Konten dari Pengguna

Pintu Darurat Pengunduran Diri Gibran?

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Timoty Ezra Simanjuntak tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Sumber: Pexels
zoom-in-whitePerbesar
Sumber: Pexels

Niat Gibran mundur sah secara konstitusional. Tetapi prosedurnya adalah bagian paling tipis dalam UUD 1945, dan justru karena itu harus dikawal.

Selasa, 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Niat itu muncul setelah dua putusan beruntun: Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 (6 Oktober 2026) yang tidak menemukan bukti meyakinkan soal ijazah setara SMA, dan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 (30 Oktober 2026) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikannya tidak sah. Di Senayan, 50 anggota DPR dari enam fraksi mengusulkan hak menyatakan pendapat (HMP).

Jika Gibran benar mundur, apa yang terjadi? Jawabannya tidak sesederhana "MPR memilih pengganti". UUD 1945 mengatur pemakzulan dengan rinci, tetapi nyaris diam soal pengunduran diri wakil presiden. Di ruang diam itulah kita perlu waspada.

Membaca Frasa: Berhenti, Diberhentikan, Kekosongan

UUD 1945 tidak mengenal istilah "mengundurkan diri". Pasal 8 ayat (1) memakai kata "berhenti": "Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya." Untuk wakil presiden, Pasal 8 ayat (2) hanya mengatur akibatnya: "Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."

Tiga hal patut dicatat. Pertama, "berhenti" adalah tindakan sepihak pejabat, sedangkan "diberhentikan" adalah tindakan lembaga negara. Kedua, "kekosongan" adalah fakta hukum yang lahir dari berhenti atau diberhentikan, bukan dari niat. Ketiga, selama belum ada pernyataan berhenti yang tegas, Gibran tetap wakil presiden dengan kewenangan penuh.

Empat Celah Hukum

Pertama, kepada siapa. UUD 1945 tidak menyebut kepada siapa wakil presiden menyatakan berhenti. Tata Tertib MPR (Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2019) juga tidak mengatur alamat, bentuk, atau perlu tidaknya "penerimaan"; ia hanya mengatur akibat bila pengunduran diri terjadi di tengah proses pemberhentian (Pasal 117). Preseden pun tidak seragam: di bawah UUDS 1950, Mohammad Hatta mengajukan pengunduran diri kepada DPR, sedangkan Soeharto pada 1998 cukup menyatakan berhenti di Istana. Bahwa surat kini ditujukan ke MPR, seperti disampaikan Menko Yusril Ihza Mahendra dan pakar HTN Feri Amsari, adalah tafsir yang wajar karena MPR yang melantik. Namun itu tafsir, bukan norma tertulis.

Karena itu, kabar bahwa Presiden "tidak menolak" pengunduran diri tidak punya bobot hukum. Pasal 6A ayat (1) menegaskan: "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat." Wakil presiden bukan pembantu yang diangkat Presiden. Mandatnya berasal dari pemilih, sehingga keberhentiannya tidak bergantung pada restu Presiden.

Kedua, kapan waktunya dihitung. Pasal 8 ayat (2) menghitung 60 hari sejak "terjadi kekosongan", dan Tata Tertib MPR mewajibkan rapat gabungan paling lambat 3 x 24 jam setelah kekosongan (Pasal 124 ayat (3)). Namun Yusril menyebut pemilihan dilakukan 60 hari sejak MPR menerima surat Presiden. Selisih tafsir ini bukan soal teknis karena membuka ruang mengulur waktu dan memperpanjang kekosongan.

Ketiga, mundur bersyarat. Gibran disebut meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumennya lewat jalur hukum sebelum pengunduran diri difinalisasi. Hukum tata negara tidak mengenal "berhenti dengan syarat tangguh". Selama syarat itu ada, yang ada hanya niat, dan niat yang digantung mudah berubah menjadi alat tawar.

Keempat, frasa "tidak lagi memenuhi syarat". Kata "lagi" dalam Pasal 7A mengandaikan syarat pernah terpenuhi lalu hilang, padahal kasus ini mempersoalkan apakah syarat pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU 7/2017 pernah terpenuhi sejak pencalonan. Pasal 10 ayat (3) huruf e UU MK hanya merujuk pada "syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6" UUD 1945. Tafsir atas frasa inilah yang menentukan kokoh tidaknya HMP.

Mundur atau Dimakzulkan: Apa Bedanya?

Pemakzulan bertumpu pada Pasal 7A: "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden." Pasal 3 ayat (3) mengunci jalurnya: MPR "hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar."

Yang paling menentukan: pengunduran diri adalah pintu darurat yang bisa menghentikan pemakzulan di tahap mana pun. Pasal 82 UU MK berbunyi: "Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, proses pemeriksaan tersebut dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi." Pasal 117 Tata Tertib MPR mengatur hal serupa di tingkat MPR. Artinya, pertanyaan "terbukti atau tidak" tak akan pernah diputus forum konstitusional.

Implikasinya ada tiga. Pertama, catatan sejarah: yang tercatat adalah "berhenti", bukan "terbukti". Kedua, hak pascajabatan. Pasal 6 ayat (1) UU 7/1978 menyatakan: "Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun." Undang-undang itu tidak mendefinisikan "dengan hormat", sementara pemberiannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Pasal 18). Ketiga, akuntabilitas lain tidak ikut gugur: aspek administrasi, etik, maupun pidana di sekitar penerbitan dokumen tetap dapat diperiksa menurut hukumnya masing-masing.

Yang Harus Dikawal

  1. Pengunduran diri harus tertulis, tanpa syarat, ditujukan kepada MPR, dan diumumkan terbuka, bukan sekadar niat lisan yang dikonfirmasi juru bicara.

  2. Hitungan 60 hari dimulai sejak kekosongan, bukan sejak Presiden mengirim nama.

  3. DPR tetap memproses HMP sampai ada surat resmi. Mundur tidak boleh menjadi kesepakatan politik untuk menghentikan pemeriksaan pihak lain, termasuk pejabat penerbit suket.

  4. Tim verifikasi MPR hanya bekerja paling lama tujuh hari. Krisis ini lahir dari dokumen persyaratan; dokumen kedua calon pengganti harus dibuka dan diuji publik.

  5. Keputusan Presiden tentang pensiun dan fasilitas harus transparan dan diuji terhadap makna "berhenti dengan hormat".

  6. MPR dan pembentuk undang-undang perlu menutup celah: siapa penerima surat, kapan berlaku, bisakah ditarik kembali, dan bagaimana hubungannya dengan pemakzulan yang sedang berjalan.

Mundur bisa menjadi sikap kenegarawanan. Namun dalam negara hukum, cara mundur sama pentingnya dengan keputusan mundur. Jika prosedurnya dibiarkan kabur, pintu darurat ini bisa berubah menjadi pintu belakang.