Meraba Arah Kebijakan Maritim Pemerintahan Prabowo

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri 'Silaturahmi Halal Bihalal dan Syukuran Abituren Akabri 1971-1975 tahun 2024' di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Sabtu (4/5/2024). Foto: Tim Media Prabowo Subianto

Presiden terpilih Prabowo Subianto sesungguhnya tidak memiliki visi maritim yang jelas. Dari sejak masa kampanye pemilihan presiden (pilpres) 2024, bahkan sejatinya sejak pilpres 2014 dan 2019, agak sulit bagi publik mengetahui pemikirannya terkait bidang ini. Kita hanya bisa merabanya saja. Tidak seperti Presiden Joko Widodo yang tak lama lagi ia akan gantikan yang memiliki visi maritim yang cukup jelas. Visi kemaritiman Jokowi adalah poros maritim dunia, singkat PMD, yang di dalamnya terdapat beberapa pilar. (Semula 5 lalu dikembangkan menjadi 7).

Sejatinya sebagai kandidat presiden dalam pilpres 2024, Prabowo, beserta calon lainnya, telah berusaha mengusung isu kemaritiman bersamaan dengan isu lainnya seperti kesehatan, pendidikan, pertahanan dan lain sebagainya. Hanya saja, posisi isu tadi setara semua; tidak ada isu yang lebih penting dibanding lainnya. Dalam kalimat lain, isu kemaritiman tidak lebih penting dari isu pendidikan atau kesehatan. Isu kemaritiman dirasa penting belakangan, paling tidak dalam kurun 10 tahun terakhir, karena Joko Widodo pernah mengangkatnya dalam pilpres 2014 saat berhadapan dengan Prabowo Subianto.

Sentralitas aspek kemaritiman dalam pemerintahan Jokowi tentu saja akan mempengaruhi perjalanan pemerintahan Prabowo ke depannya. Apalagi ada wacana menjadikan Jokowi sebagai penasihat kepresidenan sehingga keberlanjutan visi maritimnya bakal lebih mudah dimonitor oleh sang penasihat. Artinya, seluruh program dan pranata kementerian atau lembaga (K/L) yang digunakan oleh Jokowi untuk menjalankan visi maritimnya tetap akan dipertahankan oleh Prabowo.

Seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Badan Keamanan Laut. Sempat muncul spekulasi tatkala media memberitakan Prabowo akan mendirikan kementerian baru; dianggap calon institusi itu akan mengurusi kemaritiman. Ternyata lembaga itu akan diamanati mengurusi program makan siang dan susu gratis.

Seperti disinggung di muka, visi maritim Jokowi adalah poros maritim dunia (PMD) dengan beberapa pilar di dalamnya. Di bawah pilar-pilar itu ada beberapa turunannya, salah satunya program tol laut yang masuk ke dalam pilar konektivitas maritim. Target program ini: menekan disparitas harga yang terjadi di Indonesia timur. Dalam sisa waktu pemerintahan Jokowi sekarang ini, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub tengah berupaya keras mewujudkan target dimaksud. Harapannya, program bisa dinilai sukses oleh masyarakat luas dan karenanya bisa dilanjutkan oleh presiden selanjutnya. Tol laut merupakan “mainan” baru bagi instansi itu di samping tugas pokoknya yang sudah digariskan selama ini.

Bisa jadi tol laut sukses dalam menekan perbedaan harga antara Jawa dan luar Jawa. Sekadar catatan, komponen transportasi laut (tol laut tak lain adalah transportasi laut itu sendiri) porsinya hanya 20 persen dalam pembentukan harga jual sebuah produk. Selebihnya ada elemen pergudangan, truk, perizinan, dan lain sebagainya. Pemerintah memberikan subsidi, sekitar Rp 300-400 miliar/tahun, untuk layanan transportasi laut tadi dan juga jasa kepelabuhanan. Jadi, diperlukan upaya yang luar biasa agar perbedaan harga bisa ditekan.

Elemen yang lain yang disebut di atas sayangnya tidak diberi subsidi; mereka berada di luar kewenangan Kemenhub. Teorinya, K/L yang lain harus pula turun tangan menyukseskan program tol laut dengan memberikan subsidi atau berbagai dukungan lainnya. Dan pada dasarnya sudah ada platform untuk kolaborasi ini. Namanya “Rumah Kita”. Sayangnya sepak terjangnya terdengar sayup-sayup saja sejak diluncurkan pada periode pertama Jokowi. Situasi seperti inilah yang bagi sebagian kalangan pemerhati program tol laut menyebut ia kagak ngefek terhadap disparitas harga yang ada antara Jawa dan luar Jawa.

Selain Kemenhub, visi dan program maritim Joko Widodo dijalankan (tepatnya dikawal) oleh Kemenkomarves. Lembaga ini didirikan oleh sang presiden untuk mengisyaratkan keseriusannya mengembangkan isu kemaritiman nasional dan diresmikan pendiriannya ketika dia mengumumkan susunan kabinet periode 2014-2019.

Kementerian ini adalah kulminasi dari berbagai diskursus di kalangan stakeholder kemaritiman domestik yang sejak lama menginginkan adanya kementerian yang khusus mengurusi perihal kemaritiman seperti pada zaman Orde Lama. Ketika Jokowi maju sebagai kandidat presiden kala itu, diskursus ini di kemudian diserap dan diwujudkannya dengan mendirikan Kemenkomarves.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) merupakan organ terakhir yang dipakai Jokowi untuk mewujudkan visi maritimnya. Lembaga ini tengah berusaha mengakuisisi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atau KPLP –sebuah unit kerja di dalam Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub– melalui revisi UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Merevisi aturan perundang-undangan merupakan hal yang lazim hanya saja revisi yang satu ini khusus menyasar kewenangan KPLP yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Revisi ini meniru semangat omnibus yang ada dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Jika Prabowo disebut oleh karangan ini tidak memiliki visi maritim, itu berarti semua program maritim Jokowi, berikut K/L yang mengurusinya, akan selamat dari restrukturisasi yang biasanya menyertai pemerintahan baru di Indonesia. Inilah spirit keberlanjutan itu. Tidak jadi masalah. Visi maritim Jokowi juga bukanlah ide baru sama sekali; ia keberlanjutan dari visi dan program pemerintahan sebelumnya, hanya berganti baju saja dan diberi penekanan pada aspek tertentu. Seraya meneruskan legacy Jokowi, Prabowo tentu saja bisa melakukan beberapa modifikasi dalam program kemaritiman yang berjalan saat ini.

Untuk mengurusi program tol laut, misalnya, ada baiknya dibentuk badan khusus yang terpisah dari Kemenhub. Sejak diluncurkan dalam periode pemerintahan Jokowi tol laut dikelola oleh unit eselon 2 di bawah Ditjen Perhubungan Laut, yaitu Direktorat Lalu Lintas Laut. Di sisi lain mereka sudah punya tugas dan fungsi menangani sektor pelayaran domestik sejak dahulu.

Atau, dalam upaya melanjutkan keinginan Jokowi mendirikan coast guard Indonesia Prabowo dapat mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) pendirian lembaga dimaksud sebagai tindak lanjut UU No. 17/2008 tentang Pelayaran sebagai program 100 hari pemerintahannya. Langkah ini jauh lebih mudah daripada merevisi UU No. 32/2014 tentang Kelautan.