Perempuan dan Pergerakan Nasional

Foto pribadi

Mengapa harus perempuan ? Mengapa tidak wanita ?

Sering muncul perdebatan dalam membicarakan kata "perempuan" dan "wanita". Ada yang sepakat dengan keduanya, bahkan ada juga yang tidak. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perempuan dan wanita. Dalam bahasa Sanskerta perempuan berasal dari kata " Empu" yang berarti Kemandirian. Menurut Banoa, yang mana mengutip dari pendapat Santoso bahwa kata perempuan berasal dari kata empu yang secara harfiah berarti orang yang ahli atau berprestasi dalam bidang tertentu, yang mendekatkan pada sosok ibu.

Sedangkan kata wanita dalam KBBI diartikan sebagai perempuan dewasa atau putri dewasa. Dalam bahasa jawa wanita diartikan sebagai istilah "wani ditata" yang berarti bisa diatur. Selain itu, dalam bahasa jawa juga istilah wanita berasal dari "wani" yang berarti berani dan "tapa" yang berarti menderita. Hal ini menunjukkan bahwa seorang wanita merupakan sosok yang berani menderita. Dalam bahasa Sanskerta wanita berasal dari kata "wan" yang berarti nafsu, sehingga kata wanita mempunyai arti yang dinafsui atau objek seks. Karena makna yang terkesan subordinatif inilah, dalam rangka membangun citra di kalangan publik, kata wanita menjadi tidak dipilih.

Dari penjelasan di atas, saya memilih kata perempuan bukan wanita karena kata perempuan mengarah pada makna yang otonom, perempuan bukan lagi objek seks. Selain itu, perempuan juga menunjukkan makna kemandirian. Yang artinya, perempuan bukan makhluk yang selalu bergantung pada laki-laki. Dia merupakan sosok yang bisa berdiri sendiri, meskipun di sisi lain tidak bisa dimungkiri bahwa laki-laki dan perempuan adalah satu kesatuan. Mereka bersifat saling melengkapi.

Pergerakan Nasional

Pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan dalam fase sejarah bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Pergerakan nasional terjadi pada periode 1908-1945. Dalam buku Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia (2015) karya Ahmadin, tahun 1908 dijadikan sebagai awal mula terjadinya pergerakan nasional karena pada saat itu perjuangan yang dilakukan oleh rakyat termasuk dalam kategori nasionalisme. Pergerakan nasional juga digunakan untuk menggambarkan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam fase mempertahankan kemerdekaan.

Pergerakan Nasional muncul karena beberapa faktor, yaitu :

Peran Perempuan dalam Pergerakan Nasional

Dalam membangun kemerdekaan Indonesia, subjek yang selalu dianggap berkaitan adalah laki-laki, sehingga perempuan tersubordinasi posisinya dalam proses pembangunan tersebut. Padahal dalam perjalanan panjang untuk mencapai kemerdekaan Indonesia juga tidak terlepas dari peran penting perempuan-perempuan Indonesia yang berjuang mempersembahkan jiwa dan raganya. Baik di garis depan maupun di garis belakang pertempuran.

Pada masa penjajahan Belanda, perempuan Indonesia tidak sepenuhnya dapat mengenyam pendidikan yang layak. Pemerintah kolonial membatasi pendidikan bagi perempuan. Salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial mengenai pendidikan di Indonesia adalah menetapkan bahwa pendidikan hanya diberikan kepada kalangan elite dan khusus laki-laki. Fasilitas pendidikan yang diberikan Belanda kepada pribumi sangat terbatas.

Pada umumnya sistem pendidikan, khususnya sistem persekolahan, didasarkan pada kelompok penduduk menurut keturunan atau kelas sosial (kelas) yang ada dan menurut kelas nasional yang berlaku pada saat itu. Selain itu, perempuan di Indonesia juga mengalami kendala adat dan diskriminasi dari laki-laki. Perempuan selalu mendapatkan perlakuan semena-mena dan selalu menjadi nomor dua dalam segala hal. Hanya segelintir perempuan yang mengenyam pendidikan yang sama dengan laki-laki. Sehingga hal ini berdampak pada pola pikir dan budaya yang berkembang terhadap pandangan tentang posisi perempuan.

Adanya feodalisme, kolonialisme, otoritarianisme menyebabkan status sosial perempuan menjadi lebih sulit. Perempuan dipaksa menikah, adanya kekerasan, pengasingan atau pingitan, dan sebagainya. Hal ini membuat perempuan menjadi terkekang, seperti yang dikatakan Kartini dalam surat-suratnya. Namun, perempuan tidak tinggal diam. Adanya kesadaran di kalangan tokoh pergerakan nasional untuk melibatkan perempuan dalam pergerakan nasional. Para pemimpin juga menyadari bahwa jika ingin maju harus melibatkan ibu bangsa yaitu perempuan, untuk itu kesetaraan perempuan sangat dibutuhkan.

Pada masa pergerakan nasional juga, perempuan memiliki beberapa organisasi yaitu :

Organisasi Kautamaan istri didirikan pada tanggal 16 Januari 1904 di Bandung. Organisasi ini didirikan oleh Raden Dewi Sartika, yang bertujuan untuk memajukan kaum perempuan.

Organisasi Putri Mardika didirikan pada tahun 1912. Organisasi ini masih merupakan bagian dari organisasi Budi Oetomo yang didirikan pada tahun 1908. Putri Mardika ini mempunyai arti "Perempuan Bebas". Tujuan Organisasi ini yaitu untuk memajukan kaum perempuan Indonesia dengan mencari bantuan keuangan bagi perempuan (terutama gadis-gadis) yang ingin melanjutkan sekolah.

Organisasi Kartini Fonds didirikan pada tahun 1912 di kota Semarang. Organisasi ini didirikan oleh Ny. Van Deventer (istri Van Deventer). Melalui Kartini Fonds perempuan ini, berdirilah sekolah-sekolah untuk kaum perempuan. Karena Kartini Fonds merupakan istilah dari "Dana Kartini". Pada tahun 1913 organisasi ini berhasil mendirikan sekolah Kartini di kota-kota besar, seperti Jakarta, Semarang, dan Bogor.

Organisasi KAS didirikan pada tahun 1914 di kota Gadang, Sumatra Barat. Organisasi ini didirikan oleh Rohana Kudus. Dan memiliki tujuan untuk meningkatkan pendidikan wanita dengan melakukan pengajaran mengatur rumah tangga, membuat kerajinan tangan, dan cara memasarkannya.

Organisasi PIKAT didirikan pada tahun 1917 di kota Manado. Organisasi ini didirikan oleh Maria Walanda Maramis. Dan bertujuan untuk mengangkat harkat martabat peremempuan.

Organisasi Aisyiyah didirikan pada tanggal 19 Mei 1917 di Yogyakarta. Organisasi ini didirikan ole Nyai Ahmad Dahlan/ H. Siti Wahidah dengan tujuan untuk memajukan pendidikan umum dan agama bagi kaum perempuan.

Kongres I dilaksanakan pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta.

Kongres II dilaksanakan pada tanggal 20-24 Juli 1935 di Jakarta.

Kongres III dilaksanakan pada tanggal 25-28 Juli 1938 di Bandung.