Ritual Jiao Bei dan Perebutan Kekuasaan di Kelenteng Han Tan Kong Cileungsi
Mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Siraz Radenmas Rivai tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Bogor — Kelenteng Han Tan Kong di Cileungsi, Kabupaten Bogor, selama ini dikenal sebagai salah satu kelenteng tua yang menjadi pusat aktivitas keagamaan dan budaya masyarakat Tionghoa setempat. Berdiri sejak lebih dari dua abad lalu menurut catatan dan tradisi lisan, kelenteng ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang ibadah, tetapi juga sebagai pusat sosial dan pengelolaan komunitas.
PerbesarNamun dalam beberapa tahun terakhir, dinamika internal kelenteng mengalami perubahan yang memunculkan perbincangan di kalangan warga. Salah satunya berkaitan dengan mekanisme pemilihan ketua kelenteng.
Jika sebelumnya pemilihan ketua dilakukan melalui sistem pemilihan langsung yang melibatkan partisipasi warga, kini mekanisme tersebut bergeser ke sistem adat melalui ritual "jiao bei" sebuah praktik meminta petunjuk ilahi dengan melempar dua keping kayu berbentuk bulan sabit.
"Yang merugikan juga bagi kami disini warga kampung pasar lama khususnya, karena dengan adanya pemilihan secara langsung itu mengakibatkan masyarakat yang jumlahnya kurang lebih 1500 jiwa menjadi kurang harmonis, dikarenakan terdapat selisih paham pasca pelaksanaan pemilihan ketua kelenteng tadi."
Ateng Suhendar, Ketua Keleteng Han Tan Kong
Perubahan ini menandai pergeseran penting dalam sumber legitimasi kepemimpinan. Dari yang sebelumnya bertumpu pada suara komunitas, kini keputusan kepemimpinan ditentukan melalui tafsir atas hasil ritual.
Biaya Pendaftaran dan Akses Kekuasaan
Dalam praktiknya, proses jiao bei tidak berdiri sendiri. Sebelum ritual dilakukan, terdapat tahapan pendaftaran bagi warga yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua kelenteng. Tahapan ini disertai dengan kewajiban membayar sejumlah biaya yang oleh sebagian warga dinilai cukup tinggi.
Pihak pengelola menyebut biaya tersebut sebagai bagian dari kebutuhan operasional dan ritual. Namun, bagi sebagian warga, syarat tersebut dipandang sebagai batas awal yang menentukan siapa yang dapat ikut serta dalam proses pencalonan.
Respons warga pun beragam. Ada yang menerima mekanisme ini sebagai bagian dari adat dan tanggung jawab calon pemimpin, tetapi ada pula yang mempertanyakan transparansi serta keadilan dalam proses tersebut.
"Ya kalo bisa mah gausah ada biaya-biaya pendaftaran lagi kedepannya, sistem jiao bei ini sudah bagus, biarlah semua warga bisa merasakan juga mendaftar menjadi ketua kelenteng, jadi saya harap bisa terbuka lah tidak menjadi ladang keuntungan semata."
Obos, Tokoh masyarakat sekaligus Pengurus Kelenteng Kwan Tek Bio Cileungsi
Jabatan Ketua dan Basis Material
Selain kehormatan simbolik, jabatan ketua kelenteng dinilai memiliki peran strategis. Ketua memiliki pengaruh dalam pengelolaan kegiatan keagamaan, relasi dengan donatur, hingga pengambilan keputusan penting terkait aset dan arah kebijakan kelenteng.
"Jadi selain mendapatkan kebanggaan di dirinya sendiri jika terpilih menjadi ketua kelenteng, dulu ketua kelenteng sangat diperebutkan karena berbagai macam sumbangan yang datang untuk kelenteng itu masuk ke kantong pribadi ketua kelenteng terpilih"
Ateng Suhendar, Ketua Keleteng Han Tan Kong
Kondisi inilah yang membuat posisi ketua tidak hanya dipandang sebagai amanah spiritual, tetapi juga sebagai jabatan yang memiliki nilai sosial dan material. Akses terhadap jaringan, pengelolaan dana, serta legitimasi simbolik menjadikan posisi ini memiliki daya tarik tersendiri.
Ketika kehormatan simbolik bertemu dengan kepentingan material, jabatan tersebut menjadi sesuatu yang layak diperjuangkan. Di titik ini, konflik antarwarga kerap muncul, baik secara terbuka maupun terselubung.
"Ya begitulah, kalo tempat ibadah jadi dibuat permainan bagi mereka mereka yang berkuasa"
Tan Pang Cuan, Ketua Majelis Vihara Metta Dharma Cileungsi
Antara Tradisi dan Kekuasaan
Perebutan posisi ketua kelenteng menunjukkan bahwa bahkan di ruang yang sakral, dinamika kekuasaan tetap bekerja. Ritual adat seperti jiao bei tidak berdiri di ruang hampa, melainkan berada dalam struktur sosial yang melibatkan kepentingan, otoritas, dan relasi kuasa.
Film dokumenter berjudul Jiao Bei: Antara Iman, Kekuasaan, dan Konflik mencoba merekam dinamika tersebut tanpa bermaksud menghakimi. Film ini justru mengajak publik untuk melihat bagaimana tradisi, ketika bertemu dengan kepentingan manusia, dapat memunculkan ketegangan sosial.
Bagi pembuat film yang juga merupakan mahasiswa hukum, kisah ini menjadi refleksi bahwa hukum dan keadilan tidak pernah sesederhana hitam dan putih. Ia selalu berkelindan dengan budaya, nilai, dan kekuasaan yang hidup di tengah masyarakat.
Menjaga tradisi bukan hanya soal melestarikan ritual, tetapi juga memastikan bahwa kekuasaan yang lahir dari tradisi tersebut tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi.
Film dokumenter ini bisa ditonton selengkapnya disini: Jiao Bei : Antara Iman, Kekuasaan dan Konflik