Perang Melawan Narkoba Membutuhkan Seluruh Kekuatan Bangsa

Keseriusan Kapolri baru dalam memberantas narkoba patut mendapat dukungan masyarakat. Sejumlah operasi penindakan, instruksi pemetaan kawasan rawan peredaran narkoba, hingga kebijakan internal Polri yang melarang anggotanya menggunakan vape menunjukkan bahwa persoalan ini memperoleh perhatian serius dalam kepemimpinan baru.

Ada perkembangan yang menarik dari kebijakan tersebut. Polri tidak hanya berhadapan dengan peredaran narkotika dalam bentuk konvensional. Penyalahgunaan rokok elektrik atau vape sebagai media konsumsi narkotika cair memperlihatkan bahwa modus peredaran terus berkembang. Perangkat yang selama ini dikenal sebagai bagian dari gaya hidup sebagian masyarakat ternyata dapat disalahgunakan untuk memasukkan zat terlarang ke dalam tubuh.

Menurut data yang diberitakan ANTARA pada Oktober 2026, BNN menemukan 1.716 dari 1.745 sampel cairan vape yang diperiksa mengandung narkotika atau zat psikoaktif baru. Temuan ini perlu dibaca secara proporsional karena sampel tersebut bukan pengujian acak terhadap seluruh produk vape di pasaran. Namun, hasilnya cukup menjadi peringatan bahwa ancaman penyalahgunaan narkoba telah memasuki ruang yang mungkin sebelumnya tidak banyak dicurigai masyarakat.

Persoalan ini tidak bisa dianggap kecil. Data BNN tahun 2025 memperkirakan terdapat sekitar 4,15 juta penyalahguna narkoba di Indonesia, dengan prevalensi 2,11 persen penduduk usia 15–64 tahun. Angka tersebut meningkat dibandingkan prevalensi 1,73 persen pada 2023.

Bagi saya, perkembangan ini menjadi alasan untuk memberikan dukungan lebih luas kepada upaya pemberantasan narkoba. Polri membutuhkan dukungan, tetapi tanggung jawab mengatasi persoalan ini tidak mungkin dibebankan kepada kepolisian sendiri.

Penindakan harus memutus bisnis narkoba

Pergantian Kapolri dari Listyo Sigit Prabowo kepada Suyudi Ario Seto pada 1 Oktober 2026 menjadi momentum penting. Pengalaman Suyudi sebagai Kepala BNN sebelumnya memberikan bekal tersendiri dalam memahami persoalan narkotika.

Langkah Polri menerbitkan Surat Edaran Nomor SE/9/X/2026 tanggal 30 Oktober 2026 yang melarang personelnya menggunakan vape, baik di dalam maupun di luar kedinasan, patut diapresiasi. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pencegahan dimulai dari lingkungan internal kepolisian.

Namun, penindakan perlu diarahkan sampai ke sumber persoalan. Produsen, pemasok, bandar, distributor, dan jaringan keuangan harus menjadi sasaran. Penelusuran aset dan pencucian uang juga penting agar bisnis narkoba kehilangan keuntungan ekonominya.

Koordinasi Polri dengan BNN, BPOM, Bea Cukai, dan instansi terkait perlu diperkuat. Perkembangan narkotika cair melalui vape membutuhkan kemampuan pengujian laboratorium, pengawasan perdagangan daring, dan pengawasan jalur distribusi.

Pada saat yang sama, masyarakat perlu memperoleh pemahaman yang benar. Tidak semua pengguna vape terlibat narkoba. Yang harus diperangi adalah penyalahgunaan perangkat dan peredaran cairan yang mengandung zat terlarang. Ketepatan informasi penting agar kewaspadaan tidak berubah menjadi prasangka.

Peran agama

Ada satu kekuatan masyarakat yang menurut saya perlu mendapat perhatian lebih besar: lembaga agama.

Selama ini, pembicaraan tentang pemberantasan narkoba lebih sering berpusat pada aparat dan pemerintah. Padahal, lembaga agama memiliki jaringan pembinaan yang menjangkau keluarga, sekolah, pesantren, gereja, dan komunitas umat.

MUI sebenarnya telah memiliki Fatwa Nomor 53 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa memproduksi, mengedarkan, dan menyalahgunakan narkoba tanpa hak hukumnya haram. Bahkan, pada April 2026, Komisi Fatwa MUI menegaskan bahwa vape yang terbukti mengandung narkotika juga haram.

Karena itu, yang diperlukan bukan semata-mata menerbitkan fatwa baru, tetapi memperluas sosialisasi dan penerapannya dalam kehidupan umat. MUI, PGI, KWI, PHDI, WALUBI, MATakin, dan organisasi keagamaan lainnya dapat mengambil peran melalui keputusan, seruan, dan pedoman sesuai kewenangan masing-masing.

Pesan antinarkoba perlu menjadi bagian dari khutbah, khotbah, pendidikan agama, pembinaan remaja, dan pendampingan keluarga. Rumah ibadah juga dapat menjadi ruang kegiatan positif bagi generasi muda.

Pendekatan agama harus tegas terhadap perbuatan, tetapi tetap memberi ruang pertolongan kepada korban ketergantungan. Mereka membutuhkan rehabilitasi dan pendampingan, bukan pengucilan.

Bersama melindungi generasi bangsa dari ancaman narkoba.

Jangan biarkan polisi berjuang sendiri

Pemberantasan narkoba membutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas. Polri menegakkan hukum dan membongkar jaringan. Pemerintah memperkuat regulasi, pengawasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Lembaga agama membangun ketahanan moral dan sosial. Keluarga, sekolah, serta masyarakat menjaga lingkungan masing-masing.

Saya kira momentum kepemimpinan Kapolri sekarang perlu disambut dengan dukungan nyata. Jangan sampai keseriusan aparat hanya menjadi urusan institusi kepolisian, sementara kekuatan masyarakat belum bergerak secara sepadan.

Narkoba merusak manusia, keluarga, dan masa depan generasi. Menghadapinya membutuhkan ketegasan hukum sekaligus kekuatan pendidikan, nilai agama, dan kepedulian sosial.

Polisi dapat membongkar jaringan narkoba, tetapi membangun masyarakat yang tahan terhadap narkoba membutuhkan keterlibatan seluruh kekuatan bangsa.