Program Sudah Kencang, Birokrasi Harus Siap Ngegas Bareng

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hadir dengan semangat baru dan program-program besar. Dari ketahanan pangan, pengembangan industri nasional, penguatan pertahanan, hingga investasi dalam sumber daya manusia—semua dirancang untuk membawa Indonesia melompat lebih jauh ke masa depan.

Namun, di balik gebrakan tersebut, kita perlu mengakui satu hal penting: keberhasilan program-program besar itu tidak semata tergantung pada ide dan anggaran, tapi juga pada bagaimana semuanya dijalankan. Dan dalam konteks negara, pelaksana utamanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).

Di sinilah perhatian kita perlu diarahkan. Bukan untuk menyalahkan atau mengkritik secara keras, tapi untuk bersama-sama melihat apa yang masih bisa diperbaiki.

Presiden Prabowo sendiri dalam berbagai kesempatan menyampaikan harapan agar birokrasi Indonesia bisa lebih lincah, adaptif, dan hasil-oriented. Dalam sidang kabinet, ia menyampaikan secara terbuka, bahwa birokrasi kita sangat terkenal lambat dan ribet. Pernyataan ini bukan dimaksudkan untuk menyudutkan, melainkan sebagai ajakan untuk melakukan refleksi bersama.

Ilustrasi dibuat dengan ChatGPT

Sebagai tulang punggung pemerintahan, ASN memegang peran yang sangat strategis. Mereka hadir di semua lini pelayanan—dari pusat sampai desa. Dan dalam banyak hal, justru ASN-lah yang selama ini memastikan pelayanan publik tetap berjalan meski dalam kondisi yang penuh tantangan. Termasuk saat pandemi, kita bisa melihat bagaimana ASN tetap bekerja di lapangan, menjalankan tugas di tengah risiko.

Tapi tantangan hari ini berbeda. Di era yang serba cepat dan digital, ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik juga berubah. Masyarakat ingin layanan yang tidak hanya cepat, tapi juga transparan dan berdampak nyata. Pemerintah pusat sudah menyiapkan berbagai kebijakan besar. Maka, birokrasi pun perlu menyesuaikan kecepatan agar semua program bisa berjalan seiring.

Transformasi birokrasi bukan tentang menyalahkan siapa pun, melainkan tentang menyesuaikan diri dengan zaman. ASN di era sekarang bukan hanya dituntut untuk patuh pada aturan, tapi juga kreatif dalam menyelesaikan masalah. Bukan hanya administratif, tapi juga inovatif.

Untuk itu, perlu ada perubahan dari sistem dan budaya kerja. Selama ini, kita terlalu fokus pada proses, tapi kurang memberi ruang untuk hasil. Padahal, banyak ASN yang sebenarnya punya inisiatif, namun terhambat oleh sistem yang belum cukup mendukung. Mereka butuh ruang untuk bereksperimen, untuk mencoba cara baru, tanpa takut disalahkan ketika menemui hambatan.

Di sinilah pentingnya kepemimpinan di tingkat menengah birokrasi. Para pejabat fungsional dan struktural di level operasional harus diberi kepercayaan lebih, didukung dengan pelatihan, dan diberi ruang untuk memimpin perubahan. Banyak dari mereka yang justru paling tahu tantangan di lapangan dan punya gagasan solutif.

Digitalisasi juga bisa menjadi alat bantu penting. Tapi harus dilakukan dengan pendekatan yang benar. Jangan sampai digitalisasi justru membuat kerja semakin rumit. Sebaliknya, teknologi harus dirancang untuk menyederhanakan alur kerja, mempercepat proses, dan mengurangi beban administratif.

Akan lebih baik lagi jika ada unit pengawal khusus yang bisa memantau pelaksanaan program prioritas lintas kementerian dan lembaga. Tujuannya bukan untuk mengontrol, tapi untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana, serta memberi dukungan teknis dan koordinasi jika ada kendala. ASN tidak perlu merasa diawasi, tapi justru merasa dibantu dan difasilitasi untuk sukses menjalankan tugasnya.

Kita juga perlu membangun sistem penilaian kinerja ASN yang lebih adil dan berbasis dampak. Ketika ASN berhasil menjalankan program yang berdampak positif, ia harus mendapat apresiasi yang pantas. Sebaliknya, jika ada hambatan, perlu pendekatan pembinaan dan pendampingan, bukan hukuman semata. Dengan begitu, semangat ASN untuk berkontribusi akan tumbuh lebih kuat.

Reformasi birokrasi seharusnya bukan soal kritik, tapi kolaborasi. Pemerintah pusat, kementerian, lembaga, dan ASN di daerah semua perlu bekerja dalam satu irama. Karena pada akhirnya, kesuksesan pemerintahan lima tahun ke depan akan sangat ditentukan oleh kemampuan kita membangun birokrasi yang sehat, kuat, dan melayani.

Momentum reformasi ini sedang terbuka lebar. Presiden sudah memberikan sinyal yang jelas: beliau ingin birokrasi yang lebih cepat, lebih gesit, dan berdampak nyata. Kini saatnya seluruh elemen birokrasi menjawab tantangan itu—bukan dengan rasa terpaksa, tapi dengan semangat untuk ikut membangun bangsa.

Mari kita bayangkan: jika visi besar presiden bisa dijalankan oleh birokrasi yang solid dan adaptif, maka perubahan nyata bukan lagi angan-angan. Tapi kenyataan yang bisa kita lihat, rasakan, dan banggakan bersama.