Pranata Humas Pemerintah dan Peluang Karir melalui Pengumpulan Angka Kredit

Salah satu pelayanan publik yang dianggap penting saat ini yaitu pelayanan bidang kehumasan. Setiap instansi pemerintahan wajib untuk menyediakan informasi yang baik, akurat, cepat, tepat, transparan, akuntabel dan sederhana kepada masyarakat atau pengguna informasi sebagaimana telah diamanatkan ke dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini sebagai dampat semakin cepatnya arus globalisasi khususnya terhadap teknologi informasi. Kebutuhan akan informasi dari Pemerintah sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Pada era globalisasi serta kompetisi yang semakin ketat bentuk pelayanan publik perlu membangun citra dan reputasi pemerintahan merupakan tuntutan yang sangat mendesak dan wajib dicermati oleh lembaga swasta maupun lembaga pemerintah. Pembentukan citra pemerintah melalui informasi yang diterima individu, jika informasinya positif maka citra dan reputasinya positif sebaliknya jika informasinya negatif maka akan membentuk citra dan reputasi yang negatif pula. Setiap lembaga membutuhkan citra dan reputasi yang positif, namun harapan seperti ini tidak mudah dicapai atau diraih. Untuk itu, sebuah lembaga pemerintah secara terus menerus perlu berupaya membangun citra dan reputasi yang positif.

Posisi Humas di Lingkungan Pemerintah

Ilustrasi PNS. Foto: Agungky/Shutterstock

Peranan Humas di lingkungan pemerintahan sangat sentral sebagai agen perubahan. Tenaga kehumasan merupakan bagian dari tulang punggung organisasi, terutama di era informasi digital dimana informasi berperan sebagai komoditas utama masyarakat. Kehumasan kini menjadi begitu penting, karena masyarakat terus mengawasi dan menunggu berbagai kebijakan yang ada, sehingga informasi yang akurat dan terkini tentu dibutuhkan sebagai garda terdepan.

Peranan Humas di lingkungan pemerintahan sangat penting dalam membangun citra positif bangsa dan negara. Apalagi dewasa ini, pemerintah tengah menghadapi berbagai persoalan kemasyarakatan yang mendasar, yakni peningkatan investasi guna mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Upaya revitalisasi peranan kehumasan menjadi penting dan mengalami tuntutan yang mendesak saat ini, sebagai momentum strategis untuk melakukan perubahan tatanan peranan kehumasan yang dapat bersinergi secara efektif.

Humas pemerintah selalu dituntut kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat. Sementarta, pada era keterbukaan saat ini, Humas mempunyai peran yang penting dan strategis. Humas adalah kegiatan komunikasi dalam organisasi yang berlangsung dua arah dan timbal balik.

Posisi Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh suatu manajemen organisasi. Sasaran Humas adalah publik internal dan eksternal, di mana secara operasional Humas bertugas membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publiknya dan mencegah timbulnya rintangan psikologis yang mungkin terjadi di antara keduanya. Secara definitif, Humas adalah suatu fungsi yang menjadi jembatan antara organisasi dan seluruh stakeholder terkait. Apa pun yang terjadi di organisasi, Humas harus tahu. Humas harus mengetahui segala kebijakan dari tujuan organisasi. Jadi Humas sebagai juru bicara pemerintah harus mengetahui segala kebijakan publik yang diambil itu dapat diimplementasikan dengan baik, dan sangat membutuhkan dukungan publik.

Untuk itu, sangat diperlukan penyampai pesan yang baik serta mudah diterjemahkan maksud dan tujuannya oleh publik dan peranan Humas yang harus mampu memfasilitasinya segalanya. Humas memiliki peranan sebagai fasilitator antara kepentingan pemerintah dan masyarakat daerah di satu pihak dengan pihak-pihak lain dalam meningkatkan kinerja pembangunan di masyarakat serta kegiatan di pemerintahan. Jadi salah satu peran Humas adalah membina hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan membina reputasi instansi dalam pandangan masyarakat, guna memperoleh pengertian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat.

Pada sisi lain, pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada pemberdayaan dan peran serta masyarakat, menjadikan peran aparatur Humas dan sangat penting dalam organisasi dan lembaga pemerintahan. Humas dituntut berperan dan berfungsi secara strategis dan profesional sehingga seorang Humas haruslah memiliki kualifikasi yang memadai.

Tantangan Humas Pemerintah

Kemajuan teknologi dan informasi memberikan warna tersendiri bagi setiap orang tidak terkecuali dengan posisi seorang humas pemerintah. Dengan adanya proses transformasi digital saat ini, tentunya akan membantu kinerja seorang humas menjadi lebih luwes dan responsif. Namun demikian, perlu diketahui bahwa seiring dengan perubahan dimaksud, maka tantangan yang akan dihadapi juga menjadi sebuah pola tersendiri untuk dapat berkompetisi dengan kemajuan perubahan.

Terdapat beberapa tantangan yang sekiranya akan dihadapi oleh seorang humas sebagaimana telah disebutkan oleh beberapa para pakar, antara lain:

1. Tantangan globalisasi

Tantangan globalisasi bagi seorang humas dapat dirasakan melalui kemampuan untuk memperluas jaringan dan kapasitas global yang tidak hanya sekedar mumpuni memahami unit kerjanya akan tetapi juga perlu mengetahui apa yang terjadi secara luas sekaligus pemenuhan standar kompetensi secara global.

