Tone Deaf: Saat Label Menggantikan Argumen
Writer, Walker, Cyclist, and Alumnus of The Open University (UT) and UPN Veteran. Views expressed are my own and do not represent any organization.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Sigid Mulyadi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ada kata-kata yang tiba-tiba menemukan kehidupan baru di media sosial. Salah satunya tone deaf.
Secara harfiah, istilah ini merujuk pada ketidakmampuan membedakan atau mengenali nada musik. Namun dalam percakapan sehari-hari, terutama di media sosial, maknanya telah bergeser. Tone deaf kini dipakai untuk menyebut seseorang yang dianggap tidak peka, gagal membaca suasana, tidak memahami perasaan orang lain, atau berbicara pada waktu dan tempat yang dianggap tidak tepat.
Belakangan, istilah ini kembali ramai setelah konten seorang selebritas tentang mindfulness di tengah “zaman berita buruk” menjadi bahan perdebatan. Sejumlah warganet mempertanyakan relevansi ajakan untuk menjaga jarak dari derasnya berita buruk ketika sebagian orang sedang berhadapan langsung dengan tekanan ekonomi, bencana, persoalan lingkungan, dan berbagai masalah sosial.
Yang menarik bukan semata-mata apakah selebritas itu benar atau salah. Yang lebih menarik adalah bagaimana sebuah istilah seperti tone deaf bekerja di ruang publik kita.
Ia bermula sebagai kritik terhadap sebuah pesan, tetapi dengan cepat dapat berubah menjadi penilaian terhadap pribadi. Dari “pesan ini kurang peka” bergeser menjadi “orang ini tidak peka”. Dari kritik terhadap satu unggahan berubah menjadi penilaian terhadap karakter seseorang.
Di titik itulah kita perlu berhenti sejenak.
Ketika Empati Berhadapan dengan Kenyataan yang Berbeda
Saya bisa memahami mengapa konten tersebut memancing kritik. Ada jarak yang kadang sulit terlihat ketika seseorang berbicara dari ruang yang relatif nyaman kepada orang-orang yang sedang berjuang melewati keadaan yang tidak nyaman.
Bagi sebagian orang, berita buruk adalah sesuatu yang bisa dimatikan. Ponsel bisa diletakkan, media sosial bisa ditutup, dan berita bisa dihindari untuk sementara. Tetapi bagi orang yang sedang kehilangan pekerjaan, menghadapi kenaikan biaya hidup, tinggal di wilayah terdampak bencana, atau bergantung pada kebijakan pemerintah, persoalan tersebut bukan sekadar “berita”. Ia adalah kenyataan sehari-hari.
Karena itu, kritik terhadap konteks sebuah pesan bukan sesuatu yang otomatis tidak masuk akal. Tetapi memahami kritik tidak sama dengan membenarkan setiap bentuk pelabelan.
Kita hidup di zaman ketika potongan video beberapa detik bisa mewakili seseorang yang telah berbicara selama belasan menit. Kalimat yang kehilangan konteks dapat berubah menjadi bukti. Ekspresi wajah menjadi simbol. Bahkan latar tempat seseorang berbicara dapat ditarik menjadi kesimpulan mengenai kepeduliannya kepada orang lain.
Media sosial menyukai sesuatu yang cepat dipahami, mudah dibagikan, dan mengandung muatan emosi. Persoalan yang rumit sering kalah menarik dibanding satu label yang sederhana.
“Tone deaf.”
Dua kata. Selesai.
Padahal persoalan manusia hampir tidak pernah sesederhana itu.
Dari Selebritas ke Presiden
Masalahnya menjadi lebih serius ketika bahasa yang sama masuk ke dalam percakapan politik.
Istilah tone deaf telah digunakan untuk mengkritik pemerintah, termasuk terkait pernyataan pejabat maupun kebijakan yang dianggap kurang menangkap keadaan dan emosi masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah juga menegaskan bahwa mereka mendengar masyarakat dan menjalankan berbagai program untuk menjawab persoalan yang dihadapi rakyat. Perdebatan kemudian tidak lagi sekadar tentang sebuah kalimat, tetapi tentang apakah pemerintah benar-benar memahami keadaan masyarakat dan menerjemahkan pemahaman itu ke dalam kebijakan.
