Purbaya, Mahabharata, dan Dharma yang Tak Selalu Membawa Kemenangan
Writer, Walker, Cyclist, and Alumnus of The Open University (UT) and UPN Veteran. Views expressed are my own and do not represent any organization.
·waktu baca 9 menit
Tulisan dari Sigid Mulyadi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ada sesuatu yang menarik dari kisah Purbaya Yudhi Sadewa. Baru setahun lalu ia datang ke Kementerian Keuangan dengan gaya yang berbeda, membawa keyakinan bahwa ekonomi harus didorong lebih berani dan tidak terlalu lama terjebak dalam pertumbuhan di sekitar lima persen.
Setahun kemudian, ia harus meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Pada 14 September 2026, Presiden Prabowo Subianto menggantinya dengan Suahasil Nazara, setelah Purbaya genap sekitar satu tahun menjalankan tugas sebagai bendahara negara.
Tidak ada satu penjelasan resmi yang sederhana tentang mengapa pergantian itu terjadi. Purbaya sendiri mengatakan pergantian tersebut merupakan hak prerogatif Presiden dan menepis anggapan bahwa gesekan internal menjadi penyebab pencopotannya, meskipun ia mengaku kecewa dengan keputusan tersebut.
Lalu, entah mengapa, saya justru teringat Mahabharata. Bukan karena Purbaya harus disamakan dengan Arjuna, Karna, Bhishma, Yudhistira, apalagi Duryodhana, karena perbandingan semacam itu terlalu mudah dan justru bisa membuat cerita yang sebenarnya rumit menjadi sederhana.
Yang membuat Mahabharata menarik adalah persoalan tentang dharma. Bukan dalam pengertian ajaran agama, tetapi dalam pengertian yang sangat manusiawi: tentang kewajiban, tanggung jawab, pilihan, dan konsekuensi dari sebuah peran.
Mahabharata tidak selalu mempertemukan manusia dengan pilihan antara benar dan salah. Kadang seseorang justru harus memilih ketika dua hal yang sama-sama dianggap benar berdiri berhadap-hadapan, dan dari sanalah persoalan menjadi jauh lebih rumit.
Ketika Dua Kebenaran Bertemu
Arjuna berdiri di medan perang bukan karena ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Justru karena ia terlalu banyak mengetahui apa yang sedang dipertaruhkan, ia menjadi ragu pada pilihan yang ada di hadapannya.
Di hadapannya bukan orang-orang asing, melainkan guru, saudara, kerabat, dan orang-orang yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya. Sebagai seorang ksatria, ia memiliki kewajiban, tetapi sebagai manusia ia juga memiliki perasaan.
Persoalannya bukan sekadar apakah ia harus berperang atau tidak. Ia sedang berhadapan dengan benturan kewajiban, antara apa yang harus dilakukan dan apa yang ingin dihindarinya.
Di situlah dharma menjadi menarik. Dharma bukan sekadar aturan yang mengatakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, melainkan pertanyaan yang lebih sulit: apa yang seharusnya dilakukan ketika setiap pilihan membawa konsekuensinya sendiri?
Barangkali situasi semacam itulah yang, dalam konteks yang tentu saja sangat berbeda, sedikit banyak tergambar dalam satu tahun perjalanan Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Purbaya berhadapan dengan angka-angka APBN, pasar keuangan, dunia usaha, birokrasi, kebijakan moneter, sekaligus agenda pembangunan pemerintah.
Semua itu mempunyai kepentingan masing-masing dan semuanya menuntut perhatian. Seorang Menteri Keuangan harus mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi pada saat yang sama harus menjaga kesehatan APBN.
Ia harus memastikan program pemerintah dapat dibiayai, tetapi juga harus menjaga kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Ia harus berani mengambil kebijakan, tetapi juga harus menghitung risiko dari keberanian itu.
Ia harus bergerak cepat, tetapi tidak boleh kehilangan kehati-hatian. Masalahnya, semua hal itu sama-sama penting dan tidak semuanya selalu bisa didorong dengan kekuatan yang sama pada waktu yang sama.
Purbaya dan Medan yang Berubah
Salah satu ciri yang paling mudah dikenali dari masa Purbaya adalah keberaniannya mendorong ekonomi melalui likuiditas. Salah satu kebijakan yang paling banyak mendapat perhatian adalah penempatan Rp200 triliun dana pemerintah di perbankan untuk mendorong likuiditas dan kredit.
Logikanya sebenarnya sederhana. Uang yang terlalu lama mengendap tentu tidak banyak membantu perekonomian, sehingga jika likuiditas bertambah, kredit diharapkan bergerak, dunia usaha memperoleh pembiayaan, konsumsi meningkat, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi ikut terdorong.
Purbaya tampaknya memang percaya pada logika tersebut. Bahkan menjelang akhir masa jabatannya, ia mengatakan perekonomian Indonesia sudah siap bergerak menuju pertumbuhan 6 persen dan melihat sejumlah capaian pertumbuhan sebagai tanda bahwa ekonomi mulai bergerak lebih kuat.
