Hubungan Komunikasi Humas Pemerintah Pada Era Post Truth

"Hal terpenting dalam komunikasi adalah mendengarkan apa yang tidak dikatakan." - Peter Drucker

sumber: https://pixabay.com/id/photos/tangan-ipad-tablet-teknologi-820272/

Komunikasi merupakan bagian kehidupan umat manusia dalam menyampaikan segala bentuk ide, pikiran, perasaan, dan perilakunya memberikan kontribusi yang besar dalam memengaruhi perubahan. Semakin bertambahnya perkembangan zaman, pola komunikasi semakin bergeser mulai dari komunikasi tata muka hingga saat ini tatap maya menjadi sebuah bagian dari gaya hidup.

Hubungan komunikasi seorang humas merupakan sebuah bentuk manifestasi dari dalam dirinya sebagai masyarakat itu sendiri sekaligus sebagai seorang humas yang secara khusus melakukan komunikasi di ruang publik.

Pergeseran kebutuhan komunikasi tersebut berimbas kepada seluruh pemangku kepentingan tidak terkecuali bagi tenaga profesi kehumasan yang secara keseharian memerankan kemampuannya sebagai corong penyampaian informasi kepada publik.

Kompleksitas perubahan komunikasi mendorong peran profesi kehumasan untuk berinovasi, kreatif, hingga mampu dapat bertransformasi untuk menghadapi kemajuan zaman salah satunya menghadapi tantangan terhadap menangkal informasi yang perlu diklarifikasikan atas kebenarannya. Kebenaran sebuah informasi saat ini sudah semakin bias karena setiap orang melakukan klaim atas kebenarannya secara sepihak. Kemunculan inilah yang mendorong sebuah istilah “Post Truth atau Pasca Kebenaran” menjadi berkembang.

Humas dan Komunikasi

Komunikasi adalah komponen kunci dalam hubungan apa pun. Sebagai profesi humas, komunikasi adalah memiliki peran dalam membangun pemahaman secara khusus melakukan pembujukan, memengaruhi sikap, menginformasikan kebijakan, dan menghasilkan sebuah tindakan.

Dalam beragam teori komunikasi pun memberikan sudut pandang yang hampir sama bahwa komunikasi menjadi sebuah proses yang dinamis untuk bertukar pesan yang bermakna dan mengembangkan hubungan personal antar individu, bahkan terbentuknya sebuah hubungan yang transaksional sebagai bagian pemeliharaan suatu hubungan. Pendekatan komunikasi demikian mampu menjelaskan peran humas dengan sangat baik.

Terdapat beberapa komponen dalam proses berkomunikasi, antara lain: komunikator, pesan, dan penerima. Di mana dalam komponen pertama komunikasi, adalah komunikator sebagai pengirim maupun sebagai penerima adalah individu yang berusaha berkomiunikasi dengan individua tau kelompok lainnya. Komponen kedua adalah pesan. Pesan digambarkan sebagai isi informasi yang ditransmisikan sedemikian rupa untuk dapat dirasakan secara sensorik oleh penerima. Pesan tersebut mencakup simbol, nama, kata, gerak tubuh, nada suara, dan ekspresi wajah. Dan, komponen ketiga adalah penerima. Komponen penerima mengacu pada orang yang menyampaikan pesan disampaikan, dan memainkan peran aktif dalam menerima makna pesan.

Humas pada hakikatnya adalah proses komunikasi. Praktisi humas berkomunikasi atas nama organisasi (komunikator konstitusional), dengan pemangku kepentingan organisasi (penerima) tentang kebijakan, tujuan, dan prosedur organisasi (pesan). Komunikas humas dapat disampaikan melalui pidato, buletin, situs, media sosial, peristiwa atau publikasi di media massa, yang melibatkan kontak pribadi atau tidak langsung.

Dalam konteks membangun hubungan tersebut, praktisi humas dapat menghilangkan hambatan komunikasi dan mencapai umpan balik sehingga mencapai tujuan.

Tantangan Komunikasi Humas dengan Masyarakat Pada Era Post Truth

Menurut kamus Oxford, kemunculan istilah Post Truth menjadi populer pada tahun 2016 yang digambarkan pada tahun itu sebagai tahun yang sangat produktif atas perubahan konsep komunikasi dari berita yang sebenarnya palsu namun berubah menjadi sebuah alternatif berita sehingga menjadi sebuah fenomena.

Derasnya aliran informasi pada era desrupsi saat ini mengakibatkan publikasi semakin terhubung dengan media online. Kemunculan derasnya arus informasi tentunya perlu disikapi dengan bijak karena publik sebagai penerima informasi belum banyak memiliki kemampuan literasi yang cukup untuk melakukan penyaringan informasi yang laik atau tidak untuk diterima. Permasalahan sering kali muncul atas kualitas informasi yang diterima dianggap benar namun ternyata banyak menjadi informasi yang keliru.