Di sinilah standar kita seharusnya lebih tinggi.
Ketika seorang selebritas disebut tone deaf, dampaknya terutama berada pada reputasi pribadi. Tetapi ketika presiden atau pemerintah disebut tone deaf, pertanyaannya menyangkut sesuatu yang lebih konkret: apakah kebijakan merespons kebutuhan masyarakat, apakah pemerintah membuka ruang kritik, dan apakah hasil kebijakan sesuai dengan tujuan yang dijanjikan.
Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada labelnya sendiri.
Sebab pemerintah bisa mengatakan bahwa mereka mendengar rakyat. Masyarakat juga berhak mengatakan bahwa sebuah kebijakan atau pernyataan terasa tidak sesuai dengan keadaan yang mereka alami.
Keduanya tidak harus saling meniadakan.
Kritik Membutuhkan Lebih dari Sekadar Label
Di sinilah saya merasa kita perlu berhati-hati menggunakan kata tone deaf.
Bukan karena istilah tersebut tidak berguna. Ia berguna untuk mengingatkan bahwa komunikasi publik bukan hanya soal apa yang ingin disampaikan, tetapi juga bagaimana pesan itu diterima oleh orang yang hidup dalam kondisi berbeda.
Masalah muncul ketika label itu berhenti menjadi pintu masuk menuju kritik dan justru menjadi kesimpulan akhir.
“Dia tone deaf.”
Lalu selesai.
Tidak ada lagi pertanyaan: bagian mana yang tidak peka? Dalam konteks apa? Kepada siapa? Apa datanya? Apa dampak nyata dari kebijakan atau pernyataan tersebut?
Kritik yang baik justru dimulai dari pertanyaan-pertanyaan itu.
Kita juga perlu menyadari bias diri sendiri. Tuduhan “tidak peka” cenderung lebih mudah diterima ketika diarahkan kepada tokoh yang tidak kita sukai, dan lebih mudah ditolak ketika menimpa tokoh yang kita dukung.
Di situlah ukuran kritik kita diuji.
Apakah kita sungguh sedang memperjuangkan kepekaan, atau hanya mencari alasan untuk memenangkan kelompok kita?
Pada akhirnya, persoalan tone deaf mungkin bukan hanya tentang orang yang gagal membaca suasana. Ia juga tentang kita sebagai pengguna media sosial yang semakin terbiasa mengambil kesimpulan dari potongan-potongan kecil.
Kita hidup dalam banjir informasi, tetapi belum tentu menjadi masyarakat yang lebih terinformasi. Kita memiliki akses terhadap begitu banyak suara, tetapi belum tentu semakin pandai mendengarkan.
Karena itu, setiap kali seseorang disebut tone deaf, mungkin kita tidak perlu buru-buru bertanya, “Benarkah dia tidak peka?”
Pertanyaan pertama justru lebih sederhana: apa yang sebenarnya dia katakan atau lakukan?
Setelah itu, barulah kita bertanya: apa konteksnya, siapa yang terdampak, apa datanya, dan apa yang bisa diperbaiki?
Kita tidak harus kehilangan empati hanya karena menuntut bukti. Kita juga tidak harus kehilangan daya kritis hanya karena mencoba memahami konteks.
Sebab tone deaf semestinya menjadi alarm agar kita kembali mendengar, bukan palu untuk menghukum. Ia seharusnya membuka percakapan tentang jarak sosial, empati, kekuasaan, kebijakan, dan pengalaman hidup yang berbeda—bukan menutup semuanya dengan dua kata.
Barangkali ada bentuk ketidakpekaan yang lebih berbahaya daripada tidak mampu membaca suasana: ketika kita begitu sibuk menuduh orang lain tidak peka, sampai lupa mendengarkan apa yang sebenarnya sedang terjadi.