Angka-angka itu memang tidak bisa begitu saja diabaikan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,39 persen pada kuartal IV 2025, kemudian 5,61 persen pada kuartal I 2026 dan 5,29 persen pada kuartal II 2026.
Tetapi ekonomi tidak pernah hanya berbicara tentang satu angka. Ketika kebijakan fiskal semakin aktif digunakan untuk mendorong pertumbuhan, muncul pertanyaan lain mengenai defisit, stabilitas, koordinasi dengan kebijakan moneter, serta kepercayaan pasar terhadap arah kebijakan pemerintah.
Dua hal itu sebenarnya bisa benar pada saat yang sama. Pertumbuhan ekonomi bisa membaik, sementara kekhawatiran terhadap fiskal tetap muncul.
Sebuah kebijakan bisa mempunyai alasan yang masuk akal, tetapi pada saat yang sama menghasilkan konsekuensi yang harus dibayar. Begitu pula sebuah kebijakan yang menimbulkan kekhawatiran tidak otomatis berarti seluruh tujuan awalnya keliru.
Mungkin di sinilah kita sering tergoda membuat kesimpulan terlalu cepat. Jika pertumbuhan naik, kita mengatakan kebijakannya berhasil, sementara jika kemudian ada persoalan fiskal atau pasar merespons negatif, kita buru-buru mengatakan kebijakan itu salah.
Padahal ekonomi tidak sesederhana itu. Ada begitu banyak variabel yang bergerak bersamaan, dan keputusan ekonomi hampir selalu menghasilkan manfaat sekaligus risiko.
Dharma Seorang Menteri Keuangan
Lalu apa sebenarnya dharma seorang Menteri Keuangan? Mendorong pertumbuhan tentu penting, tetapi menjaga APBN tetap sehat juga sama pentingnya.
Memastikan program pemerintah dapat dibiayai adalah kewajiban, tetapi menjaga kredibilitas fiskal dan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara juga tidak kalah penting. Masalahnya justru karena semua jawaban tersebut benar.
Itulah sebabnya pekerjaan Menteri Keuangan tidak pernah sesederhana memilih antara berani dan hati-hati. Ia harus terus menimbang kapan pemerintah perlu bergerak lebih cepat dan kapan pemerintah harus menahan diri.
Berapa besar risiko yang boleh diambil? Seberapa jauh APBN dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan, dan kapan pemerintah harus mulai mengerem agar ruang fiskal tidak semakin sempit?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak mempunyai satu jawaban yang berlaku untuk semua keadaan. Jawabannya bisa berubah mengikuti keadaan ekonomi, kebutuhan pemerintah, kondisi pasar, bahkan perubahan prioritas pembangunan.
Dan mungkin karena itulah jabatan Menteri Keuangan sering kali merupakan pekerjaan yang sunyi. Ketika kebijakan berhasil, keberhasilannya segera menjadi milik pemerintah, sementara ketika kebijakan menimbulkan persoalan, orang dengan mudah mencari siapa yang harus bertanggung jawab.
Purbaya sendiri tampaknya merasa telah menjalankan tugasnya dengan cukup baik. Dalam berbagai pernyataannya menjelang akhir masa jabatan, ia tetap menunjuk pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu capaian yang membuatnya puas selama memimpin Kementerian Keuangan.
Tetapi Presiden mempunyai pertimbangan sendiri. Dan pada akhirnya, jabatan publik memang seperti itu: menjalankan amanah dan mempertahankan jabatan bukanlah hal yang sama.
Ketika Medan Berubah
Pergantian Purbaya menjadi Suahasil juga menarik jika dilihat dari sudut ini. Suahasil bukan orang yang datang dari luar sistem, melainkan orang yang telah lama berada di Kementerian Keuangan dan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Setelah dilantik, Suahasil menyampaikan komitmennya untuk menjaga disiplin fiskal dan kredibilitas pengelolaan keuangan negara. Ia juga menegaskan bahwa APBN tetap harus digunakan untuk mendorong pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi.
Maka pergantian ini tidak harus dibaca sebagai perpindahan dari “pertumbuhan” ke “penghematan.” Pertumbuhan tetap menjadi tujuan, hanya saja penekanan dan cara mencapainya bisa saja berubah.
Mungkin memang ada masa ketika sebuah pemerintahan membutuhkan orang yang berani mendorong ekonomi lebih keras. Ada pula masa ketika yang dibutuhkan adalah orang yang lebih menekankan kepastian, disiplin, dan kredibilitas.
Bukan berarti yang satu benar dan yang lain salah. Medannya berubah, maka penekanannya bisa berubah.
Dan di sinilah saya kembali teringat Mahabharata. Orang-orang di dalam kisah itu tidak selalu menghadapi persoalan karena mereka tidak tahu mana yang baik, tetapi karena mereka memiliki lebih dari satu kewajiban yang harus dijalankan pada saat yang sama.
Bhishma memiliki sumpah. Karna memiliki kesetiaan. Yudhistira memiliki komitmen pada kebenaran, sementara Arjuna memiliki kewajiban sebagai ksatria sekaligus pergulatan sebagai manusia.
