Perbendaharaan Kita: Uang Publik, Amanah Publik

Uang negara sering kali dianggap urusan pemerintah semata. Jauh dari perhatian sehari-hari warga biasa. Padahal, setiap rupiah yang dikelola negara—dari pengumpulan hingga penggunaannya—pada dasarnya berasal dari rakyat dan kembali untuk rakyat. Pajak yang kita bayarkan, hingga hasil pengelolaan sumber daya alam adalah bagian dari kantong besar yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, atau APBN. Maka, pengelolaan uang negara sejatinya adalah urusan kita bersama. Ia bukan hanya soal angka dan sistem, tetapi soal kepercayaan, tanggung jawab, dan masa depan bersama.

Perbendaharaan negara adalah sistem dan proses untuk mengatur arus masuk dan keluarnya uang negara. Di Indonesia, tugas ini dijalankan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di bawah Kementerian Keuangan. DJPb berperan sebagai bendahara besar republik, yang memastikan bahwa uang negara dikelola secara tertib, aman, transparan, dan bermanfaat. Peran ini mencakup berbagai aktivitas penting: mulai dari mencairkan anggaran ke kementerian/lembaga, mengatur kas negara, hingga menyusun laporan keuangan pemerintah pusat.

Uang negara sendiri berasal dari berbagai sumber. Sebagian besar berasal dari pajak yang dibayar masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, ada penerimaan dari bea cukai, dividen BUMN, PNBP, dan jika dibutuhkan, juga dari pinjaman atau utang. Uang ini tidak hanya disimpan, tapi dibelanjakan untuk berbagai kepentingan rakyat. Pemerintah menggunakannya untuk membayar gaji pegawai negeri, membangun jalan dan jembatan, mendanai sekolah dan rumah sakit, memberikan bantuan sosial, hingga menstimulasi perekonomian.

Ilustrasi dibuat dengan ChatGPT

Agar uang negara benar-benar sampai ke tempat yang tepat, proses pembayarannya harus berjalan dengan rapi. Di sinilah peran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) menjadi sangat vital. KPPN adalah ujung tombak DJPb di daerah. Ketika sebuah instansi vertikal ingin mencairkan anggaran operasional kantor, atau mengajukan pembayaran proyek, KPPN akan memeriksa kelengkapannya dan menyalurkan dana sesuai prosedur. Proses ini berlaku pula untuk bansos, gaji ASN, hingga proyek-proyek strategis nasional.

Di era modern ini, pengelolaan keuangan negara juga ditopang oleh teknologi. Pemerintah telah mengembangkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), serta Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), yang memungkinkan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan dilakukan secara digital dan real time. Dengan sistem ini, keterlambatan bisa diminimalkan, kesalahan bisa dicegah, dan yang paling penting: setiap proses bisa ditelusuri dan diawasi secara terbuka.

Pengawasan menjadi unsur penting lainnya dalam perbendaharaan negara. Pemerintah tidak bekerja sendirian. Ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melakukan audit eksternal, Inspektorat Jenderal Kementerian yang melakukan pengawasan internal, serta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban oleh tiap instansi pengguna anggaran. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar uang negara tidak bocor atau disalahgunakan.

Tak hanya untuk pemerintah pusat, keuangan negara juga mengalir ke seluruh penjuru tanah air. Melalui Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), Insentif Fiskal, dan Dana Desa, pemerintah pusat mentransfer dana ke pemerintah daerah dan desa. Tujuannya untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Di banyak desa, Dana Desa telah membantu membangun jalan, jembatan kecil, posyandu, sarana air bersih, hingga mendanai kegiatan pemberdayaan ekonomi. Ketika dikelola dengan baik dan jujur, uang negara bisa benar-benar membawa perubahan.

Mengelola keuangan negara tentu tidak cukup hanya dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran. Negara juga harus memastikan likuiditas—yakni kecukupan dana tunai—agar belanja bisa dilakukan tepat waktu. DJPb memiliki sistem kas negara yang cermat, untuk memantau dan mengelola dana setiap hari. Penempatan dana dilakukan dengan aman dan efisien, sementara pencairan dilakukan sesuai kebutuhan. Ini seperti menjaga agar sebuah keluarga besar tidak pernah kehabisan uang di saat genting, tapi juga tidak menyimpan terlalu banyak hingga tidak produktif.

Dalam situasi tertentu, negara juga perlu berutang. Banyak yang memandang utang negara secara negatif. Namun pada kenyataannya, utang bisa menjadi alat pembangunan jika dikelola secara hati-hati. Pemerintah berutang untuk membangun infrastruktur yang manfaatnya bisa dirasakan lintas generasi. Yang terpenting adalah menjaga proporsinya, memastikan penggunaannya tepat sasaran, dan memiliki rencana yang jelas untuk pengembaliannya. Utang bukan masalah jika ia menjadi solusi yang bijak.

Saat krisis datang, seperti pandemi COVID-19, keuangan negara menjadi tumpuan utama. Belanja negara diarahkan ulang untuk bantuan sosial, subsidi kesehatan, perlindungan UMKM, dan penguatan daya beli masyarakat. DJPb bertindak cepat untuk menyalurkan dana secara fleksibel dan responsif. Dalam momen seperti inilah, kecepatan dan ketepatan perbendaharaan benar-benar diuji.

Melihat ke depan, sistem perbendaharaan negara harus terus berevolusi. Dunia sedang bergerak ke arah digital, dan begitu pula dengan pengelolaan keuangan publik. Selain itu, tantangan lingkungan dan ketimpangan sosial juga menuntut pendekatan baru. Perbendaharaan masa depan harus tidak hanya cerdas secara fiskal, tetapi juga peduli secara sosial dan lingkungan.

Pada akhirnya, perbendaharaan bukanlah sekadar urusan teknis para pegawai di Kementerian Keuangan. Ia adalah bagian dari jantung pemerintahan dan denyut nadi kehidupan masyarakat. Karena itulah, uang negara harus dipahami, diawasi, dan dijaga oleh seluruh rakyat. Bukan karena kita curiga, tapi karena kita peduli. Kita ingin setiap rupiah benar-benar kembali menjadi manfaat: sekolah gratis, jalan bagus, layanan kesehatan yang terjangkau, dan masa depan yang lebih cerah.

Uang negara adalah uang kita. Dan perbendaharaan adalah kita semua.