Intip Strategi Jitu Vietnam Kembangkan Energi Surya

Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) - (Dokumen Pribadi)

Ketika ketersediaan energi fosil mulai menipis, Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi harapan baru bagi negara-negara di dunia dalam memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat. Tak terkecuali negara kita yang memiliki potensi EBT lebih dari 400 GigaWatt (GW).

Di antara sumber energi EBT lainnya, energi surya merupakan energi masa depan yang sangat realistis untuk dikembangkan di Indonesia. Namun, meski memiliki potensi hingga 207,8 GW lebih, sampai saat ini kapasitas PLTS terpasang baru sekitar 0,04% dari total kapasitas pembangkit listrik di Indonesia.

Apabila dibandingkan dengan negara tetangga khususnya di wilayah ASEAN, angka ini memang masih jauh dari harapan. Mengutip laporan yang diterbitkan oleh Greenpeace Asia Tenggara (GPSEA) “Southeast Asia Power Sector Scorecard” pada tahun 2020, Vietnam merupakan negara dengan kinerja terbaik dalam pengembangan energi surya apabila dibandingkan dengan 8 negara lain yang diteliti di ASEAN, termasuk Indonesia. Vietnam berhasil menambah kapasitas tenaga surya dari 0,1 GW di tahun 2018 menjadi 5,5 GW di akhir tahun 2019, sungguh keberhasilan yang luar biasa. Keberhasilan ini bukannya tanpa sebab, pemberian insentif dalam kebijakan perencanaan transisi energi dengan meningkatkan porsi energi terbarukan di Vietnam adalah kuncinya.

Sayangnya keberhasilan tersebut belum diikuti oleh Indonesia. Dengan potensi energi surya yang tinggi, perkembangan EBT negara kita bisa terbilang lambat. Sebenarnya sudah cukup banyak upaya yang dilakukan untuk mendorong percepatan transisi energi surya. Salah satunya melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 4/2020 sebagai hasil perubahan kedua atas Peraturan Menteri ESDM No. 50/2017 tentang pemanfaatan energi terbarukan untuk pembangkit listrik, dimana skema bisnis dalam proses mekanisme pembelian tenaga listrik, yang sebelumnya Build, Own, Operate and Transfer atau disingkat dengan (BOOT) diperbarui menjadi Build, Own and Operate (BOO). Ketiadaan T, yang mewakili Transfer artinya kebijakan ini tidak lagi menerapkan transfer ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Oleh karena itu, kebijakan ini sangat disambut baik oleh pihak swasta yang diuntungkan.

Kebijakan tersebut terdengar sangat menguntungkan dan berpotensi menarik investor untuk berinvestasi di sektor EBT, namun pada kenyataannya belum cukup mendorong percepatan pemanfaatan EBT, khususnya energi surya di Indonesia. Untuk itulah kita perlu belajar dari negara yang telah sukses dalam transisi energi. Tidak usah jauh-jauh, Vietnam dapat kita jadikan role model dalam transisi energi. Sebenarnya apa yang telah Vietnam lakukan, dan bisakah Indonesia mengikuti jejaknya?

Kunci sukses Vietnam dalam transisi energi adalah dengan keberaniannya dalam menerapkan feed-in tariff (FiT) yang adaptif, artinya disesuaikan dengan lokasi dan menyesuaikan dengan perkembangan pasar surya di Vietnam. Kebijakan ini dikenal dengan nama Keputusan No. 13/2020 / QD-TTg (Keputusan 13) yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Vietnam pada 6 April 2020.

Dalam sebuah webinar berjudul “Bringing Indonesia to The Gigawatt Club: Vietnam Made It, and So Can We”, Tran Viet Nguyen selaku Vice Director of Business Department of Vietnam Electricity Group (EVN) menjelaskan bahwa insentif FiT terbukti memberikan kemudahan bagi EVN dalam meningkatkan kapasitas energi terbarukan salah satunya dalam PLTS Atap.

Skema Pinjaman yang ditawarkan oleh Pemerintah Vietnam pun sangat memudahkan para developer atau investor swasta yang akhirnya berani mengambil risiko investasi karena opsi pembayarannya dipermudah. Skema ini dinamakan soft loan, yang telah didukung oleh pihak perbankan lokal, regional hingga pendanaan asing.

Pengguna PLTS Atap Rumahan dan Bangunan Komersial juga dapat menikmati FiT sehingga penggunaan PLTS Atap dilihat sebagai investasi yang menarik dan menguntungkan. Penerapan FiT di Vietnam berhasil menciptakan iklim investasi yang baru, membuka ataupun memobilisasi sumber pendanaan, serta menciptakan lapangan kerja baru yang dapat menumbuhkan ekonomi berkelanjutan di dalam negeri.

Selain itu, Skema bisnis Capital Expendicture yang diterapkan juga tak kalah menarik. Di dalam skema ini. Para pengguna PLTS dapat membeli dan menggunakan PLTS secara mandiri, tanpa terikat dengan perusahaan IPP ataupun EVN. Terdapat pula skema Solar Leasing yang memungkinkan kepemilikan pihak ketiga, artinya para perusahaan swasta yang bergerak di bidang EBT dapat berinvestasi dan memasang PLTS Atap pada pemilik fasilitas.

Dari segi perjanjian listrik, Vietnam telah membuka kesempatan seluas-luasnya kepada konsumen untuk menentukan pilihannya melalui Direct/Corporate Power Purchase Agreement (PPA), yakni suatu perjanjian jual beli listrik antara perusahaan swasta penghasil listrik surya dengan konsumen yang tidak perlu menyertakan ataupun melalui EVN. Kebijakan ini mengizinkan sebagian atau seluruh listrik yang dihasilkan dari PLTS konsumen untuk dijual ke EVN atau ke pembeli lain yang non-EVN. Nah, apabila pembelinya adalah konsumen non-EVN, maka harganya akan disesuaikan dalam FiT dan perjanjian pembelian daya listrik harus disetujui oleh para pihak yang bersangkutan sesuai dengan hukum di Vietnam, sungguh kebijakan yang sangat dinamis.

Tidak hanya terbatas pada skema bisnis, investasi, dan perjanjian. Vietnam sangat serius untuk meningkatkan transisi energi dengan cara memudahkan akses informasi melalui integrasi sistem internet dan digitalisasi. EVN menyediakan saluran informasi dan konsultasi terkait PLTS Atap untuk para konsumennya yang dapat diakses dengan mudah oleh publik melalui website EVNSOLAR.

Sebagai negara yang tertinggal dalam hal strategi percepatan EBT, bisa dipertimbangkan kembali penerapan skema feed-in tariff (FiT) untuk pembangkit energi terbarukan dan berani untuk mengimplementasikan skema bisnis PLTS yang beragam. Skema bisnis yang inovatif dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para developer/investor dan konsumen PLTS, sekaligus mendorong pemanfaatan energi terbarukan di berbagai sektor lain.

Selain itu keberadaan media informasi yang promotif dan konsultasi yang memadai tentu akan sangat membantu masyarakat untuk dapat paling tidak mengenal PLTS dan memunculkan rasa penasaran untuk mengetahui PLTS. Kebijakan yang tepat, konsisten, dan menarik sekiranya dapat menjadi jaminan yang progresif dalam melakukan transisi energi yang berkelanjutan di negeri ini.