Namun semua pilihan itu membawa konsekuensi. Tidak seorang pun bisa mengambil pilihan lalu meminta dunia berhenti menagih harga dari pilihan tersebut.
Tidak Semua Dharma Membawa Kemenangan
Mungkin ini bagian yang paling menarik dari Mahabharata. Dharma tidak pernah datang bersama jaminan kemenangan, karena orang yang memegang teguh pilihannya belum tentu mendapatkan akhir yang ia inginkan.
Orang yang merasa telah melakukan yang benar tetap mungkin harus kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Dan bukankah kehidupan kita juga sering seperti itu?
Seseorang bisa memilih bertahan dalam pekerjaannya karena merasa itu tanggung jawab, namun pada akhirnya ia tetap dipindahkan. Seseorang bisa menjaga integritasnya, tetapi tetap tidak mendapatkan jabatan yang diharapkan.
Seseorang bisa bekerja sebaik-baiknya, lalu suatu hari atasannya tetap memutuskan bahwa orang lain lebih dibutuhkan. Ada banyak hal dalam kehidupan yang memang tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita, termasuk bagaimana orang lain menilai dan mengambil keputusan terhadap diri kita.
Jabatan publik bahkan lebih keras lagi. Seorang pejabat dapat datang dengan gagasan, menjalankan kebijakan, memperoleh hasil, menghadapi kritik, kemudian pada suatu hari menerima keputusan bahwa tugasnya telah selesai.
Mungkin itulah yang terjadi pada Purbaya. Kita tidak mengetahui seluruh pertimbangan Presiden, dan tidak memiliki dasar yang cukup untuk mengatakan bahwa satu kebijakan tertentu sendirilah yang menyebabkan pergantian itu.
Yang kita tahu, Purbaya meninggalkan jabatan setelah sekitar satu tahun. Ia merasa telah memberikan yang terbaik menurut ukuran yang ia gunakan, sementara Presiden menggunakan kewenangannya untuk menentukan siapa yang selanjutnya memimpin Kementerian Keuangan.
Keduanya tidak harus saling meniadakan. Seorang pemimpin bisa merasa puas terhadap pekerjaan yang telah dilakukan, sementara atasannya tetap memiliki pertimbangan lain yang membuatnya mengambil keputusan berbeda.
Jabatan Bukan Garis Akhir
Mungkin kita terlalu sering menilai seseorang dari bagaimana cerita jabatannya berakhir. Ketika seseorang diberhentikan, kita bertanya apa kesalahannya, seolah-olah berakhirnya jabatan dengan sendirinya merupakan bukti bahwa sesuatu telah berjalan keliru.
Padahal akhir sebuah jabatan tidak selalu bisa menjelaskan seluruh perjalanan seseorang. Purbaya datang dengan keyakinannya, membuat pilihan, menjalankan kebijakan, memperoleh hasil yang menurutnya positif, menghadapi kritik, dan akhirnya meninggalkan kursinya.
Setahun mungkin terasa terlalu singkat untuk menilai seluruh pekerjaan seseorang. Tetapi satu tahun juga cukup panjang untuk memperlihatkan betapa rumitnya sebuah jabatan.
Ia memperlihatkan bahwa mengelola keuangan negara bukan sekadar mengatur angka. Di belakang setiap angka ada pilihan tentang siapa yang harus didahulukan, risiko mana yang harus diambil, dan konsekuensi mana yang harus ditanggung.
Karena itu, saya kira kisah Purbaya tidak harus berakhir pada pertanyaan: mengapa ia dicopot? Ada pertanyaan yang mungkin lebih menarik, yaitu apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang merasa telah menjalankan dharmanya, tetapi ternyata perjalanan itu harus berhenti sebelum ia sendiri menghendakinya.
Mahabharata tidak memberi jawaban yang sederhana atas pertanyaan semacam itu. Ia hanya memperlihatkan bahwa manusia tidak selalu dapat mengendalikan hasil dari pilihannya, sementara yang bisa dilakukan adalah berusaha bertanggung jawab terhadap pilihan yang dibuatnya dan kemudian bersedia menerima konsekuensinya.
Mungkin itu pula yang dapat kita lihat dari satu tahun Purbaya. Bukan untuk membenarkannya dan bukan pula untuk menyalahkannya, melainkan untuk memahami bahwa menjalankan negara memang tidak pernah sesederhana memilih antara benar dan salah.
Kadang kita harus memilih antara dua hal yang sama-sama penting. Pertumbuhan atau kehati-hatian, keberanian atau stabilitas, kecepatan atau kepastian, risiko atau perlindungan.
Tidak ada pilihan yang benar-benar bebas dari harga. Dan mungkin persoalan terbesar dalam hidup memang bukan memilih antara yang benar dan yang salah, melainkan memilih ketika dua-duanya terasa benar.
Di situlah dharma menjadi penting. Bukan karena ia menjanjikan kemenangan, melainkan karena ia mengingatkan bahwa setiap jabatan adalah amanah, setiap pilihan memiliki harga, dan setiap manusia pada akhirnya harus bersedia hidup dengan konsekuensi dari pilihannya sendiri.