Usai Lebaran, Kredit Bermasalah Naik: Alarm bagi Ekonomi Rumah Tangga
Praktisi Pemerintahan, Alumnus UPN Veteran - Disclamer: Tulisan tidak mewakili pandangan dari organisasi
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Sigid Mulyadi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Hari-hari setelah Lebaran sering kali tampak tenang di permukaan. Jalanan mulai kembali lengang. Terminal dan bandara perlahan kehilangan hiruk-pikuk arus mudik. Pusat perbelanjaan yang sebelumnya dipadati manusia kembali bernafas normal. Orang-orang kembali bekerja, kembali pada rutinitas, kembali menjalani hidup seperti biasa.
Namun ketenangan itu sering kali menipu.
Di banyak rumah, setelah ketupat habis dan tamu terakhir pulang, ada suara lain yang mulai terdengar lebih nyaring: notifikasi tagihan kartu kredit, cicilan paylater, pinjaman daring, hingga kewajiban bulanan yang jatuh tempo nyaris bersamaan.
Baru-baru ini, Kumparan melaporkan pernyataan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai meningkatnya kredit bermasalah masyarakat setelah Lebaran 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyebut bahwa pasca-Idulfitri memang terdapat kecenderungan meningkatnya tekanan secara siklikal terhadap kualitas kredit, terutama pada segmen konsumsi. Menurutnya, lonjakan pengeluaran untuk mudik, konsumsi rumah tangga, hingga kebutuhan sosial selama Lebaran kerap menekan kapasitas pembayaran debitur dalam jangka pendek. Meski demikian, OJK menilai kondisi tersebut masih terkendali karena rasio non-performing loan (NPL) tetap berada di bawah 3 persen dan biasanya kembali membaik setelah periode Lebaran berlalu.
Secara statistik, kabar itu mungkin terdengar menenangkan. Tidak ada krisis. Tidak ada kepanikan. Sistem keuangan masih stabil.
Tetapi saya justru melihat sesuatu yang lebih sunyi—dan mungkin lebih mengkhawatirkan.
Angka NPL yang rendah sering kali bekerja seperti foto dari ketinggian: ia menunjukkan pemandangan besar, tetapi gagal memperlihatkan retakan kecil di rumah-rumah warga. Di balik angka yang terlihat aman, ada banyak keluarga yang sedang hidup dengan napas finansial pendek. Sedikit saja pengeluaran tak terduga datang, mereka langsung limbung.
Dan Lebaran, sayangnya, sering menjadi ujian paling nyata dari kerentanan itu.
Lebaran dan Beban Sosial yang Tidak Tertulis
Di atas kertas, pengeluaran Lebaran terlihat sederhana: tiket mudik, kebutuhan makanan, pakaian baru, zakat, THR untuk keluarga, dan biaya silaturahmi. Namun dalam praktik sosial masyarakat Indonesia, Lebaran jauh lebih kompleks dari daftar belanja.
Lebaran adalah panggung sosial.
Ada dorongan untuk pulang kampung dengan membawa “bukti keberhasilan.” Ada rasa tidak enak jika datang tanpa oleh-oleh. Ada tekanan halus untuk memberi amplop kepada keponakan. Ada standar tak tertulis bahwa hari raya harus dirayakan secara meriah.
Dalam masyarakat yang sangat komunal seperti Indonesia, pengeluaran saat Lebaran sering kali tidak sepenuhnya lahir dari kebutuhan pribadi, melainkan dari ekspektasi sosial.
Sosiolog Pierre Bourdieu pernah menjelaskan bahwa konsumsi sering menjadi instrumen simbolik untuk mempertahankan martabat sosial. Orang membeli bukan semata karena membutuhkan, tetapi karena ingin diakui.
Fenomena itu terasa sangat relevan saat Lebaran.
Masalahnya, penghasilan masyarakat tidak tumbuh secepat ekspektasi sosial yang dibebankan kepada mereka. Biaya hidup meningkat, harga kebutuhan pokok fluktuatif, lapangan kerja informal masih rapuh, sementara tekanan untuk tetap terlihat “baik-baik saja” terus hidup.
