Pendidikan Bermutu Tanpa Sekat Ruang

Ilustrasi belajar dari rumah (Sumber: Gemini)

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2026 ini diwarnai oleh sebuah anomali yang patut menjadi bahan kontemplasi. Beberapa waktu lalu, pemerintah sempat mewacanakan kembalinya skema Belajar dari Rumah (BDR) sebagai langkah efisiensi energi merespons eskalasi konflik di Selat Hormuz yang mengancam pasokan bahan bakar global. Namun, wacana ini layu sebelum berkembang. Derusnya arus penolakan dari berbagai pihak memaksa kegiatan belajar tetap dipertahankan secara Tatap Muka (PTM).

Pembatalan ini menyisakan sebuah pertanyaan reflektif yang menohok: Mengapa kita masih begitu fobia terhadap pembelajaran daring?

Penolakan tersebut seolah menelanjangi realitas bahwa investasi masif pemerintah dalam digitalisasi pendidikan belum menyentuh akar budaya belajar. Kita telah menyaksikan distribusi perangkat Interactive Flat Panel (IFP) ke berbagai sekolah, serta pengembangan ekosistem digital seperti portal dan aplikasi "Rumah Pendidikan". Sayangnya, kemewahan infrastruktur ini tampaknya masih diperlakukan sekadar sebagai etalase proyek, bukan sebagai tulang punggung transformasi pedagogi. Ketika krisis menuntut kita untuk bermigrasi sepenuhnya ke ruang digital, kita justru tergagap dan memilih mundur ke zona nyaman PTM.

Ada stigma yang terlanjur mengakar di masyarakat—dan bahkan di kalangan pendidik sendiri—bahwa pembelajaran daring identik dengan penurunan mutu (learning loss). Trauma masa pandemi, di mana PJJ seringkali hanya direduksi menjadi sekadar "memindahkan tugas via grup WhatsApp", tampaknya belum sembuh.

Padahal, menyamaratakan semua pembelajaran daring tidak efektif adalah sebuah sesat pikir. Banyak instansi pendidikan yang telah membuktikan sebaliknya. Jika kita melihat ekosistem pendidikan yang memang dirancang full daring sejak awal—seperti Universitas Terbuka (UT)—kualitas lulusan dan kedalaman kompetensinya mampu bersaing, bahkan seringkali melampaui kampus-kampus konvensional yang mengandalkan PTM. Rahasianya terletak pada desain instruksional yang matang, modul mandiri yang terstruktur, dan sistem evaluasi yang ketat. Pembelajaran modern secara daring sangat bisa berjalan mulus asalkan ekosistem dan metodenya disiapkan dengan presisi.

Oleh karena itu, akar masalah dari penolakan wacana BDR kemarin bukanlah pada ketidakmampuan teknologi, melainkan pada kealpaan sistem manajerial.

Di sinilah letak pekerjaan rumah terbesar pemerintah. Ketika sebuah program pembelajaran jarak jauh atau hybrid ingin diimplementasikan—baik untuk efisiensi energi, mitigasi bencana, maupun adaptasi teknologi—pemerintah tidak bisa sekadar melempar wacana tanpa dibekali Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang rigid dan komprehensif.

Juklak maupun juknis ini tidak boleh hanya berisi imbauan administratif. Ia harus memuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pedagogis: Bagaimana interaksi sinkronus dan asinkronus dijalankan? Bagaimana pemanfaatan IFP diintegrasikan ke gawai siswa di rumah? Bagaimana asesmen kompetensi riil dilakukan tanpa pengawasan tatap muka? Tanpa adanya panduan mutu yang jelas, wajar jika masyarakat dan orang tua murid merasa skeptis dan menolak wacana tersebut. Mereka enggan anak-anaknya kembali menjadi "kelinci percobaan" sistem yang tidak siap.

Hardiknas 2026 harus menjadi momentum untuk mengevaluasi resiliensi pendidikan kita. Digitalisasi tidak boleh berhenti pada pengadaan barang. Pemerintah wajib menyusun kerangka jaminan mutu untuk pembelajaran daring standar nasional. Hanya dengan Juknis yang jelas dan pelatihan SDM yang berkesinambungan, ekosistem "Rumah Pendidikan" yang telah dibangun dengan dana triliunan rupiah tidak berujung menjadi monumen digital yang sepi peminat saat krisis melanda.

Pendidikan bermutu untuk semua tidak harus selalu dibatasi oleh dinding ruang kelas fisik. Kebebasan belajar sejati adalah ketika anak bangsa tetap bisa menyelami ilmu pengetahuan dengan kualitas yang sama, kapan pun, dan di bawah kondisi geopolitik atau krisis alam seperti apa pun.