PSI Minta Pemprov DKI Perhatikan Kelompok Seni Terdampak Pandemi

Tim Aksi Sosial Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bersilaturahmi dengan Kelompok Seni Sandiwara Sunda Miss Tjitjih. (Foto:PSI)

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih memperhatikan kelompok-kelompok seni di daerahnya yang terdampak pandemi Covid-19. Demikian disampaikan juru bicara PSI, Sigit Widodo, di Jakarta, Selasa (26/5/2020).

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih memperhatikan kelompok-kelompok seni di daerahnya yang terdampak pandemi Covid-19. Demikian disampaikan juru bicara PSI, Sigit Widodo, di Jakarta, Selasa (26/5/2020).

Sebelumnya, Senin (25/5/2020), Tim Aksi Sosial PSI bersilaturahmi dengan Kelompok Seni Sandiwara Sunda Miss Tjitjih dan Wayang Orang Bharata. Sambil bersilaturahmi, PSI membawakan 50 paket sembako untuk masing-masing kelompok seni tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Jakarta Pusat, Roy Didon Siahaan, yang turut hadir pada silaturahmi mengatakan, dua kelompok seni yang secara rutin menggelar pertunjukan di daerah Pasar Senen dan Kemayoran itu sudah hampir tiga bulan tidak bisa menggelar pertunjukan. “Sejak pandemi Corona masuk ke Jakarta, mereka tidak diperbolehkan lagi melakukan pementasan,” Ujar Didon.

Sigit mengatakan, Tim PSI sebelumnya sudah bertemu dengan dua kelompok seni itu pada bulan puasa kemarin. “Kali ini kami datang lagi untuk bersilaturahmi sekaligus membawa beberapa paket sembako yang mungkin bisa sedikit meringankan beban mereka,” ujarnya.

Sejak Pemrov DKI melarang dua kelompok ini melakukan pertunjukan, masih menurut Sigit, mereka sama sekali tidak memiliki penghasilan. “Mereka adalah spesialis seni yang pendapatannya sangat tergantung pada pementasan seni. Sebelum pandemi, mereka berupaya bertahan sebisa mungkin dengan penghasilan yang sangat minim. Setelah pandemi, beban mereka semakin sulit untuk ditanggung,” kata Sigit.

Kedua kelompok seni ini mengaku masih mendapatkan paket sembako dari Pemprov DKI meskipun jumlahnya tidak selalu mencukupi. “Namun kebutuhan mereka kan bukan hanya itu. Mereka harus membayar listrik, air, gas, membeli bumbu dapur, dan kebutuhan sehari-hari lainnya yang sulit bisa dibayar tanpa pendapatan sepeser pun,” ungkap Sigit.

Sebelum pandemi, pendapatan dua kelompok seni ini cukup terbantu dengan subsidi yang diberikan oleh Pemprov DKI. “Miss Tjitjih dan Bharata setiap tahun menggelar beberapa pertunjukan yang dibiayai oleh Pemprov DKI dengan ketentuan mereka tidak boleh menarik bayaran dari penontonnya. Miss Tjitjih mendapatkan jatah 19 pertunjukan dan Bharata mendapat jatah 15 pertunjukan setiap tahunnya dengan pembiayaan dari APBD DKI,” ujar Sigit.

Untuk Miss Tjitjih, setiap pertunjukan bersubsidi mendapat bayaran 50 juta rupiah. Wayang Orang Bharata yang personelnya lebih besar mendapat bayaran 60 juta rupiah. “Itupun sebetulnya jumlahnya sangat kecil. Wayang Orang Bharata, misalnya, sepanjang tahun biasanya menggelar 48 pertunjukan. Artinya, subsidi yang hanya untuk 15 pertunjukan itu harus dibagi untuk 48 pertunjukan,” kata Sigit.

Lebih malang lagi, sejak dilarang menggelar pertunjukan, Miss Tjitjih dan Bharata tidak lagi mendapatkan subsidi dari Pemprov DKI. “Miss Tjitjih baru menggelar dan dibayar untuk tiga kali pertunjukan bersubsidi tahun ini, sedangkan Bharata baru dua kali,” jelas Sigit. “Alangkah baiknya jika Pemprov mau membayarkan dulu uang tersebut di muka karena masih belum jelas kapan mereka diperbolehkan lagi menggelar pertunjukan,” tambahnya lagi.

Sigit membandingkan kelompok seni Miss Tjitjih dan Wayang Orang Bharata dengan pertunjukan seni Kabuki di Jepang yang didukung penuh oleh pemerintah setempat. “Miss Tjitjih yang sudah ada sejak 92 tahun silam dan Wayang orang Bharata yang sudah bertahan selama lebih dari setengah abad merupakan budaya bangsa yang wajib kita lestarikan bersama. Kami berharap, Pemprov Jakarta bisa lebih memberi perhatian karena dua gedung pertunjukan kelompok seni ini dikelola oleh Pemprov,” pungkasnya.