Ketika pendapatan tidak cukup, kredit hadir sebagai jalan pintas.
Buy now pay later, pinjaman daring, kartu kredit, hingga cicilan konsumtif tumbuh karena menawarkan satu hal yang paling dicari masyarakat: ruang bernapas sementara.
Sayangnya, ruang bernapas itu sering dibayar mahal di bulan berikutnya.
Rapuhnya Kelas Menengah Indonesia
Fenomena meningkatnya kredit bermasalah pasca-Lebaran juga memperlihatkan rapuhnya kelas menengah Indonesia.
Banyak orang terlihat mapan dari luar. Mereka memiliki pekerjaan tetap, kendaraan, rumah cicilan, dan gaya hidup yang tampak stabil.
Namun stabilitas itu sering kali sangat tipis.
Ekonom Hyman Minsky menyebut kondisi ini sebagai financial fragility—situasi ketika rumah tangga tampak sehat secara nominal, tetapi sangat rentan terhadap guncangan kecil.
Lebaran menjadi salah satu guncangan tersebut.
Jika satu momentum tahunan saja mampu membuat banyak rumah tangga kesulitan membayar cicilan, maka persoalan sebenarnya bukan pada Lebaran, melainkan pada fondasi ekonomi keluarga yang terlalu rapuh.
Ini juga menunjukkan paradoks ekonomi Indonesia.
Konsumsi rumah tangga selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Setiap Ramadan dan Lebaran, pemerintah kerap merayakan peningkatan transaksi sebagai indikator ekonomi bergerak positif.
Namun kita jarang bertanya: apakah konsumsi itu benar-benar lahir dari peningkatan kesejahteraan, atau justru dari ekspansi utang?
Jika pertumbuhan ekonomi ditopang oleh masyarakat yang berutang demi bertahan pada ritme sosial, maka kita sedang membangun optimisme di atas fondasi yang retak.
Dampak yang Lebih Luas bagi Perekonomian
Kredit bermasalah bukan sekadar urusan bank dan debitur.
Jika kualitas kredit memburuk, perbankan akan lebih berhati-hati menyalurkan pinjaman baru. Akibatnya, pelaku UMKM dan sektor produktif bisa ikut terdampak karena akses pembiayaan mengetat.
Di tingkat rumah tangga, masyarakat yang terbebani cicilan akan menekan konsumsi pada bulan-bulan berikutnya. Mereka berhenti belanja, menunda kebutuhan lain, dan fokus menutup lubang keuangan.
Dalam jangka panjang, tekanan utang juga memengaruhi kesehatan mental. Kecemasan finansial sering memicu konflik keluarga, menurunkan produktivitas kerja, dan menciptakan rasa gagal yang diam-diam menghancurkan harga diri seseorang.
Ekonomi pada akhirnya bukan hanya tentang angka pertumbuhan, tetapi tentang kualitas hidup manusia yang menjalaninya.
Menata Ulang Cara Kita Merayakan
Pemerintah tentu perlu memperkuat perlindungan daya beli masyarakat, menjaga stabilitas harga pangan, serta memastikan pertumbuhan pendapatan yang lebih sehat.
Industri keuangan juga harus lebih bertanggung jawab agar kemudahan akses kredit tidak berubah menjadi jebakan konsumsi.
Tetapi refleksi paling penting justru ada pada kita sendiri.
Mungkin sudah waktunya kita menata ulang cara memaknai Lebaran.
Hari raya tidak seharusnya menjadi ajang demonstrasi kemampuan ekonomi. Tidak harus pulang dengan barang paling banyak. Tidak harus terlihat sukses di hadapan keluarga besar.
Kesederhanaan seharusnya tidak membuat seseorang merasa malu.
Karena kemenangan setelah Ramadan sejatinya bukan tentang seberapa besar kita berbelanja.
Melainkan tentang apakah setelah hari raya berakhir, kita masih bisa menjalani hidup dengan tenang—tanpa dihantui tagihan yang datang lebih cepat daripada gaji bulan berikutnya.