Ketahanan Pangan Dimulai dari Tambak Udang
Praktisi Budidaya dan Pemerhati SDM Akuakultur
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Sigit E Praptono tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDi tengah berbagai upaya mewujudkan swasembada pangan, perhatian publik Indonesia masih didominasi oleh beras, jagung, dan kedelai. Padahal, paradigma ketahanan pangan global telah berubah. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menegaskan bahwa masa depan penyediaan pangan dunia semakin bertumpu pada sektor akuakultur.
Laporan The State of World Fisheries and Aquaculture (SOFIA) 2026 mencatat bahwa pada tahun 2024 produksi perikanan dan akuakultur dunia mencapai rekor 235 juta ton, dengan produksi hewan akuatik sebesar 195 juta ton. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, produksi akuakultur hewan akuatik menembus 103 juta ton, menyumbang 53 persen dari total produksi hewan akuatik dunia dan lebih dari 59 persen pangan akuatik yang dikonsumsi manusia. Nilai produksinya mencapai US$371 miliar, sementara sekitar 3,1 miliar penduduk dunia memperoleh sedikitnya 20 persen kebutuhan protein hewaninya dari pangan akuatik (FAO, 2026).
Pesan dari data tersebut sangat jelas. Ketahanan pangan abad ke-21 tidak lagi hanya dimulai dari sawah, tetapi juga dari tambak. Dalam konteks Indonesia, budidaya udang merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki peran ganda, yakni sebagai penyedia protein berkualitas sekaligus penghasil devisa.
Namun, tantangan terbesar saat ini bukan sekadar meningkatkan produksi, melainkan menghasilkan udang secara efisien, berkelanjutan, dan mampu memenuhi tuntutan pasar global yang semakin ketat terhadap keamanan pangan dan ketertelusuran produk.
Indonesia sebenarnya memiliki modal yang sangat kuat. Garis pantai yang panjang, iklim tropis yang mendukung sepanjang tahun, serta pengalaman panjang dalam budidaya udang menjadikan Indonesia termasuk salah satu produsen akuakultur terbesar dunia. Namun, keunggulan sumber daya tersebut belum sepenuhnya bertransformasi menjadi keunggulan daya saing.
Di tengah fluktuasi harga udang dunia, kenaikan harga pakan, meningkatnya biaya energi, dan ancaman penyakit seperti White Spot Syndrome Virus (WSSV), Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease (AHPND), maupun Enterocytozoon hepatopenaei (EHP), efisiensi usaha menjadi faktor penentu keberhasilan budidaya.
Kondisi ini memberikan pelajaran penting bahwa peningkatan produktivitas tidak dapat lagi dicapai hanya dengan menambah padat tebar atau meningkatkan penggunaan sarana produksi. Justru pendekatan tersebut sering kali meningkatkan biaya sekaligus memperbesar risiko penyakit. Pengalaman negara-negara produsen utama menunjukkan bahwa keberhasilan budidaya modern lebih ditentukan oleh kualitas manajemen daripada sekadar besarnya investasi.
Ekuador merupakan contoh nyata. Dalam satu dekade terakhir, negara ini berkembang menjadi salah satu eksportir udang terbesar di dunia melalui pendekatan yang relatif sederhana tetapi sangat disiplin. Fokus mereka bukan pada penggunaan input sebanyak mungkin, melainkan pada efisiensi.
Penggunaan benur berkualitas tinggi, manajemen pakan berbasis data, pengoperasian aerator sesuai kebutuhan biomassa, serta pencatatan yang lengkap mampu menghasilkan biaya produksi yang kompetitif. Bahkan ketika perdagangan produk perikanan global mengalami perlambatan pada 2024, Ekuador tetap mempertahankan posisinya sebagai salah satu eksportir utama dunia yang ditopang oleh ekspor udang.
Pelajaran lain datang dari Vietnam. Negara ini pernah mengalami kerugian besar akibat berbagai penyakit udang, tetapi kemudian melakukan transformasi melalui pembangunan sistem biosekuriti yang lebih kuat. Penggunaan nursery dua tahap (two-stage culture), zonasi tambak, reservoir, pengolahan air, hingga pemanfaatan sensor kualitas air dan teknologi digital menjadi bagian dari sistem budidaya mereka.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengendalian penyakit bukan semata-mata bergantung pada penggunaan obat atau bahan kimia, melainkan pada kemampuan membangun sistem yang mampu mencegah risiko sejak awal.
