Terperangkap dalam Bayangan Media Sosial
Writer, Walker, Cyclist, and Alumnus of The Open University (UT) and UPN Veteran. Views expressed are my own and do not represent any organization.
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Sigid Mulyadi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Suatu hari, saya berbincang dengan seorang teman yang memiliki smartphone serta akun Instagram dan Facebook. Namun, ia lebih suka melihat status WhatsApp teman-temannya daripada mengikuti berita. Ketika saya bertanya tentang kasus ijazah yang ramai diperdebatkan atau pergerakan IHSG dan lain-lain, ia tidak terlalu memahami persoalannya, bahkan tidak tahu.
Saya sempat berkomentar, enak sekali hidupnya. Ia tidak perlu ikut pusing memikirkan kegaduhan politik dan ekonomi, apalagi persoalan dunia yang setiap hari memenuhi linimasa.
Percakapan sederhana itu membuat saya berpikir. Jangan-jangan banyak orang menjalani kehidupan seperti teman saya. Mereka memiliki akses terhadap teknologi, tetapi tidak merasa perlu mengikuti semua perdebatan yang berlangsung di ruang digital.
Jika demikian, ada persoalan yang patut kita renungkan: apakah kegaduhan media sosial benar-benar menggambarkan keadaan masyarakat, atau hanya menggambarkan sebagian masyarakat yang kebetulan paling terlihat?
Bayangan di Dinding Gua
Pertanyaan itu mengingatkan saya pada alegori gua Plato. Dalam Republic, Plato menggambarkan manusia yang sejak lahir terbelenggu di dalam gua. Mereka hanya melihat bayangan benda-benda di dinding dan menganggapnya sebagai kenyataan karena tidak mengenal dunia di luar gua.
Alegori tersebut terasa relevan ketika kita mengamati perilaku pengguna media sosial. Seseorang setiap hari menyaksikan kritik terhadap pemerintah, membaca komentar bernada kemarahan, dan mengikuti perdebatan politik. Algoritma, pilihan akun, serta lingkaran pertemanannya terus menyajikan percakapan serupa.
Lama-kelamaan, apa yang terlihat di layar menjadi dasar untuk memahami keadaan masyarakat. Ia merasa tahu apa yang dipikirkan orang banyak, apa yang membuat mereka marah, dan kebijakan apa yang mereka tolak.
Padahal, media sosial hanya memperlihatkan bagian tertentu dari kenyataan. Bayangan yang terlihat memang berasal dari sesuatu yang nyata, tetapi tidak dengan sendirinya menggambarkan keseluruhan objek yang menghasilkan bayangan tersebut.
Kritik terhadap pemerintah bisa sungguh-sungguh. Kemarahan yang diekspresikan juga bisa nyata. Namun, frekuensi kemunculannya di linimasa tidak otomatis menunjukkan seberapa luas pandangan itu dianut masyarakat.
Ketika Intelektual Ikut Terperangkap
Persoalan menjadi lebih serius ketika sebagian kaum intelektual menggunakan kegaduhan digital untuk menyimpulkan suasana hati masyarakat, kemudian menjadikannya dasar untuk menyerang pemerintah atau pihak lain.
Saya tidak sedang mempersoalkan hak mereka untuk mengkritik. Kritik terhadap kebijakan pemerintah dapat berangkat dari analisis yang kuat, bahkan ketika kebijakan itu tidak sedang ramai dibicarakan. Yang perlu diuji adalah dasar pengetahuan yang digunakan untuk membangun kritik.
Ada perbedaan antara menyatakan bahwa sebuah kebijakan mendapat banyak kecaman di media sosial dan menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat menolaknya. Pernyataan pertama dapat diperiksa melalui percakapan digital. Pernyataan kedua membutuhkan bukti yang lebih representatif, seperti survei dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan atau penelitian lapangan yang relevan.
Jumlah komentar, tanda suka, dan unggahan viral bukan pengganti ukuran opini publik.
Ironisnya, pendidikan tinggi dan kemampuan mengolah teori tidak otomatis membebaskan seseorang dari keterbatasan informasi. Seseorang bisa sangat piawai menjelaskan fenomena dengan teori politik, tetapi kesimpulannya tetap lemah jika bahan yang digunakan hanya berasal dari lingkungan digital yang sempit.
Ketika keyakinan bertemu dengan informasi yang terus mengonfirmasinya, orang bisa semakin yakin bahwa dirinya telah memahami kenyataan. Padahal, ia mungkin hanya semakin mengenal bayangan yang sama.
Pemerintah Juga Bisa Berada di Dalam Gua
Pemerintah tidak otomatis lebih memahami realitas hanya karena memiliki kekuasaan dan akses terhadap laporan resmi. Pejabat bisa saja lebih banyak menerima informasi formal, indikator kinerja, dan laporan bawahan daripada mendengar persoalan yang berkembang di masyarakat.
Akibatnya, dua kesalahan bisa terjadi sekaligus. Pengkritik menganggap kegaduhan media sosial sebagai suara seluruh rakyat, sedangkan pemerintah menganggapnya sekadar keributan kelompok tertentu. Keduanya berisiko salah membaca masyarakat karena bertolak dari sumber informasi yang terbatas.
Posisi mereka memang berbeda. Pengkritik tidak wajib mewakili seluruh masyarakat, sedangkan pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memahami persoalan publik dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai.
Karena itu, pemerintah tidak harus membaca setiap komentar di media sosial. Namun, pemerintah perlu memiliki mekanisme untuk menangkap keluhan masyarakat, menguji informasi yang berkembang, dan memeriksa apakah kritik digital berkaitan dengan masalah nyata. Sebaliknya, para pengkritik juga perlu membedakan antara pengalaman kelompoknya dan keadaan masyarakat secara keseluruhan.
Keluar dari gua, dalam konteks ini, bukan berarti meninggalkan media sosial lalu menganggap semua yang dijumpai di dunia nyata pasti benar. Berita, laporan resmi, survei, dan pengalaman langsung sama-sama memiliki keterbatasan. Yang diperlukan adalah kesediaan menguji satu sumber dengan sumber lain.
Saya teringat kembali kepada teman saya. Ketidaktahuannya tentang isu yang ramai tidak membuktikan bahwa ia mewakili mayoritas masyarakat. Namun, keberadaannya mengingatkan saya bahwa dunia yang memenuhi pikiran sebagian orang belum tentu memenuhi pikiran orang lain.
Mungkin persoalan kita bukan kekurangan orang yang berani berbicara tentang keadaan masyarakat. Persoalannya adalah kecenderungan merasa telah memahami masyarakat hanya karena setiap hari melihatnya melalui layar.