Arus informasi yang dihasilkan oleh media sosial menempatkan masyarakat sebagai objek propaganda dari berbagai macam latar belakang kalangan masyarakat lainnya dan hal ini memunculkan ambiguitas.

Praktisi humas yang memiliki peran penting dalam sebuah organisasi perlu belajar untuk beradaptasi terhadap beragam kendala dan tantangan yang ada termasuk masuknya informasi yang benar maupun palsu untuk lebih dilakukan sebuah klarifikasi dan kurasi lebih jauh.

Kemunculan berita bohong pada era Post Truth perlu disikapi oleh praktisi humas lebih tanggap dan responsif terlebih beberapa tahun ke depan menjadi tahun politik dan penuh dengan tantangan, maka masyarakat akan dihadapkan dengan beragam berita yang sulit terbendung.

Dalam sudut pandang ilmu psikologi, post-truth berakar dalam kemampuan berpikir seseorang yang melihat sesuatu berdasarkan fakta objektif dari seseorang yang menimbulkan mekanisme pertahanan diri untuk menolak fakta secara baik karena telah memberiikan keyakinannya terhadap fakta yang dianggapnya benar.

Tentunya, sebagai seorang humas perlu memahami beragam tantangan dimaksud sebagai sebuah peluang, antara lain:

1.Tantangan Perkembangan Teknologi Digital

Pemanfaatan media sosial dan penggunaan beragam gawai digital dari semua kalangan akan menghadirkan beragam informasi dan kemajunan pengetahuan yang berbeda-beda hal ini tentunya akan menghadirkan dampak dari perkembangan Post Truth itu sendiri. Dalam hal ini, seorang humas perlu cakap digital dan mengasah literasi digitalnya tidak hanya sebagai sudut pandangnya sebagai pribadi namun juga menempatkan dirinya sebagai khalayak yang juga sebagai konsumen informasi. Hal ini dilakukan untuk dapat melakukan antisipasi atas pengelolaan informasi yang hadir dan menjadi katalisator untuk membangun citra baik terhadap kebijakan yang hendak disampaikan kepada masing-masing publiknya.

2.Mengedukasi Publik terkait Karakteristik Media Sosial

Media sosial memainkan peran utama dalam menyebarkan informasi yang salah. Seorang humas perlu lebih proaktif dalam mengembangkan cara yang kreatif dan menarik untuk mengomunikasikan kepada publik terkati dengan dampak dan temuan ilmiahnya secara lebih luas melalui platform media sosial yang juga dikelola secara profesional dan bertanggungjawab. Lebih penting, untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat terkait bagaimana mengelola informasi agar tidak mudah termanipulasi atas kejahatan digital.

3.Keterampilan Responsif kepada Masyarakat

Humas yang bekerja terutama di pemerintahan harus memiliki perbedaan. Kemampuan untuk dapat responsif terhadap kebutuhan publik merupakan sebuah keharusan dimana dapat cakap dalam menjawab keluhan publik maupun kepada pemangku kepentingan.

4.Membangun Kepercayaan Kepada Masyarakat

Salah satu tantangan operasional bagi seorang humas dalam era Post Truth adalah bagaimana dapat melibatkan dan memberikan informasi kepada khalayak sehingga dapat menaikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atau pemberi informasi, bahkan dapat memberikan perubahan pola pikir masyarakat lebih positif. Tentunya hal ini tidak mudah, apabila pemerintah bersikap acuh atau memiliki kebijakan yang tidak menyejahterahkan kepada masyarakat atau menimbulkan kekecewaan. Oleh karena itu, perlu membangun strategi komunikasi yang efektif dan persuasif agar memperoleh kepercayaan kembali dari masyarakat, yang dimulai dari dengan adanya kehadiran humas maupun pemangku kepentingan sendiri di tengah masyarakat.

Kesimpulan

Terdapat hal yang baik dalam membangun hubungan komunikasi antara humas dengan masyarakatnya terutama pada era post truth saat ini. Hal tersebut dapat memberikan hubungan yang kuat melalui pemanfaatan komponen komunikasi yang dua arah kepada publiknya sehingga mampu membantu mengingatkan kepada setiap humas terhadap beragam potensi konflik maupun bias informasi yang sering kali dialami oleh penerima pesan agar tidak menjadi krisis komunikasi semakin besar.

Dengan memiliki hubungan dan saluran komunikasi yang kuat, maka pemerintah sebagai komunikator pesan dapat secara langsung hadir untuk lebih cepat, responsif, kreaktif dan adapatif terhadap publik yang memiliki hambatan dalam menyaring informasi yang benar maupun yang palsu sehingga bias komunikasi yang terhadi tidak menjadi lebih besar bahkan diharapkan publik dapat bijak untuk menyaring berita yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan juga tidak segan untuk mengklarifikasikannya kepada pemerintah jika diperlukan.