2. Tantangan organisasi

Dalam berorganisasi, seorang humas akan menghadapi sejumlah tuga dan fungsinya dalam merepresentasikan wajah unit kerjanya sehingga dapat mampu mengelola arah kebijakan pimpinan untuk dapat diterjemahkan lebih adaptif dan mudah dipahami oleh sejumlah pihak. Kemampuan ini memerlukan sejumlah strategi komunikasi yang dua arah dan perlu diasah lebih lanjut agar dapat menjadi katalisator bagi organisasinya kepada khalayak yang dituju.

3. Tantangan digitalisasi

Peningkatan teknologi di era disrupsi saat ini memberikan tantangan yang tidak mudah juga bagi seorang humas. Selain mereka mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang sedang berlangsung, seorang humas pun perlu memiliki kecakapan literasi digital yang baik agar dapat mengelola sejumlah konten digital dan mengemasnya lebih terstruktur dan memiliki visi ke depannya.

3. Tantangan komunikasi

Tantangan komunikasi bagi seorang humas menjadi sebuah tantangan yang juga dibilang tidak mudah karena bukan saja mereka dituntut untuk cakap berkomunikasi secara lisan namun komunikasi seorang humas harus mampu juga dimengerti oleh lintas generasi sehinggi komunikasi yang terbangun menjadi mudah diterima oleh semua pihak.

4. Tantangan Etika dan Profesionalitas

Dalam menyikapi tantangan etika dan profesionalitas, seorang humas harus mampu bekerja atau bertindak melalui pertimbangan yang matang dan benar. Seorang profesional dapat membedakan secara etis mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak dapat dilakukannya sesuai dengan pedoman kode etik profesi yang disandang oleh yang bersangkutan. Dan, tantangan ini perlu dipahami oleh seorang humas untuk memahami rambu-rambu atau batasan profesionalitas kinerja dan etika kerja untuk membangun citra dirinya sebagai profesi kehumasan.

Pengembangan Karier Pranata Humas melalui Penyusunan Angka Kreditnya

Humas Pemerintah merupakan jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup, tanggung jawab, wewenang untuk melaksanakan kegiatan layanan informasi dan kehumasan. Dalam menjalankan kewenangannya dimaksud, memiliki kewajiban untuk menyusun butir-butir kegiatannya melalui pengumpulan sistem angka kredit. Hal ini sebagaimana diamanatkan ke dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya.

Angka kredit merupakan persyaratan bagi setiap jabatan fungsional yang harus dicapai begitu juga dengan Humas Pemerintah dalam rangka pembinaan kariernya. Komponen penilaian dalam Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) terdiri dari (1) unsur utama yang meliputi pendidikan (meliputi pendidikan sekolah, pendidikan dan pelatihan funsional/teknis JFPH, dan pendidikan dan pelatihan prajabatan serta memperoleh sertifikat), pelayanan informasi dan kehumasan (meliputi: perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan, dan pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan), dan pengembangan profesi (meliputi: pembuatan karya tulis di bidang informasi dan kehumasan, penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang informasi dan kehumasan, dan penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang informasi dan kehumasan). Dan (2) unsur penunjang yang merupakan unsur yang harus dipenuhi oleh setiap JFPH untuk dapat diangkat dalam jabatan ke jenjang berikutnya paling sedikitnya 80% berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan, dan paling banyak 20% angka kredit dari unsur penunjang.

Dalam mendukung kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap JFPH diwajibkan untuk mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatannya dan mengusulkan ke dalam Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK). Setiap pranata Humas yang mengusulkan DUPAK kepada pejabat yang berwenang paling sedikit satu kali dalam setahun. Selanjutnya, angka kredit yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang digunakan untuk menjadi pertimbangan kenaikan jabatan dan/atau pangkat bagi JFPH sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pentingnya penyusunan angka kredit bagi JFPH dimaksud, tentunya perlu menjadi sebuah pemantik bagi seluruh JFPH untuk tetap memenuhi kewajibannya dalam penyusunan butir kegiatannya demi pencapaian karirnya di unit organisasi. Proses karir melalui JFPH memberikan keuntungan tersendiri apabila dapat dimanfaatkan secara optimal. Berkarir melalui jalur JFPH membutuhkan upaya yang serius sebagai bentuk akuntabilitasnya mengemban jabatan dimaksud sebab bila terjadi ketidakseimbangan dalam mengusulkan angka kreditnya dimaksud maka akan terdapat sanksi yang akan diterima.

Pada era digital dan kompetitif seperti saat ini, JFPH perlu menyinergikan dirinya dalam membangun kapasitas diri yang cerdas, inovatif, kreatif, produktif, dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kemampuan kecerdasan diartikan bukan sebagai kemampuan intelektual semata, namun juga mampu melihat peluang di masa yang sulit sekalipun sehingga mampu memberikan pembaharuan bagi potensi dirinya. Inovatif diartikan sebagai kemampuan untuk selalu mampu mencari pola-pola baru untuk perbaikan dirinya.

Keberhasilan dari perjalanan karir seorang Humas Pemerintah tidak terlepas juga dari adanya kesadaran dan komitmen penuh dari pimpinan unit organisasi dalam rangka mendukung komponen humas sebab humas tidak dapat bekerja sendiri. Hal ini juga sesuai dengan amanat dari Pasal 30 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa pimpinan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menyebarluaskan data dan informasi mengenai bidang tugasnya kepada masyarakat dengan difasilitasi oleh pejabat kehumasan Pemerintah Daerah masing-masing.