Dorong Birokrasi Menuju Transformasi Digital

Revolusi digital merupakan bagian dari perubahan transformasi kepada masyarakat secara global, dimana teknologi sudah menjadi bagian dari hidup sehari-hari. Hal tersebut memampukan setiap orang untuk mengubah cara kita berkomunikasi satu sama lain dan kemampuan dalam mengolah informasi. Dampak dari perubahan tersebut memberikan efek dalam mengubah cara belajar semua orang.

sumber: dokumen pribadi, canva.com

Potensi kemajuan teknologi dan komunikasi secara digital menjadi bagian dari sebuah perubahan yang memang perlu dihadapi terlebih pada era disrupsi 4.0 saat ini.

Secara khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN masa kini adalah generasi milenial yang akrab dengan teknologi yang dituntut selalu haus akan ilmu-ilmu yang positif untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan dimana pun, kapan pun, dan situasi apa pun. Termasuk di tengah pandemi COVID-19 yang mengharuskan ASN harus bekerja dari rumah (work from home).

Pandemi dapat menjadi pemantik dan penyemangat bagi birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemajuan teknologi dan pemahaman masyarakat akan pelayanan publik semakin meningkat. Saat ini masyarakat semakin menuntut lebih atas pelayanan yang diberikan dan senantiasa mengawasi, meluruskan dan mendorong laju pemerintah.

Peran Pemerintah terhadap Transformasi Digital

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memiliki prinsip Dilan “Digital Melayani” dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini penting, karena layanan digital menjadi tuntutan yang akan mampu mendekatkan diri dengan masyarakat. Namun demikian, penerapan Dilan perlu dilakukan optimalisasi sebagai hakikat transformasi digital tidak hanya merubah layanan biasa menjadi online atau dengan membangun aplikasi.

Transformasi digital lebih luas dari hanya merubah layanan menjadi online namun bagaimana mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga menghasilkan perubahan proses bisnis dan mampu menciptakan “nilai” yang memberikan kepuasan kepada pengguna layanan.

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah menjadi perhatian seluruh negara. Indonesia juga masih tertinggal apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Indeks SPBE ini diukur dengan memperhatikan beberapa komponen yaitu cakupan dan kualitas layanan pemerintahan digital, status perkembangan infrastruktur digital dan kecakapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan layanan e-goverment.

Tantangan pelayanan publik yang dihadapi saat ini semakin berat dan kompleks serta ditambah dengan adanya pandemi COVID-19. Perlu adanya kebijakan-kebijakan terobosan dan inovatif dalam rangka mengatasi permasalahan dengan tetap berorientasi terhadap pelayanan publik terbaik yang diberikan kepada masyarakat. Keputusan dan kebijakan yang diambil terutama terkait digitalisasi harus secara jelas, tegas, dan memberikan dampak dalam rangka mendorong terciptanya kesejahteraan rakyat.

Pemerintah dituntut dapat tanggap atas harapan masyarakat dan tantangan global yang dipicu oleh perubahan dan kemajuan terutama di bidang teknologi. Dunia telah berubah dimana aktivitas dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital. Masyarakat semakin lama semakin smart dan semakin well informed sehingga masyarakat ada kecenderungan “menuntut lebih” atas layanan publik. Selain itu, saat ini perubahan berjalan dengan begitu cepat dan bertubi-tubi sehingga layanan yang dulu dibangga-banggakan bisa jadi sekarang sudah dianggap usang atau sudah ketinggalan zaman.

Pemerintah juga dituntut untuk memberikan layanan berbasis teknologi informasi dengan perbaikan proses bisnisnya sehingga layanan akan lebih cepat, mudah dan murah dengan tetap memperhatikan transparansi dan akuntabilitas.

Implementasi Perubahan Transformasi Digital

Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan dalam memberikan pelayanan publik di era digital yaitu pertama melakukan identifikasi kembali proses bisnis yang relevan dengan tujuan utama pemerintah sehingga digitalisasi dijalankan bersama dengan perubahan proses bisnisnya.

Kedua, layanan yang diberikan kepada masyarakat perlu diupayakan secara nyata dan diinformasikan kepada masyarakat (kejelasan dan kepastian layanan). Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana pada masa pandemi ini masyarakat menginginkan informasi yang real time atas perkembangan penanganannya. Pemerintah baik pusat maupun daerah melakukan eksplorasi cara-cara baru dalam memberikan informasi terkini dan layanan kepada publik sebagai upaya untuk mengelola efek pandemi.

Ketiga, mengembangkan perangkat digital yang mendukung mobilitas pegawai sehingga mempermudah semua aktivitas dan kolaborasi antar pegawai dalam operasional serta pemberian layanan kepada masyarakat. Perkembangan saat ini menuntut pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan dilakukan lebih fleksibel dan dapat diberikan dari manapun.

Dengan demikian maka wajah birokrasi kita masa kini perlu memiliki daya kritis, inovatif, maupun cara kerja yang dinamis harus mampu berkolaborasi dengan generasi terdahulu yang kemungkinan besar adalah generasi yang cenderung lebih kaku dan formal. Selain itu, wajah birokrasi kita mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Kolaborasi, komitmen dan inovasi dalam pemberian layanan publik sangat diperlukan dan kondisi yang sekarang dihadapi menjadi pendorong untuk melakukan inovasi ke arah digital melayani menuju pemerintahan digital masa depan.