.

Pertanyaannya adalah berapa tambahan anggaran yang diperlukan agar pendidikan negeri benar-benar bebas biaya, dan apakah tambahan tersebut dapat dibiayai secara berkelanjutan?

Ini penting karena pendidikan gratis bukan program yang cukup dibiayai sekali.

Begitu negara mengambil alih biaya yang sebelumnya dibayar keluarga, kebutuhan anggarannya akan muncul setiap tahun. Bahkan dapat meningkat seiring pertumbuhan jumlah peserta didik, kenaikan biaya operasional, kebutuhan tenaga pendidik, perkembangan teknologi, serta tuntutan peningkatan kualitas pendidikan.

Sumber pembiayaannya karena itu harus berasal dari ruang fiskal yang berkelanjutan.

Per 31 Agustus 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.055,6 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp2.295,7 triliun. Defisit APBN tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB.

Defisit tersebut masih berada dalam kerangka pengelolaan fiskal pemerintah. Tetapi angka tersebut juga menunjukkan bahwa setiap tambahan program permanen perlu diperhitungkan dengan cermat.

Pendidikan gratis tidak boleh dibangun dari asumsi bahwa selalu ada uang yang dapat ditemukan ketika pemerintah membutuhkannya.

Negara perlu menghitung kebutuhan terlebih dahulu, kemudian menentukan sumber pembiayaannya.

Ilustrasi dibuat dengan AI

Menata Ulang Prioritas Belanja Negara

Jika pemerintah ingin membangun ruang fiskal untuk pendidikan, ada beberapa jalan yang dapat ditempuh.

Penerimaan negara dapat diperkuat. Kepatuhan pajak dapat ditingkatkan. Kebocoran anggaran ditekan. Belanja pemerintah dievaluasi. Program yang kurang efektif diperbaiki agar anggaran yang sama menghasilkan manfaat yang lebih besar.

Di titik ini, Makan Bergizi Gratis atau MBG dapat menjadi salah satu contoh bagaimana evaluasi belanja negara seharusnya dilakukan.

Saya tidak melihat MBG sebagai program yang harus dipertentangkan dengan pendidikan. Pemenuhan gizi anak mempunyai hubungan dengan kesehatan dan kemampuan belajar. Anak yang mengalami masalah gizi tentu menghadapi hambatan yang berbeda dalam mengikuti proses pendidikan.

Karena itu, mempertahankan intervensi gizi bagi kelompok yang membutuhkan tetap mempunyai alasan kebijakan yang kuat.

Yang perlu dievaluasi adalah apakah desain, sasaran, dan biaya program sudah menghasilkan manfaat yang sebanding dengan sumber daya yang digunakan.

Pada APBN 2026, alokasi MBG mencapai Rp335 triliun. Untuk 2027, Badan Gizi Nasional mengajukan anggaran sekitar Rp240,20 triliun untuk pelaksanaan program tersebut. Skala anggaran ini membuat evaluasi bukan hanya penting, tetapi memang diperlukan.

Pertanyaannya bukan apakah MBG penting.

Pertanyaannya: apakah cakupan, sasaran, mekanisme distribusi dan biaya program sudah menjadi pilihan yang paling efektif untuk mencapai tujuan gizinya?

Ada daerah dengan tingkat kerentanan pangan dan gizi yang tinggi. Ada pula wilayah yang kondisi sosial-ekonominya relatif lebih baik. Kondisi yang berbeda tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengevaluasi desain intervensi.

Penajaman sasaran tidak otomatis berarti mengurangi manfaat program. Justru dapat berarti mengarahkan sumber daya lebih besar kepada kelompok yang mempunyai kebutuhan paling tinggi.

Prinsip yang sama seharusnya diterapkan pada belanja pemerintah lainnya.

Perjalanan dinas, kegiatan seremonial, rapat, pengadaan, sistem aplikasi, biaya administrasi, dan berbagai bentuk belanja birokrasi perlu terus dievaluasi berdasarkan manfaatnya. Efisiensi tidak berarti mengurangi pelayanan publik yang penting. Efisiensi berarti mengurangi pengeluaran yang manfaatnya tidak sebanding dengan biaya.

Namun pemerintah juga perlu berhati-hati.

Jangan menjanjikan pendidikan gratis dengan mengandalkan efisiensi yang belum pernah dihitung.

Jika pemerintah mengatakan bahwa sebagian pembiayaan pendidikan gratis akan diperoleh dari efisiensi belanja, masyarakat perlu mengetahui berapa nilai efisiensinya, berasal dari pos apa, dan apakah penghematan tersebut dapat dipertahankan setiap tahun.

Dengan begitu, kebijakan pendidikan gratis tidak dibangun di atas slogan fiskal.

Ia dibangun di atas perhitungan.

Pekerjaan Terbesar Pemerintah

Persoalan berikutnya justru lebih mendasar: apa yang sebenarnya dimaksud dengan pendidikan gratis?

Jika yang dimaksud adalah mahasiswa tidak lagi membayar UKT, kebijakannya relatif mudah didefinisikan.

Tetapi jika tujuan akhirnya adalah memastikan tidak ada anak yang gagal kuliah karena kondisi ekonomi keluarga, persoalannya menjadi jauh lebih luas.

Mahasiswa yang memperoleh pembebasan UKT tetap membutuhkan biaya tempat tinggal, makan, transportasi, buku, internet, perangkat komputer, praktikum dan kebutuhan akademik lainnya. Bagi mahasiswa dari keluarga miskin yang harus kuliah jauh dari daerah asal, biaya hidup bahkan dapat menjadi beban yang lebih besar daripada UKT.