Thailand memberikan contoh yang berbeda. Keberhasilan negara tersebut tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh budaya disiplin terhadap standar. Penerapan Good Aquaculture Practices (GAP), audit internal, pencatatan yang lengkap, dan ketertelusuran produk menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan pasar internasional. Dengan kata lain, daya saing dibangun melalui tata kelola, bukan sekadar kapasitas produksi.
Lalu, bagaimana posisi Indonesia? Sesungguhnya Indonesia telah memiliki fondasi yang sangat baik melalui Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB). Standar ini mengatur hampir seluruh aspek penting budidaya, mulai dari pemilihan lokasi, kualitas air, penggunaan benur, biosekuriti, pengelolaan pakan, kesehatan udang, pengelolaan limbah, dokumentasi, hingga ketertelusuran. Jika dicermati, substansi CBIB sebenarnya telah mengadopsi prinsip-prinsip yang diterapkan negara-negara produsen utama dunia.
Persoalannya terletak pada implementasi. Dalam praktiknya, CBIB masih sering dipersepsikan sebagai persyaratan administratif untuk memperoleh sertifikat atau memenuhi audit. Akibatnya, penerapan di lapangan cenderung bersifat formalitas. Padahal, apabila CBIB dijalankan sebagai sistem manajemen, manfaatnya jauh melampaui kepentingan sertifikasi.
Sudah saatnya CBIB diposisikan sebagai Best Management Practices Indonesia. Pendekatan ini sejalan dengan konsep manajemen modern melalui siklus Plan-Do-Check-Act (PDCA). Perencanaan dilakukan melalui analisis risiko, penyusunan SOP, dan penetapan target produksi. Pelaksanaan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Pengendalian dilakukan melalui monitoring kualitas air, kesehatan udang, pertumbuhan, efisiensi pakan, dan audit internal. Selanjutnya, seluruh hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan berkelanjutan pada siklus budidaya berikutnya.
Transformasi tersebut akan memberikan implikasi manajemen yang sangat luas. Pertama, efisiensi penggunaan sarana produksi meningkat karena pakan, listrik, probiotik, maupun bahan kimia digunakan berdasarkan kebutuhan aktual, bukan berdasarkan kebiasaan. Kedua, produktivitas meningkat melalui perbaikan survival rate, penurunan feed conversion ratio, dan berkurangnya kejadian penyakit. Ketiga, dokumentasi yang baik mempermudah proses sertifikasi, audit keamanan pangan, serta pemenuhan persyaratan ekspor. Keempat, digitalisasi pencatatan memungkinkan pemerintah memperoleh data produksi secara lebih akurat sehingga kebijakan pengembangan budidaya dapat disusun berdasarkan bukti (evidence-based policy).
Lebih jauh lagi, penerapan CBIB sebagai sistem manajemen akan memperkuat ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan tidak hanya berbicara mengenai ketersediaan pangan, tetapi juga mengenai kemampuan memproduksi pangan secara berkelanjutan, efisien, aman, dan menguntungkan produsen. Tambak udang yang dikelola secara baik tidak hanya menghasilkan devisa, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
FAO melalui agenda Blue Transformation menegaskan bahwa akuakultur merupakan salah satu solusi utama untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia yang terus meningkat tanpa memperbesar tekanan terhadap sumber daya alam. Transformasi tersebut menempatkan efisiensi, keberlanjutan, inovasi, dan tata kelola sebagai kunci keberhasilan sistem pangan masa depan (Barange, 2026; FAO, 2026).
Karena itu, Indonesia tidak memerlukan standar baru. Yang dibutuhkan adalah perubahan cara pandang. CBIB harus keluar dari ruang audit dan masuk ke ruang pengambilan keputusan sehari-hari di tambak. Ketika setiap keputusan budidaya didasarkan pada data, biosekuriti, efisiensi, dan evaluasi berkelanjutan, maka produktivitas akan meningkat secara alami. Dari sanalah ketahanan pangan dibangun, bukan hanya melalui peningkatan volume produksi, tetapi melalui sistem budidaya yang tangguh, efisien, dan berkelanjutan.
Belajar dari Ekuador, Vietnam, dan Thailand, keberhasilan industri udang bukanlah hasil dari teknologi yang paling mahal, melainkan buah dari konsistensi menjalankan sistem manajemen yang baik. Indonesia telah memiliki fondasi tersebut melalui CBIB. Kini saatnya menjadikan CBIB bukan sekadar sertifikat, tetapi budaya kerja nasional. Sebab, apabila tambak dikelola dengan prinsip manajemen yang benar, maka ketahanan pangan Indonesia benar-benar dapat dimulai dari tambak udang.