Konten dari Pengguna

Uang Rakyat dan Cara Negara Berbelanja

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Sigid Mulyadi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Ada satu bagian menarik dari pidato Presiden Prabowo Subianto saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, 14 November 2026. Presiden menyoroti kebocoran anggaran negara yang antara lain bersumber dari cara pemerintah membelanjakan uang. Belanja barang dan jasa selama ini masih dilakukan sendiri-sendiri oleh kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, hingga rumah sakit. Akibatnya, barang yang sama bisa dibeli dengan harga berbeda.

Contohnya sederhana. Setiap daerah membutuhkan komputer, kendaraan, dan berbagai peralatan pelayanan publik. Rumah sakit membutuhkan alkes dan obat-obatan. Namun, masing-masing melakukan pengadaan sendiri. Padahal, jika barang, spesifikasi, dan kualitasnya sama, tidak ada alasan perbedaan harga yang terlalu jauh tidak dipertanyakan.

Presiden menilai pola belanja semacam itu menyimpan potensi pemborosan besar. Ia menginginkan pengadaan barang dan jasa yang serupa dikonsolidasikan agar negara memiliki daya tawar lebih kuat dan memperoleh harga yang lebih efisien. Bahkan, potensi penghematannya diperkirakan dapat mencapai puluhan persen.

Pernyataan tersebut mengundang renungan yang lebih luas. Selama ini, kita sering membicarakan keterbatasan anggaran negara, kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Namun, mungkin kita belum cukup memberi perhatian pada satu persoalan mendasar: bagaimana uang yang sudah tersedia itu dibelanjakan.

Negara sebagai Pembeli Besar

Jika dilihat dari sisi ekonomi, pemerintah sesungguhnya memiliki posisi tawar yang sangat besar. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah secara bersama-sama merupakan pembeli barang dan jasa dalam jumlah sangat besar. Kebutuhannya berulang dan sebagian memiliki spesifikasi yang relatif seragam.

Namun, kekuatan tersebut tidak selalu dimanfaatkan. Setiap instansi merencanakan dan melaksanakan pengadaan berdasarkan kebutuhan serta anggarannya sendiri. Fragmentasi ini membuat pemerintah kehilangan sebagian daya tawar yang seharusnya dimiliki sebagai pembeli besar.

Pengadaan yang terpisah juga membuka ruang bagi disparitas harga, proses yang berulang, dan ketidakefisienan. Dalam kondisi tertentu, perbedaan harga memang dapat dijelaskan oleh lokasi, biaya distribusi, volume pembelian, maupun karakteristik barang. Tetapi, jika barang dan kualitasnya sama, sementara selisih harganya sulit dijelaskan, persoalan tersebut patut mendapat perhatian.

Di sinilah konsolidasi pengadaan menjadi relevan. Dengan menghimpun kebutuhan, menyeragamkan spesifikasi, dan menggabungkan volume pembelian, pemerintah berpeluang memperoleh harga yang lebih kompetitif.

Tentu, konsolidasi tidak berarti semua barang harus dibeli dengan satu harga tanpa mempertimbangkan kondisi geografis dan kebutuhan daerah. Obat-obatan, misalnya, tetap harus memperhatikan kebutuhan medis dan karakteristik fasilitas kesehatan. Standardisasi juga tidak boleh mengorbankan kualitas maupun membatasi persaingan penyedia.

Efisiensi Bukan Sekadar Urusan Pengadaan

Ada persoalan lain yang menurut saya lebih penting untuk direnungkan. Kita selama ini cenderung mengukur keberhasilan pengelolaan anggaran dari sisi kepatuhan, ketepatan pelaksanaan, penyerapan, dan penyelesaian pertanggungjawaban.

Semua itu diperlukan. Namun, kepatuhan terhadap prosedur belum otomatis menjamin bahwa negara memperoleh barang dan jasa dengan harga paling efisien.

Sebuah instansi bisa saja melaksanakan pengadaan sesuai ketentuan, menyelesaikan seluruh dokumen, dan mempertanggungjawabkan anggarannya. Tetapi, jika barang yang sama sebenarnya bisa diperoleh dengan harga lebih murah melalui pembelian bersama, masih ada persoalan efisiensi yang belum terjawab.

Artinya, keberhasilan belanja negara tidak cukup dilihat dari apakah anggaran telah dibelanjakan sesuai aturan. Perlu pula dilihat apakah setiap rupiah menghasilkan manfaat yang sepadan.

Kita juga perlu berhati-hati dalam memahami istilah kebocoran. Tidak setiap perbedaan harga merupakan markup, apalagi korupsi. Keduanya membutuhkan pembuktian. Namun, sistem pengadaan yang tidak efisien dapat menciptakan ruang pemborosan yang seharusnya bisa dicegah.

Ilustrasi dibuat dengan AI

Uang Siapa yang Kita Belanjakan?

Barangkali persoalan ini berawal dari cara kita memandang anggaran. Dalam praktik birokrasi, setiap instansi memiliki pagu, program, kegiatan, dan kewenangan masing-masing. Tidak jarang muncul anggapan bahwa anggaran tersebut merupakan urusan internal instansi yang bersangkutan.

Padahal, uang yang dikelola kementerian bukan uang kementerian. Anggaran pemerintah daerah bukan pula uang milik pemerintah daerah. Semuanya berasal dari sumber daya publik yang dipercayakan kepada pemerintah untuk dikelola demi kepentingan masyarakat.

Kesadaran ini seharusnya melekat pada setiap tahapan pengelolaan keuangan negara, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Bayangkan jika penghematan dari belanja yang tidak efisien dapat dialihkan untuk memperbaiki sekolah, meningkatkan fasilitas rumah sakit, membangun infrastruktur, atau memperluas pelayanan publik. Manfaatnya tentu jauh lebih nyata bagi masyarakat.

Karena itu, persoalan belanja negara tidak semestinya hanya menjadi perhatian pejabat pengadaan, pengelola anggaran, atau auditor. Ini merupakan urusan bersama karena setiap pemborosan pada akhirnya mengurangi kesempatan masyarakat memperoleh manfaat dari uangnya sendiri.

Pidato Presiden di Palu mengingatkan kita pada sesuatu yang sebenarnya sederhana, tetapi sering luput dalam praktik birokrasi: mengelola uang rakyat menuntut tanggung jawab lebih dari sekadar menghabiskannya sesuai prosedur.

Negara mungkin memiliki banyak instansi, banyak program, dan banyak kewenangan. Namun, uang yang dikelola tetap satu sumber: uang rakyat. Semestinya, kesadaran itulah yang menyatukan cara negara membelanjakannya.