Konten dari Pengguna

Program Makan Bergizi Gratis: Saatnya Mengubah Arah

Singgih Afifa Putra

Singgih Afifa Putra

Widyaiswara BPPMPV KPTK, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

·waktu baca 5 menit

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Singgih Afifa Putra tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Berbagai menu MBG yang disajikan di SD Muhammadiyah Pasir Lor, UPK Purwokerto Barat. Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Berbagai menu MBG yang disajikan di SD Muhammadiyah Pasir Lor, UPK Purwokerto Barat. Foto: Dok. Istimewa

Di atas kertas, program ini adalah sebuah mahakarya kepedulian: anak-anak bangsa yang sehat, cerdas, dan terbebas dari ancaman stunting. Inilah janji luhur dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, apa yang tersaji dalam realita adalah sebuah anomali yang menyakitkan. Alih-alih gizi, ribuan anak justru terpapar risiko. Alih-alih masa depan cerah, mereka harus merasakan trauma perawatan medis.

Program MBG—dalam formatnya saat ini—adalah sebuah eksperimen gagal berbiaya mahal. Kegagalannya bukan sekadar teknis, tetapi sudah masuk ke ranah moral dan sistemik. Diskursus publik tidak seharusnya lagi tentang "bagaimana cara memperbaikinya," melainkan tentang keberanian untuk mengakui bahwa fondasi proyek raksasa ini rapuh. Sudah saatnya program ini dihentikan untuk dirancang ulang dari nol.

Dari Dapur Negara ke Ruang Gawat Darurat

Kita harus jujur pada diri sendiri. Rentetan kasus keracunan massal di Garut, Cianjur, Bogor, Bengkulu, Banggai Kepulauan, Kupang, dan puluhan daerah lainnya bukanlah "insiden" acak, yang mana hingga saat ini korban sudah mencapai lebih dari 5000 siswa. Ini adalah buah pahit dari sebuah sistem yang dirancang secara terpusat, kaku, dan rentan terhadap kegagalan di setiap mata rantainya.

Menciptakan sebuah rantai pasok tunggal untuk memberi makan jutaan anak setiap hari adalah sebuah tantangan logistik yang luar biasa rumit. Setiap tahap—mulai dari pengadaan bahan baku, proses memasak oleh ribuan vendor berbeda, hingga distribusi—adalah titik kritis. Tanpa pengawasan super ketat—yang mustahil dilakukan secara merata di seluruh nusantara—muncullah kondisi yang kita lihat sekarang: standar ganda, kualitas diabaikan, dan anak-anak menjadi korban akhir dari sistem yang tidak berdaya ini.

Murid menikmati paket makan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Sinduadi Timur, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Senin (13/1/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Respons pemerintah dengan rapat dan evaluasi tentu diapresiasi, tetapi itu ibarat mengecat ulang dinding pada bangunan yang fondasinya sudah retak. Penyakit sesungguhnya adalah desain program yang terlalu gigantik dan top-down. Keberhasilan program dengan mengandalkan angka persentil tidak layak disampaikan jika menyangkut nyawa manusia.

Celah Korupsi dan Konflik Kepentingan

Di balik tragedi kesehatan, ada borok integritas yang menggerogoti program ini. Laporan mengenai pejabat daerah atau anggota dewan yang terafiliasi dengan dapur MBG adalah sinyal bahaya konflik kepentingan. Pengawasan menjadi mandul ketika yang seharusnya mengawasi justru memiliki kepentingan bisnis di dalamnya. Kualitas menjadi nomor dua setelah keuntungan.

Lebih parah lagi adalah isu dapur fiktif. Ini bukan lagi kelalaian, melainkan kejahatan terencana. Anggaran yang seharusnya menjadi sepiring nasi, lauk, dan sayur untuk seorang anak, masuk ke kantong-kantong koruptor. Anak-anak tidak hanya berisiko keracunan, di banyak tempat, mereka mungkin tidak pernah menerima makanan yang menjadi hak mereka.

Melanjutkan program dengan format yang sama hanya akan terus menyediakan lahan subur bagi praktik-praktik lancung.