Karena itu, pemerintah perlu menentukan apakah yang hendak dihapus adalah biaya pendidikan atau hambatan ekonomi untuk memperoleh pendidikan.

Keduanya tidak selalu sama.

Indonesia sebenarnya sudah mempunyai instrumen untuk membantu kelompok kurang mampu, salah satunya KIP Kuliah. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan program tersebut untuk sekitar 1,2 juta mahasiswa.

Jika pemerintah ingin bergerak menuju pendidikan tinggi negeri gratis, pengalaman dari program bantuan tersebut dapat menjadi dasar untuk memperbaiki penargetan.

Ada beberapa pilihan kebijakan.

Pemerintah dapat membebaskan UKT seluruh mahasiswa PTN. Pilihan ini sederhana dari sisi administrasi, tetapi konsekuensi fiskalnya besar karena subsidi juga diterima oleh keluarga yang sebenarnya mampu membayar.

Pilihan lain adalah pembebasan penuh bagi mahasiswa miskin dan rentan, sementara mahasiswa dari kelompok ekonomi yang lebih mampu tetap membayar sesuai kemampuan.

Alternatif berikutnya adalah subsidi progresif. Semakin rendah kemampuan ekonomi keluarga, semakin besar subsidi yang diterima.

Perbedaan pilihan tersebut bukan persoalan teknis kecil. Ia menentukan berapa besar anggaran yang harus disediakan negara dan siapa yang menerima manfaat terbesar.

Jika tujuan pendidikan gratis adalah memastikan kondisi ekonomi tidak menghalangi anak berprestasi untuk kuliah, maka subsidi terbesar seharusnya diarahkan kepada mereka yang memang menghadapi hambatan ekonomi paling besar.

Namun pembiayaan mahasiswa bukan satu-satunya persoalan.

PTN juga membutuhkan dana untuk membayar dosen, menjalankan laboratorium, membiayai penelitian, memelihara fasilitas, menyediakan layanan akademik dan mengembangkan kualitas pendidikan.

Jika mahasiswa tidak lagi membayar UKT, negara harus memastikan perguruan tinggi memperoleh penggantian pembiayaan yang memadai.

Dengan demikian, pendidikan gratis bagi mahasiswa harus berjalan bersamaan dengan pembiayaan yang sehat bagi perguruan tinggi.

Jangan sampai negara berhasil menghapus UKT tetapi pada saat yang sama mengurangi kemampuan universitas untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas.

Ukuran keberhasilannya karena itu tidak cukup berupa jumlah mahasiswa yang tidak lagi membayar.

Pemerintah perlu melihat apakah akses mahasiswa miskin meningkat, angka putus kuliah menurun, kualitas pembelajaran tetap terjaga, dan kesenjangan akses pendidikan tinggi antarwilayah berkurang.

Jika indikator tersebut tidak diperhatikan, pendidikan gratis berisiko menjadi kebijakan yang populer secara administratif tetapi tidak menyelesaikan persoalan akses pendidikan secara utuh.

Karena itu, saya berharap pernyataan Presiden tentang pendidikan gratis tidak berhenti pada pidato.

Jika pemerintah memang ingin mulai menjalankannya pada 2027, yang dibutuhkan bukan hanya pengumuman, tetapi peta jalan yang jelas.

Jenjang pendidikan mana yang diprioritaskan? Siapa yang memperoleh pembebasan? Berapa kebutuhan anggarannya? Bagaimana PTN dikompensasi? Bagaimana sekolah negeri membiayai operasionalnya? Dari mana sumber pembiayaan jangka panjangnya?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut justru perlu dijawab sebelum kebijakan diberlakukan secara luas.

Semakin jelas jawabannya, semakin mudah pula masyarakat menilai kebijakan tersebut.

Ada alasan lain mengapa waktu pelaksanaan dan transparansi penting.

2029 adalah tahun pemilu. Karena itu, semakin dekat sebuah kebijakan besar dengan tahun pemilu, semakin penting pemerintah memberikan dasar kebijakan yang transparan dan dapat diuji publik.

Bukan untuk menebak motif politik di balik sebuah kebijakan, tetapi agar manfaat kebijakan dapat dibedakan dari momentum politiknya.

Jika pendidikan gratis mulai dijalankan lebih awal dan indikator keberhasilannya terbuka, masyarakat mempunyai cukup waktu untuk melihat hasilnya.

Pada akhirnya, pertanyaan “duitnya dari mana?” justru merupakan pertanyaan yang sehat.

Jawabannya tidak cukup dengan menunjuk uang hasil pemberantasan korupsi. Tidak cukup pula dengan menunjuk angka Rp820,9 triliun dalam anggaran pendidikan.

Yang dibutuhkan adalah perhitungan yang lebih jujur: berapa biaya pendidikan gratis, siapa yang perlu dibantu, program apa yang harus diperkuat, belanja mana yang dapat diefisienkan, penerimaan mana yang dapat ditingkatkan, dan bagaimana negara memastikan pembiayaan tersebut tersedia setiap tahun.

Jika gagasan pendidikan gratis hendak diwujudkan, maka pekerjaan terbesar pemerintah bukan sekadar mencari uang.

Pekerjaan terbesarnya adalah menata kembali cara negara membiayai pendidikan.

Pendidikan gratis sampai universitas akan menjadi kebijakan yang berarti jika negara mampu membuktikan tiga hal sekaligus: akses semakin terbuka, kualitas pendidikan tetap terjaga, dan pembiayaannya dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

Itulah pekerjaan yang sekarang menunggu pemerintah.