Pendidikan dalam Bayang-Bayang Prioritas Pembangunan

Ilustrasi dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI) melalui ChatGPT (OpenAI), 2026.

Transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto membawa angin perubahan di berbagai sektor. Di panggung politik, perhatian kita habis tersedot oleh gemuruh janji kampanye: ketahanan pangan, hilirisasi industri, hingga kedaulatan energi. Namun, di tengah riuh rendah agenda besar tersebut, ada satu sektor krusial yang kembali menghadapi ancaman klasik. Sektor itu adalah pendidikan, yang lagi-lagi ditaruh di *backburner*—kompor belakang yang apinya dibiarkan menyala kecil, dirawat seadanya, dan rawan padam saat badai krisis menerpa.

Padahal, semua orang paham bahwa pendidikan adalah fondasi tunggal bagi pembangunan sumber daya manusia. Tanpa pembenahan serius di sektor ini, proyek besar "Indonesia Emas 2045" rasanya hanya akan berakhir sebagai slogan politik tanpa substansi.

Jika ingin melihat seberapa serius komitmen pemerintah, lihatlah ke mana anggaran dialokasikan. Memang, amanat konstitusi yang mewajibkan anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN sudah terpenuhi. Namun, alokasi anggaran tahun 2025 menunjukkan angka yang ngepas, hanya sedikit di atas batas minimal tersebut. Realitas ini mengirimkan pesan kuat: pendidikan tampaknya masih dipandang sebagai kewajiban administratif yang harus dicentang di atas kertas, bukan sebuah investasi strategis jangka panjang

Persoalan pendidikan kita hari ini bukan sekadar seberapa besar uang yang digelontorkan, melainkan ke mana uang itu mengalir. Data internasional secara konsisten memberi rapor merah bagi kita; kemampuan literasi, numerasi, dan sains siswa Indonesia masih tiarap di bawah rata-rata negara maju.

Ironisnya, pendidikan yang sejatinya berfungsi sebagai lift sosial untuk memperbaiki nasib, justru sering kali mengukuhkan ketimpangan yang sudah ada. Jarak antara anak dari keluarga mapan dan kurang mampu kian lebar. Di kota-kota besar, sekolah-sekolah sibuk mengadopsi kecerdasan buatan (AI) dan teknologi terbaru. Sementara itu, di pelosok daerah, jangankan bicara digitalisasi, banyak sekolah yang masih terseok-seok menghadapi atap bocor, kekurangan guru, dan akses listrik yang byar-pet.

Situasi ini menjadi alarm darurat. Antara tahun 2030 hingga 2035, Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi. Ruang kelas kita akan dipenuhi oleh jutaan anak muda yang siap masuk ke pasar kerja. Pertanyaannya, apakah mereka akan menjadi motor penggerak ekonomi, atau justru berbalik menjadi beban demografi karena kualitas pendidikan yang tidak siap?

Kita tidak bisa menuntut murid berprestasi jika para pengajarnya masih sibuk memikirkan cara menyambung hidup untuk esok hari. Hingga saat ini, jutaan guru honorer masih terjebak dalam ketidakpastian status dan pendapatan yang jauh dari kata layak. Bagaimana mungkin kualitas pembelajaran bisa digenjot jika motivasi kerja gurunya terkikis oleh rasa frustrasi finansial?

Di atas panggung digital, pemerintah gemar memamerkan transformasi teknologi pasca-pandemi. Namun, narasi megah ini terasa berjarak bagi daerah-daerah yang bahkan belum terjamah sinyal internet. Digitalisasi setengah hati ini akhirnya hanya memperlebar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin dalam mengakses informasi.

Namun, yang paling mencemaskan dari semua ini adalah belum terlihatnya peta jalan (blueprint) pendidikan yang jelas untuk lima tahun ke depan. Kita seperti berjalan di dalam kabut. Berbagai program memang tetap berjalan, tetapi tanpa target konkret dan evaluasi yang konsisten, kebijakan tersebut berisiko menjadi sekadar simbol.

Penyakit lama kita belum sembuh: ganti kepemimpinan, ganti menteri, maka ganti pula arah kebijakannya. Dunia pendidikan kita lelah dijadikan medan eksperimen politis. Padahal, jika kita belajar dari negara-negara tetangga yang sukses, kemajuan pendidikan mereka dicapai lewat satu kunci sederhana: konsistensi jangka panjang, pemuliaan profesi guru, dan pemerataan fasilitas. Kita tidak perlu selalu meruntuhkan fondasi lama dan mulai dari nol hanya demi terlihat memunculkan nama program baru.

Mempertaruhkan Masa Depan

Pada akhirnya, pendidikan bukanlah sektor pelengkap yang bisa dipinggirkan demi mendahulukan proyek fisik yang tampak megah di mata pemilih. Pendidikan adalah penentu hidup-matinya seluruh agenda nasional.

Jika retorika tentang pentingnya kualitas manusia tidak segera diikuti oleh kebijakan konkret dan keberanian politik, kita sedang menabung bom waktu. Generasi mendatang akan mewarisi tumpukan persoalan yang gagal kita selesaikan hari ini.

Masa depan Indonesia sebenarnya tidak sedang dipertaruhkan di podium kampanye atau dalam rapat-rapat tinggi kabinet. Masa depan itu sedang dipertaruhkan hari ini, di dalam ruang-ruang kelas yang sepi, dingin, dan luput dari perhatian kita semua.