Petugas menyiapkan paket makanan bergizi gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Samarinda Ulu 2 di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (27/8/2025). Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Berhenti dan Ganti Arah

Daripada terus menambal kapal raksasa yang terus bocor, lebih bijaksana membangun armada perahu lincah yang dikemudikan oleh komunitasnya sendiri. Lupakan megaproyek pengadaan makanan terpusat. Mari pertimbangkan tiga alternatif yang lebih memberdayakan, transparan, dan aman.

Pertama, terkait dana gizi terkelola sekolah: berikan otonomi pada komunitas sekolah. Ini adalah model desentralisasi paling radikal dan transformatif. Pemerintah tidak lagi mengatur menu atau menunjuk vendor, melainkan mentransfer dana langsung ke sekolah. Mekanismenya: Dana MBG per siswa ditransfer langsung ke rekening khusus milik sekolah. Pengelolaannya diserahkan kepada "Komite Gizi Sekolah" yang mayoritas anggotanya adalah perwakilan orang tua murid, ditambah kepala sekolah dan perwakilan guru.

Kewenangan Penuh Komite: Komite ini berwenang penuh untuk memutuskan model penyediaan makanan terbaik sesuai kondisi lokal mereka. Terdapat 3 opsi. Pertama, membangun atau merevitalisasi kantin sekolah yang dikelola secara profesional. Kedua, bermitra dengan UMKM/jasa boga lokal yang mereka pilih, awasi, dan evaluasi secara langsung. Terakhir, di daerah pedesaan: mengorganisir jadwal memasak bergiliran (dapur gotong royong) oleh para orang tua dengan bahan baku yang dibeli dari dana yang ada.

Keunggulannya, pengawasan menjadi organik karena orang tua mengawasi langsung makanan untuk anak mereka sendiri. Menumbuhkan rasa memiliki, dapat memotong birokrasi, dan terkesan sangat fleksibel.

Berbagai menu MBG yang disajikan di SD Muhammadiyah Pasir Lor, UPK Purwokerto Barat. Foto: Dok. Istimewa

Kedua, subsidi penuh untuk kantin sekolah sehat: percayakan pada institusi pendidikan. Ini adalah versi yang lebih sederhana dari model di atas. Fokus pada penguatan infrastruktur yang sudah ada. Mekanismenya: dana hibah diberikan ke sekolah dengan satu syarat, yaitu kantin mereka harus lolos "Sertifikasi Kantin Sehat" dari BPOM/Dinkes. Sekolah diberi otonomi untuk mengelola kantin tersebut agar dapat menyediakan makanan bergizi gratis atau dengan harga sangat murah. Keunggulannya, jauh lebih mudah mengawasi dan membina puluhan ribu kantin sekolah daripada jutaan dapur vendor yang tersebar.

Ketiga, kupon pangan digital berbasis komunitas: inovasi teknologi untuk gizi. Memanfaatkan teknologi untuk menghubungkan kebutuhan siswa dengan penyedia lokal secara transparan. Mekanismenya: orang tua siswa menerima kupon digital di ponsel mereka setiap hari. Kupon ini bisa ditukarkan dengan satu porsi makanan di "Warung Gizi" atau "Dapur Komunitas" (UMKM kuliner, kelompok PKK) yang telah terverifikasi di sekitar sekolah. Keunggulannya, mencegah penyelewengan (satu kupon untuk satu makanan nyata), memberikan pilihan menu kepada siswa, dan menghidupkan ekonomi mikro di tingkat akar rumput.

Keberanian untuk Sebuah Arah Baru

Melanjutkan program MBG dalam formatnya saat ini adalah sebuah kelalaian yang dibungkus dengan niat baik. Cita-cita luhur untuk gizi anak bangsa tidak boleh tercemar oleh pelaksanaan yang membahayakan mereka.

Pemerintah perlu menunjukkan keberanian besar: keberanian untuk mengakui bahwa sebuah strategi tidak berjalan sesuai harapan dan keberanian untuk mengubahnya secara fundamental. Hentikan eksperimen yang gagal ini. Alihkan sumber dayanya ke model-model yang menempatkan kepercayaan dan kekuatan di tangan komunitas, sekolah, dan keluarga. Karena pada akhirnya, gizi terbaik datang dari piring yang disiapkan dengan kepedulian, bukan dari rantai pasok birokrasi yang dingin dan berisiko.